Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Melihat Dampak Administrasi Pajak di Era Digital

A+
A-
1
A+
A-
1

Specialist of Tax Compliance & Litigation Bintang Perdana Putra berfoto di depan masjid bersejarah di Agra, India. Sebelum mengikuti konferensi pajak internasional di Mumbai, 11 delegasi DDTC berkesempatan mengunjungi beberapa wilayah di India. 

TIDAK bisa dibantahkan lagi bahwa perkembangan teknologi yang pesat saat ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pola kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dipastikan akan memberikan akses kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha.

Hal tersebut juga memberikan sinyal berupa tantangan sekaligus peluang baru bagi otoritas pajak agar selalu berinovasi dalam rangka menciptakan pendekatan baru demi terciptanya sistem administrasi pajak yang lebih kondusif dan efisien. Dengan demikian, bertambahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya akan menjadi suatu keniscayaan.

Diskusi mengenai hal tersebut menjadi salah satu materi yang dikupas dalam konferensi pajak internasional yang diselenggarakan di Mumbai, India pada 5—7 Desember 2019. Penulis, Specialist of Tax Compliance & Litigation Bintang Perdana Putra, menjadi salah satu dari 11 delegasi DDTC yang mengikuti konferensi tersebut.

Baca Juga: Bank Asing Minta Tarif PPh Badan Sama dengan Bank Lokal

Materi presentasi yang disampaikan oleh Jeffrey Owens, professor yang menjabat sebagai Director of Global Tax Policy Center at the Institute for Austrian and International Tax Law, WU (Vienna University of Economics and Business) dalam konferensi pada Sabtu (7/12/2019) membawa beberapa gagasan baru terkait penerapan sistem administrasi serta peraturan pajak pada era digital.

Menurut Owens, traditional compliance model akan memakan waktu penyelesaian yang tidak sebentar karena wajib pajak perlu melalui berbagai proses administrasi. Proses itu mulai dari mencatat data akuntansi, melakukan analisis beban pajak, mengisi formulir pelaporan pajak, menyampaikan formulir pelaporan pajak, hingga harus menunggu dilakukannya proses audit oleh otoritas pajak.

Proses tax compliance secara tradisional yang sangat memakan waktu tersebut, pada dasarnya dapat dipangkas dengan adanya digital compliance model. Pendekatan ini diharapkan akan menjadi solusi untuk memangkas cycle time, mulai saat wajib pajak melakukan transaksi hingga dilakukannya proses audit oleh otoritas pajak.

Baca Juga: Kata DJP, Ini yang Harus Dimiliki Karyawan Agar Bisa Lapor SPT Tahunan

Digital compliance model dapat meringkas proses tax compliance wajib pajak, yang diawali dengan melakukan ekstrasi data secara langsung dari sumber data. Kemudian, dilanjutkan dengan sinkronisasi data secara langsung kepada pihak otoritas pajak. Dengan demikian, otoritas pajak akan dapat langsung mengakses data wajib pajak serta melakukan proses audit.

Hal tersebut menjadi salah satu contoh dari sekian banyaknya peluang yang disampaikan terkait perkembangan administasi pajak di era digital. Oleh karena itu, perlu komitmen dan langkah strategis agar sistem administrasi pajak selalu dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi digital.

Dibalik potensi kemudahan administasi pajak di era digital tersebut, beberapa tantangan seperti terbukanya peluang tindak criminal digital (cybercrimes) juga muncul. Selain itu, ada pula tantangan kurangnya pemahaman serta kompetensi pada bidang teknologi digital. Tantangan pada masa transisi akibat perubahan sistem administrasi pajak juga muncul. Hingga saat ini, beberapa isu tersebutlah yang masih menjadi perbincangaan hangat oleh para ahli pajak diseluruh dunia.*

Baca Juga: Soal Prospek Kepatuhan Pajak 2020, Ini Kata DJP

Diskusi mengenai hal tersebut menjadi salah satu materi yang dikupas dalam konferensi pajak internasional yang diselenggarakan di Mumbai, India pada 5—7 Desember 2019. Penulis, Specialist of Tax Compliance & Litigation Bintang Perdana Putra, menjadi salah satu dari 11 delegasi DDTC yang mengikuti konferensi tersebut.

Baca Juga: Bank Asing Minta Tarif PPh Badan Sama dengan Bank Lokal

Materi presentasi yang disampaikan oleh Jeffrey Owens, professor yang menjabat sebagai Director of Global Tax Policy Center at the Institute for Austrian and International Tax Law, WU (Vienna University of Economics and Business) dalam konferensi pada Sabtu (7/12/2019) membawa beberapa gagasan baru terkait penerapan sistem administrasi serta peraturan pajak pada era digital.

Menurut Owens, traditional compliance model akan memakan waktu penyelesaian yang tidak sebentar karena wajib pajak perlu melalui berbagai proses administrasi. Proses itu mulai dari mencatat data akuntansi, melakukan analisis beban pajak, mengisi formulir pelaporan pajak, menyampaikan formulir pelaporan pajak, hingga harus menunggu dilakukannya proses audit oleh otoritas pajak.

Proses tax compliance secara tradisional yang sangat memakan waktu tersebut, pada dasarnya dapat dipangkas dengan adanya digital compliance model. Pendekatan ini diharapkan akan menjadi solusi untuk memangkas cycle time, mulai saat wajib pajak melakukan transaksi hingga dilakukannya proses audit oleh otoritas pajak.

Baca Juga: Kata DJP, Ini yang Harus Dimiliki Karyawan Agar Bisa Lapor SPT Tahunan

Digital compliance model dapat meringkas proses tax compliance wajib pajak, yang diawali dengan melakukan ekstrasi data secara langsung dari sumber data. Kemudian, dilanjutkan dengan sinkronisasi data secara langsung kepada pihak otoritas pajak. Dengan demikian, otoritas pajak akan dapat langsung mengakses data wajib pajak serta melakukan proses audit.

Hal tersebut menjadi salah satu contoh dari sekian banyaknya peluang yang disampaikan terkait perkembangan administasi pajak di era digital. Oleh karena itu, perlu komitmen dan langkah strategis agar sistem administrasi pajak selalu dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi digital.

Dibalik potensi kemudahan administasi pajak di era digital tersebut, beberapa tantangan seperti terbukanya peluang tindak criminal digital (cybercrimes) juga muncul. Selain itu, ada pula tantangan kurangnya pemahaman serta kompetensi pada bidang teknologi digital. Tantangan pada masa transisi akibat perubahan sistem administrasi pajak juga muncul. Hingga saat ini, beberapa isu tersebutlah yang masih menjadi perbincangaan hangat oleh para ahli pajak diseluruh dunia.*

Baca Juga: Soal Prospek Kepatuhan Pajak 2020, Ini Kata DJP
Topik : teknologi digital, kepatuhan pajak, digitalisasi, administrasi pajak, India, HRDP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 23 Desember 2019 | 11:16 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 November 2019 | 15:30 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:47 WIB
PINJAMAN DAERAH
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:35 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:19 WIB
SAMARINDA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 Januari 2020 | 15:58 WIB
PMK 199/2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:42 WIB
INDIA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 13:52 WIB
BEA MASUK