Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Masuk Masa Sidang IV DPR, Pembahasan RUU KUP Tetap Nihil

4
4

JAKARTA, DDTCNews – Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih belum tersentuh oleh DPR. Pasalnya, pembahasan RUU KUP tidak tercatat dalam jadwal rapat Komisi XI hingga akhir Maret 2018.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Soepratikno mengatakan pembahasan RUU KUP tertunda karena DPR masih fokus pada pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terlebih, masa sidang kali ini menurutnya hanya menaruh fokus pada RUU PNBP dan bukan RUU KUP.

“Pembahasan RUU KUP masih jauh. Masa sidang berikutnya baru dijadwalkan lagi. Agenda sekarang padat, seperti fit and proper test Gubernur BI, Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), revisi PNBP, selain tugas-tugas kepartaian yang semakin tinggi,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (15/3).

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

Sedikit meninjau ke belakang, RUU KUP sudah berada di DPR sejak tahun 2015 dan masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas. Oleh sebab itu, sudah hitungan tahunan RUU KUP duduk nyaman di meja DPR.

Sebelumnya, RUU KUP kalah pamor dengan RUU Pengampunan Pajak, dan akhirnya RUU KUP tersepak ke Prolegnas tahun 2016. Begitu pun tahun 2017, pembahasan RUU KUP tampak belum jadi prioritas meski sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari pakar pajak maupun dengan para pengusaha.

Pada pertengahan tahun 2017, Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji menyatakan pembahasan RUU KUP perlu didorong agar sesegera mungkin. Menurut Sarmuji pembahasan RUU KUP sangat penting untuk dilakukan pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan disahkan.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

“Pembahasan RUU KUP sangat penting dilakukan pasca Perppu AEoI (Automatic Exchange of Information) disahkan,” papar Sarmuji.

Adapun Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto sempat menegaskan RUU PNBP masuk ke DPR tahap pembahasan, karena itu sangat penting karena potensi penerimaan tinggi sebagai bagian dari tata kelola penerimaan negara.

“Kenapa RUU KUP urgent? Karena ini penting juga dalam konteks reformasi perpajakan, RUU KUP ini mengatur banyak hal dan berbagai hal substantif sebagai penyempurnaan UU KUP yang sekarang berlaku,” tutur Hadiyanto.

Baca Juga: Gandeng DDTC, Untag Surabaya Gelar Seminar Era Baru Kepatuhan Pajak

Kendati demikian, awal tahun 2018 terus bergulir, saat ini sudah masuk masa sidang keempat yang dimulai dari awal bulan Maret hingga akhir April 2018. Tapi pemerintah tampak tidak mendesak DPR, ataupun sebaliknya, untuk membahas lebih lanjut mengenai RUU KUP.

Dalam jadwal kegiatan Komisi XI DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 5-31 Maret 2018 atas hasil rapat internal per 7 Maret 2018, jelas tidak ada rapat yang diselenggarakan di Komisi XI DPR untuk membahas RUU KUP. (Amu)

Baca Juga: Ini Penilaian Akademisi Soal Buku ke-9 Terbitan DDTC

“Pembahasan RUU KUP masih jauh. Masa sidang berikutnya baru dijadwalkan lagi. Agenda sekarang padat, seperti fit and proper test Gubernur BI, Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), revisi PNBP, selain tugas-tugas kepartaian yang semakin tinggi,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (15/3).

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

Sedikit meninjau ke belakang, RUU KUP sudah berada di DPR sejak tahun 2015 dan masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas. Oleh sebab itu, sudah hitungan tahunan RUU KUP duduk nyaman di meja DPR.

Sebelumnya, RUU KUP kalah pamor dengan RUU Pengampunan Pajak, dan akhirnya RUU KUP tersepak ke Prolegnas tahun 2016. Begitu pun tahun 2017, pembahasan RUU KUP tampak belum jadi prioritas meski sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari pakar pajak maupun dengan para pengusaha.

Pada pertengahan tahun 2017, Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji menyatakan pembahasan RUU KUP perlu didorong agar sesegera mungkin. Menurut Sarmuji pembahasan RUU KUP sangat penting untuk dilakukan pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan disahkan.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

“Pembahasan RUU KUP sangat penting dilakukan pasca Perppu AEoI (Automatic Exchange of Information) disahkan,” papar Sarmuji.

Adapun Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto sempat menegaskan RUU PNBP masuk ke DPR tahap pembahasan, karena itu sangat penting karena potensi penerimaan tinggi sebagai bagian dari tata kelola penerimaan negara.

“Kenapa RUU KUP urgent? Karena ini penting juga dalam konteks reformasi perpajakan, RUU KUP ini mengatur banyak hal dan berbagai hal substantif sebagai penyempurnaan UU KUP yang sekarang berlaku,” tutur Hadiyanto.

Baca Juga: Gandeng DDTC, Untag Surabaya Gelar Seminar Era Baru Kepatuhan Pajak

Kendati demikian, awal tahun 2018 terus bergulir, saat ini sudah masuk masa sidang keempat yang dimulai dari awal bulan Maret hingga akhir April 2018. Tapi pemerintah tampak tidak mendesak DPR, ataupun sebaliknya, untuk membahas lebih lanjut mengenai RUU KUP.

Dalam jadwal kegiatan Komisi XI DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 5-31 Maret 2018 atas hasil rapat internal per 7 Maret 2018, jelas tidak ada rapat yang diselenggarakan di Komisi XI DPR untuk membahas RUU KUP. (Amu)

Baca Juga: Ini Penilaian Akademisi Soal Buku ke-9 Terbitan DDTC
Topik : reformasi pajak, ruu kup, sidang dpr
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL