Marak PHK di Sektor Tekstil, Sri Mulyani Soroti Soal Praktik Dumping

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk melindungi keberlangsungan industri di dalam negeri, termasuk sektor tekstil.

Sri Mulyani mengatakan persaingan produk tekstil di dunia makin ketat seiring dengan pasokan yang besar. Terlebih, hambatan atau restriksi perdagangan kini makin marak diterapkan oleh negara mitra dagang Indonesia.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait mengenai tekstil karena di dunia terjadi banyak sekali dumping dan kita juga harus hati-hati terhadap kebutuhan kita melindungi ekonomi kita di dalam negeri," katanya, dikutip pada Senin (17/6/2024).

Dalam upaya mendukung industri tekstil, lanjut Sri Mulyani, pemerintah sempat memperketat impor melalui Permendag 36/2023. Pada saat itu, prosedur pemeriksaan atas 8 komoditas impor digeser dari post-border menjadi border.

Komoditas yang diperketat impornya tersebut termasuk barang tekstil sudah jadi lainnya (89 pos tarif) dan pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi (383 pos tarif).

Namun, ketentuan tersebut direlaksasi karena penerapan Permendag 36/2023 menyebabkan kontainer menumpuk di pelabuhan. Melalui Permendag 8/2024, pemerintah menghapus persyaratan persetujuan teknis (pertek) terhadap komoditas pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus berkoordinasi untuk merumuskan solusi yang dapat membantu industri tekstil di dalam negeri.

"Kami juga menyadari dan makanya dilakukan koordinasi antara [Kementerian] Perdagangan, [Kementerian [Perindustrian], dan kami sendiri karena teman-teman Bea Cukai kan yang harus mengeksekusi," ujarnya.

Penjelasan mengenai upaya melindungi industri tekstil ini disampaikan Sri Mulyani untuk merespons pertanyaan senator Casytha A Kathmandu. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Casytha menyebut relaksasi impor telah menyebabkan produk tekstil lokal makin sulit bersaing di pasar.

Dia menjelaskan impor produk tekstil yang membanjir pada akhirnya telah menekan industri tekstil sehingga tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di daerah pemilihannya.

Di Semarang, sekitar 8.000 orang pekerja di industri tekstil telah di-PHK, sedangkan di Pekalongan dan Karanganyar masing-masing sekitar 700 dan 1.500 orang.

"Ini sebetulnya arah antara peraturan yang keluar dan visi Indonesia Emas, korelasinya di mana? Karena saya yakin di Jawa Tengah pasti tingkat penganggurannya naik dan tingkat kemiskinan pasti naik dengan adanya layoff ini," tuturnya. (rig)