Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – Asian Development Bank (ADB) menilai sektor ekonomi informal atau shadow economy menjadi masalah yang harus diatasi oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan basis pajak.

ADB mencatat beberapa negara memiliki sektor ekonomi informal dengan skala besar. Misal, sektor informal Thailand yang mencapai 43% dari PDB. Begitu juga dengan sektor informal Indonesia yang diperkirakan mencapai 23% dari PDB.

Besarnya sektor informal di Asia Tenggara tidak terlepas dari tingginya biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak. Tingginya biaya kepatuhan membuat UMKM tak bersedia untuk masuk ke dalam sistem pajak dan mematuhi ketentuan pajak.

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

"Namun demikian, ada peluang yang besar bagi otoritas pajak untuk meningkatkan pelayanan guna menekan biaya kepatuhan dan mendorong kepatuhan sukarela," sebut ADB dalam laporan berjudul A Comprehensive Assessment of Tax Capacity in Southeast Asia, Kamis (2/12/2021).

Menurut ADB, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan UMKM seharusnya dapat ditingkatkan oleh otoritas pajak dengan menyederhanakan administrasi pajak, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak.

Simplifikasi dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan struktur tarif PPh orang pribadi dan PPh badan, mendukung penggunaan cash based accounting untuk pelaporan PPh badan dan PPN, dan mengurangi frekuensi pelaporan pajak.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Selain itu, otoritas pajak juga perlu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) seperti big data dan blockchain. Menurut ADB, penggunaan IT dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan kontrol otoritas atas informasi dan wajib pajak.

“Informasi dan data perpajakan yang dikelola melalui sistem IT yang mumpuni bisa digunakan untuk memonitor risiko-risiko ketidakpatuhan wajib pajak,” sebut ADB.

Bagi wajib pajak, sistem IT yang mumpuni juga dapat meningkatkan kemudahan dalam membayar pajak. Hal ini tercermin dari makin banyaknya negara Asia Tenggara yang memanfaatkan e-filing dan e-payment untuk meningkatkan pemungutan pajak. (rig)

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Topik : ADB, asia tenggara, pajak internasional, shadow economy, penerimaan pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak