Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Makna Terminologi 'Shall be Taxable Only' dan 'May be Taxed' dalam P3B

A+
A-
3
A+
A-
3
Makna Terminologi 'Shall be Taxable Only' dan 'May be Taxed' dalam P3B

PENERAPAN perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty bertujuan untuk mengeliminasi pajak berganda secara yuridis. Selain itu, terdapat hubungan antara P3B dan ketentuan pajak domestik dari negara yang mengadakan P3B.

Ketentuan pajak domestik mengatur aspek internasional dari pajak penghasilan, sedangkan P3B membagi dan membatasi hak pemajakan dari aspek internasional ketentuan pajak domestik negara-negara mitra P3B tersebut.

Ketika masing-masing ketentuan pajak domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama maka berdasarkan perjanjian yang disepakati, hak masing-masing negara tersebut untuk mengenakan pajak atas penghasilan itu dapat dihilangkan atau dibatasi oleh P3B.

Baca Juga: Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Dengan kata lain, negara tersebut setuju haknya untuk mengenakan pajak dibatasi berdasarkan pembatasan yang diatur dalam P3B. Oleh sebab itu, pada prinsipnya P3B tidak memberikan hak pemajakan baru kepada negara yang mengadakan P3B.

Adapun, dalam model P3B yang dikembangkan oleh OECD, untuk membagi hak pemajakan antara negara yang mengadakan perjanjian, terdapat 2 (dua) terminologi yang digunakan, yaitu ‘shall be taxable only’ dan ‘maybe taxed’.

Apa makna dari kedua terminologi tersebut?

Baca Juga: Apa Itu Insentif Pajak?

Terminologi shall be taxable only digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara tempat subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (negara domisili).

Dengan demikian, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara, negara lainnya tidak boleh mengenakan pajak. Isu pajak berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada satu negara saja dan negara lainnya dilarang untuk mengenakan pajak.

Adapun terminologi may be taxed digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan diberikan kepada negara domisili dan negara sumber. Makna terminologi tersebut adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak.

Baca Juga: Apa Itu Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara?

Oleh karena itu, di samping negara domisili berhak untuk mengenakan pajak, negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak, akan terdapat isu pajak berganda.

Untuk menghindari adanya pajak berganda, negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui metode pembebasan (exemption method) atau metode kredit (credit method). Hal ini bergantung pada ketentuan domestik dari negara domisili.

Tabel di bawah memaparkan jenis-jenis penghasilan berdasarkan OECD Model yang hak pemajakannya hanya diberikan kepada negara domisili.

Baca Juga: Apa Itu PPnBM?

Sumber: Darussalam dan Danny Septriadi, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi (Jakarta: DDTC, 2017), 49.

Adapun tabel berikut mengungkapkan jenis-jenis penghasilan berdasarkan OECD Model yang hak pemajakannya juga diberikan kepada negara sumber. Dengan kata lain, hak pemajakannya dibagi antara negara domisili dan negara sumber.

Sumber: Darussalam dan Danny Septriadi, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi (Jakarta: DDTC, 2017), 50-51.

Baca Juga: Apa Itu Surat Keterangan Bebas PPN atas BKP Strategis?

Topik : kamus pajak, model p3b, hak pemajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Siapa Itu Distributor e-Meterai?

Rabu, 06 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Daftar Prioritas Pengawasan Wajib Pajak?

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)?

Rabu, 29 September 2021 | 18:18 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)?

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya