POLEMIK UTANG

Lewat Facebook, Sri Mulyani Tanggapi Pernyataan Zulkifli Hasan

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Agustus 2018 | 15:09 WIB
Lewat Facebook, Sri Mulyani Tanggapi Pernyataan Zulkifli Hasan

Tampilan pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati melalui akun Facebook. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Melalui akun Facebook, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyatakan pembayaran pokok utang pemerintah tidak wajar.

Dalam sidang tahunan MPR, Kamis (16/8/2018), Zulkifli menyampaikan bahwa pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 senilai Rp400 triliun, 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

“Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” tulis Sri Mulyani dalam akun media sosial tersebut pada Senin (20/8/2018).

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan 7 poin yang menunjukkan pernyataan Ketua MPR tersebut menyesatkan. Pertama, pembayaran pokok utang 2018 senilai Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

Dari jumlah tersebut, sekitar 44% merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Sri pun menekankan posisi Ketua MPR saat itu juga menjadi bagian dari kabinet pemerintahan.

Sementara, sekitar 31,5% pembayaran pokok utang untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun, sebagai instrumen pengelolaan arus kas. Dengan demikian, pembayaran utang saat ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

“Mengapa baru sekarang diributkan?” tanya Sri Mulyani.

Kedua, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 senilai Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan senilai Rp25,6 triliun. Dengan demikian, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan sebesar 4,57 kali lipat.

Pada 2018, pembayaran pokok utang senilai Rp396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun. Dengan demikian, perbandingannya turun menjadi 3,68 kali. Dengan demikian, sambungnya, rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selanjutnya, pada 2019, anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran pada 2009. Dengan demikian, rasionya juga mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” imbuhnya.

Baca Juga:
Pentingnya Masyarakat untuk Patuh Pajak, Ini Kata Ketua MPR

Ketiga, karena dana desa baru dimulai pada 2015, menurutnya, perbandingan dengan pembayaran pokok utang sebaiknya dengan dana desa pada tahun itu yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada 2018, rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali. Tahun depan diperkirakan turun menjadi 5,7 kali.

Dengan demikian, lanjut Sri, kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Menurutnya, lagi-lagi, tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut oleh Zulkifli.

“Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar?” imbuhnya.

Baca Juga:
Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Keempat, pemerintah terus mengelola utang dengan hati-hati dan terukur. Defisit APBN, lanjutnya, akan selalu dijaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) sesuai batas Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Menurutnya, perkembangan defisit APBN dari 2015 menjadi bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Pada 2015 defisit mencapai 2,59% PDB, diikuti 2016 (2,49% PDB), 2017 (2,51% PDB), 2018 (diperkirakan 2,12% PDB), dan 2019 (direncanakan 1,84% PDB).

Kelima, defisit keseimbangan primer yang diupayakan menurun dan menuju kea rah surplus. Pada 2015 defisit mencapai Rp142,5 triliun dengan outlook tahun ini defisit Rp64,8 triliun. Pada tahun depan, keseimbangan primer direncanakan kembali menurun menjadi Rp21,74 triliun.

Baca Juga:
Harta Dibagi atau Belum, Penagihan Pajak ke Ahli Waris Sesuai Porsi

Keenam, dalam periode 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang tercatat negatif. Menurut Sri, performa ini dapat diartikan penambahan utang terus diupayakan menurun, sering dengan penguatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mendapatkan perbaikan rating menjadi ‘investment grade’ dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. “Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?”

Ketujuh, APBN merupakan instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN, klaimnya, sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini.

Baca Juga:
JCR Pertahankan Peringkat Investasi RI di Level BBB+, Outlook Stabil

“Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat,” tuturnya.

Menyikapi respons tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan langsung balik balas komentar pasca pertemuan Kemenkeu dan MPR, Senin (20/8/2018). Politisi PAN itu balik menyebut Sri Mulyani yang menyesatkan publik perihal pengelolaan utang pemerintah.

Zulkifli menerangkan bahwa frasa memberatkan tersebut dikarenakan pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain untuk menutup defisit. Belum lagi, pernyataan lainnya dari Zulkifli yang membandingkan beban utang jatuh tempo dengan anggaran kesehatan pemerintah.

"Jadi yang menyesatkan itu Menteri Keuangan ya bahwa anggaran kesehatan ini kata mereka sendiri. Anggaran kesehatan itu Rp111 triliun. Kalau bayar utangnya Rp409 triliun apa enggak 4 kali lipat?” celetuknya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Rabu, 27 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat untuk Patuh Pajak, Ini Kata Ketua MPR

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi