Review
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kriteria WP Badan yang Memperoleh Tax Holiday dan Jenis Fasilitasnya

A+
A-
6
A+
A-
6
Kriteria WP Badan yang Memperoleh Tax Holiday dan Jenis Fasilitasnya

PADA dasarnya, tax holiday diberikan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis dan otoritas pajak (Zolt, 2015), tak terkecuali di Indonesia. Namun demikian, tidak semua wajib pajak badan dapat memanfaatkan fasilitas tax holiday tersebut.

Wajib pajak badan yang ingin memanfaatkan fasilitas tax holiday harus memenuhi beberapa kriteria yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020).

Terdapat enam kriteria yang harus terpenuhi agar wajib pajak badan dapat memperoleh pengurangan PPh badan. Pertama, wajib pajak badan merupakan industri pionir. Pengertian dan sektor yang termasuk dalam industri pionir telah dijelaskan pada artikel sebelumnya.

Baca Juga: Tujuan Pemungutan dan Karakteristik Objek Cukai

Kedua, wajib pajak berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Ketiga, wajib pajak badan melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusan mengenai penolakan atau persetujuan untuk memperoleh pengurangan PPh badan.

Keempat, mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100 miliar. Kelima, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal. Keenam, berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat satu tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.

Dalam hal wajib pajak dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri, selain memenuhi enam kriteria di atas, wajib pajak juga harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Baca Juga: Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

Apabila terjadi perubahan pemegang saham, surat keterangan diskal harus dimiliki oleh pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir. Surat keterangan fiskal diterbitkan oleh DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenis Fasilitas Tax Holiday
DALAM Pasal 2 ayat (3) PMK 130/2020 diatur mengenai jenis fasilitas pengurangan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan. Terdapat dua besaran pengurangan PPh badan dalam skema tax holiday di Indonesia.

Besaran pengurangan PPh badan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni 100% untuk investasi paling sedikit Rp500 miliar dan 50% untuk investasi Rp100 miliar hingga Rp500 miliar. Pengurangan 50% ini yang sering disebut mini tax holiday.

Baca Juga: Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Untuk pengurangan 100%, ada lima kelompok jangka waktu pengurangan. Pertama, 5 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp500 miliar hingga kurang dari Rp1 triliun. Kedua, 7 tahun pajak untuk investasi baru Rp1 triliun hingga kurang dari Rp5 triliun.

Ketiga, 10 tahun pajak untuk investasi baru Rp5 triliun hingga kurang dari Rp15 triliun. Keempat, 15 tahun untuk penanaman modal baru Rp15 triliun hingga kurang dari Rp30 triliun. Kelima, 20 tahun pajak untuk investasi baru paling sedikit 30 triliun.

Setelah jangka waktu pemberian tax holiday tersebut berakhir, wajib pajak dengan nilai investasi baru minimal Rp500 miliar diberikan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 50% selama 2 tahun pajak berikutnya.

Baca Juga: Tak Kunjung Investasi, Wajib Pajak Penerima Tax Holiday Dipanggil

Sementara itu, jangka waktu pengurangan PPh badan untuk mini tax holiday diberikan selama 5 tahun pajak. Setelah waktu pengurangan PPh badan berakhir, penerima mini tax holiday bisa memanfaatkan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 25% selama 2 tahun pajak berikutnya.

Topik : kelas pajak, tax holiday, pajak penghasilan, wajib pajak badan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 04 Februari 2021 | 12:13 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (5)
Senin, 01 Februari 2021 | 14:01 WIB
TAX HOLIDAY (8)
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA