Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Konsep Dasar Rekonsiliasi Fiskal

A+
A-
4
A+
A-
4
Konsep Dasar Rekonsiliasi Fiskal

DALAM setiap tahun pajak, laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang menjalankan usaha biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal. Hal itu wajib dilakukan ketika laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh). Penyesuaian ini lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi fikal atau koreksi fiskal.

Pertanyaan mendasarnya, mengapa diperlukan proses rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak terutang? Secara umum, standar laporan keuangan perusahaan yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK), yang tidak selalu sesuai atau selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab, itu diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyelaraskan keduanya.

Konsep Dasar

Baca Juga: Penyitaan dalam Penyidikan Pajak, Begini Ketentuannya

Secara konsep, Indonesia adalah negara yang menganut adanya sistem practically formal dependence antara standar akuntansi komersial dan standar akuntansi pajak. Artinya, tidak ada perbedaan sistem antara standar akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial (Essers dan Russo, 2009). Atau dengan kata lain, selama suatu transaksi atau peristiwa keuangan tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, maka pembukuannya harus mengikuti akuntansi komersial atau SAK yang ada.

Walau demikian, dalam hal terdapat suatu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang secara khusus mengatur tata cara pembukuan atas suatu transaksi atau peristiwa, maka tata caranya mengikuti standar akuntansi perpajakan.

Hal ini ditunjukkan melalui Penjelasan Pasal 28 Ayat (7) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mengatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang sebagai berikut:

Baca Juga: Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

“....pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Perlu dipahami, seringkali terjadi pemahaman yang keliru bahwa wajib pajak harus melakukan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan secara komersial dan laporan keuangan secara pajak. Sesuai pasal di atas, dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya wajib pajak hanya perlu membuat satu laporan keuangan berdasarkan sistem komersial, namun khusus untuk penghitungan pajak terutang, diperlukan penyesuaian kembali berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah dibuat.

Penghitungan Laba Komersial Vs Fiskal

Baca Juga: Bukper Secara Tertutup dalam Pemeriksaan Pajak

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos penghasilan dan pos-pos biaya laporan keuangan komersial, antara lain:

  • rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final;
  • rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
  • wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto;
  • wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak; dan
  • wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh fnal dan pendapatan yang dikenakan PPh non final.

Atas pos-pos penghasilan dan biaya di atas dilakukan rekonsiliasi fiskal yang pada umumnya mengacu pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. Namun, terdapat pula ketentuan perpajakan lain (UU PPh dan aturan turunannya) yang dapat menjadi acuan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal.*

Baca Juga: Begini Ketentuan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

Topik : kelas pajak, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Mei 2021 | 18:07 WIB
CUKAI (15)

Ketentuan Pengajuan Banding dan Gugatan di Bidang Cukai

Kamis, 20 Mei 2021 | 15:56 WIB
CUKAI (14)

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Bidang Cukai

Rabu, 19 Mei 2021 | 14:49 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penghitungan Biaya Pinjaman yang Diperbolehkan Secara Fiskal

Senin, 17 Mei 2021 | 14:20 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (14)

Prosedur Penyampaian dan Revisi SPHP dalam Pemeriksaan Pajak

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional