Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Konsekuensi atas Keputusan Keberatan

A+
A-
12
A+
A-
12
Konsekuensi atas Keputusan Keberatan

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak paling lama 12 bulan sejak saat diterimanya surat keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Untuk itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan keberatan paling lama 1 bulan sejak jangka waktu tersebut berakhir.

Ketentuan tersebut tercantum Pasal 26 ayat (5) UU KUP dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 202/PMK.03/2015 (PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015).

Baca Juga: Persiapan Penggunaan NIK Sebagai NPWP, DJP dan Dukcapil Lakukan Ini

Sanksi Denda 50%
BERDASARKAN Pasal 18 ayat (1) PMK 9/2013 sttd PMK 202/2015, dalam hal pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP. Berikut bunyi pasal tersebut.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Selain itu, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) PMK 9/2013 s.t.t.d. PMK 202/2015, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% juga dikenakan terhadap wajib pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan wajib pajak menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Baca Juga: PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi

Kendati demikian, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tersebut tidak dikenakan dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, atau wajib pajak mengajukan permohonan banding atas SK Keberatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) PMK 9/2013 s.t.t.d. PMK 202/2015

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak, dikabulkan sebagian, atau menambah jumlah pajak yang harus dibayar, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding maka jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sebagaimana disebutkan di atas.

Baca Juga: Penggunaan NIK Jadi NPWP OP, Ditjen Pajak: Tunggu PMK

Contoh Kasus
UNTUK tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp1 miliar diterbitkan terhadap PT A.

Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar senilai Rp200 juta. Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai Rp200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750 juta.

Baca Juga: Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

Sesuai dengan hasil keputusan keberatan tersebut, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 25 ayat (9) UU KUP, yaitu sebagai berikut:


Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah pokok pajak ditambah sanksi adminitrasi yang harus dibayar oleh PT A adalah sebesar Rp825.000.000.

Baca Juga: PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

Imbalan Bunga Atas Keputusan Keberatan yang Dikabulkan
SESUAI dengan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pertama, untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Kedua, untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Kendati demikian, dalam Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2011), imbalan bunga tersebut tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB atau SKPKBT yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Baca Juga: Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Selain itu, imbalan bunga juga tidak berikan terhadap kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan atas jumlah pajak yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, tapi dibayar sebelum pengajuan keberatan atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Tak hanya itu, dalam Pasal 43 ayat (6) PP 74/2011 dinyatakan imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak.

Lebih lanjut, sesuai Pasal 44 ayat (1) dan (2) PP 74/2011, dalam hal SKPKB seluruhnya tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diterbitkan atas surat pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar, kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Keputusan Keberatan.

Baca Juga: Bedah Implementasi UU HPP Secara Mendalam, STPI Gelar Webinar Gratis

Dalam hal SKPN yang tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diterbitkan atas SPT yang menyatakan lebih bayar, kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Keputusan Keberatan.

Imbalan bunga tersebut dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB atau SKPN sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.*

Baca Juga: Telat Lapor SPT Tahunan? Selain Denda, Ada Risiko Kena Sanksi Bunga
Topik : kelas pajak, keberatan, kebaratan pajak, surat keputusan keberatan, UU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 Maret 2022 | 17:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Baru Diwajibkan untuk Memungut PPN, Apa Saja yang Perlu Dilakukan?

Kamis, 17 Maret 2022 | 18:14 WIB
TAX ALLOWANCE (8)

Pemeriksaan Lapangan dalam Proses Permohonan Tax Allowance

Jum'at, 11 Maret 2022 | 15:40 WIB
PPH FINAL (3)

Pajak atas Bunga Deposito, Obligasi, dan Simpanan Koperasi

Kamis, 24 Februari 2022 | 17:07 WIB
TAX ALLOWANCE (7)

Begini Cara Ajukan Permohonan Tax Allowance Secara Luring

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP