KEBIJAKAN PAJAK

Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

Muhamad Wildan | Selasa, 11 Juni 2024 | 18:00 WIB
Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP. Foto: Geraldi/vel/dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan roadmap guna mencapai rasio pendapatan negara sebesar 23% sebagaimana yang ditargetkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan pemerintah perlu menjabarkan daftar prasyarat yang harus dipenuhi sehingga target tax ratio dan rasio pendapatan negara secara umum tersebut bisa tercapai.

"Kalau mau jadi 12% apa syaratnya dan ketentuannya? Mau jadi 15% apa syarat dan ketentuannya? Sampai ke 23% tadi syarat dan ketentuannya apa? Potensinya di mana masing-masing tahapan itu," katanya, dikutip pada Selasa (11/6/2024).

Baca Juga:
Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Menurut Dolfie, perlu dijabarkan juga secara lebih lanjut apakah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) memang benar-benar diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan negara atau tidak.

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu menuturkan presiden terpilih memiliki tekad untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui pajak, kepabeanan dan cukai, maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah saat ini perlu melakukan kalkulasi-kalkulasi atas potensi pajak dan nonpajak yang dimiliki saat ini.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

"Presiden terpilih ingin betul untuk meningkatkan tax ratio. Untuk itu, beliau mewacanakan untuk membentuk BPN. Oleh karena itu, karena ini transisi, saya kira butuh satu kondisi yang dapat menggambarkan secara lebih luas," ujarnya.

Sebagai informasi, wacana pembentukan BPN telah tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa rencana pembentukan BPN di RKP 2025 memang merupakan usulan dari tim Prabowo. Namun demikian, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

"Itu belum [dibahas lebih lanjut]. Kami memasukkan [pada rancangan awal RKP] karena itu ada di dalam usulan dari pemerintah yang terpilih," tuturnya pada bulan lalu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC