INVESTASI PEMERINTAH

Komisi XI DPR Ingin Roadmap Spesifik Penyertaan Modal ke BUMN

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Januari 2020 | 19:53 WIB
Komisi XI DPR Ingin Roadmap Spesifik Penyertaan Modal ke BUMN

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR ingin gambaran yang lebih detail dari kebijakan pembiayaan investasi yang dilakukan pemerintah baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dana bergulir.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan seusai menggelar rapat tertutup dengan Kemenkeu hari ini, Senin (20/1/2019). Menurutnya, gambaran detail kebijakan investasi itu akan menjadi pijakan kuat DPR dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

"Tentunya DPR ingin melihat bagaimana dan akan digunakan untuk apa [pembiayaan investasi pemerintah]," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca Juga:
Kondisi yang Membuat PPN atau PPnBM Tidak Dipotong oleh Wapu BUMN

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyatakan pertemuan kali ini merupakan pembuka jalan DPR untuk menilai kegiatan pembiayaan investasi yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, data yang lebih spesifik diharapkan dapat disetor otoritas fiskal dalam pertemuan lanjutan.

Secara umum, Heri berharap setiap lembaga yang menikmati kucuran APBN baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana bergulir dapat menyerahkan peta jalan proses bisnis. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kinerja dapat dibahas secara lebih objektif.

"Kami berharap per lembaga bisa memberikan roadmap-nya ke DPR, kalau dengan PMN seperti apa dan bila tanpa PMN seperti apa nantinya," ungkapnya.

Baca Juga:
Dapat Arahan dari Bulog, Puluhan Pedagang Beras Padankan NIK-NPWP

Melalui rencana berbasis data tersebut, lanjut Heri, akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana dalam pos pembiayaan investasi. Begitu juga dengan DPR yang semakin mudah dalam menjalankan tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah.

"Kami berharap kalau memang BUMN baik diberikan PMN maupun tidak, ternyata kinerjanya tidak berubah ataupun hanya sedikit perubahannya, maka lebih baik dananya dialokasikan ke yang lain yang lebih menguntungkan," paparnya.

Seperti diketahui pada APBN 2020, pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran senilai Rp307,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk pembiayaan investasi pada tahun ini ditetapkan sejumlah Rp74,2 triliun. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 15 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kondisi yang Membuat PPN atau PPnBM Tidak Dipotong oleh Wapu BUMN

Minggu, 31 Maret 2024 | 13:00 WIB KP2KP PINRANG

Dapat Arahan dari Bulog, Puluhan Pedagang Beras Padankan NIK-NPWP

Selasa, 05 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras Kerek Inflasi, Pemerintah Lakukan Berbagai Antisipasi

Senin, 05 Februari 2024 | 11:36 WIB KEUANGAN NEGARA

Soal Aset Negara, Sri Mulyani Singgung Ujian Peradaban Bangsa

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M