Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Komisi XI DPR Ingin Roadmap Spesifik Penyertaan Modal ke BUMN

A+
A-
2
A+
A-
2
Komisi XI DPR Ingin Roadmap Spesifik Penyertaan Modal ke BUMN

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR ingin gambaran yang lebih detail dari kebijakan pembiayaan investasi yang dilakukan pemerintah baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dana bergulir.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan seusai menggelar rapat tertutup dengan Kemenkeu hari ini, Senin (20/1/2019). Menurutnya, gambaran detail kebijakan investasi itu akan menjadi pijakan kuat DPR dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

"Tentunya DPR ingin melihat bagaimana dan akan digunakan untuk apa [pembiayaan investasi pemerintah]," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca Juga: Lewat Integrasi Data, DJP Pantau Kepatuhan Pajak Lawan Transaksi BUMN

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyatakan pertemuan kali ini merupakan pembuka jalan DPR untuk menilai kegiatan pembiayaan investasi yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, data yang lebih spesifik diharapkan dapat disetor otoritas fiskal dalam pertemuan lanjutan.

Secara umum, Heri berharap setiap lembaga yang menikmati kucuran APBN baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana bergulir dapat menyerahkan peta jalan proses bisnis. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kinerja dapat dibahas secara lebih objektif.

"Kami berharap per lembaga bisa memberikan roadmap-nya ke DPR, kalau dengan PMN seperti apa dan bila tanpa PMN seperti apa nantinya," ungkapnya.

Baca Juga: Ingin Mudah dalam Administrasi Pajak Perusahaan? Ini Saran Wamenkeu

Melalui rencana berbasis data tersebut, lanjut Heri, akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana dalam pos pembiayaan investasi. Begitu juga dengan DPR yang semakin mudah dalam menjalankan tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah.

"Kami berharap kalau memang BUMN baik diberikan PMN maupun tidak, ternyata kinerjanya tidak berubah ataupun hanya sedikit perubahannya, maka lebih baik dananya dialokasikan ke yang lain yang lebih menguntungkan," paparnya.

Seperti diketahui pada APBN 2020, pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran senilai Rp307,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk pembiayaan investasi pada tahun ini ditetapkan sejumlah Rp74,2 triliun. (Bsi)

Baca Juga: BUMN yang Dapat Kucuran APBN Jadi Prioritas Integrasi Data Perpajakan

"Tentunya DPR ingin melihat bagaimana dan akan digunakan untuk apa [pembiayaan investasi pemerintah]," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca Juga: Lewat Integrasi Data, DJP Pantau Kepatuhan Pajak Lawan Transaksi BUMN

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyatakan pertemuan kali ini merupakan pembuka jalan DPR untuk menilai kegiatan pembiayaan investasi yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, data yang lebih spesifik diharapkan dapat disetor otoritas fiskal dalam pertemuan lanjutan.

Secara umum, Heri berharap setiap lembaga yang menikmati kucuran APBN baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana bergulir dapat menyerahkan peta jalan proses bisnis. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kinerja dapat dibahas secara lebih objektif.

"Kami berharap per lembaga bisa memberikan roadmap-nya ke DPR, kalau dengan PMN seperti apa dan bila tanpa PMN seperti apa nantinya," ungkapnya.

Baca Juga: Ingin Mudah dalam Administrasi Pajak Perusahaan? Ini Saran Wamenkeu

Melalui rencana berbasis data tersebut, lanjut Heri, akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana dalam pos pembiayaan investasi. Begitu juga dengan DPR yang semakin mudah dalam menjalankan tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah.

"Kami berharap kalau memang BUMN baik diberikan PMN maupun tidak, ternyata kinerjanya tidak berubah ataupun hanya sedikit perubahannya, maka lebih baik dananya dialokasikan ke yang lain yang lebih menguntungkan," paparnya.

Seperti diketahui pada APBN 2020, pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran senilai Rp307,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk pembiayaan investasi pada tahun ini ditetapkan sejumlah Rp74,2 triliun. (Bsi)

Baca Juga: BUMN yang Dapat Kucuran APBN Jadi Prioritas Integrasi Data Perpajakan
Topik : investasi pemerintah, PMN, BUMN, Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 27 September 2018 | 11:07 WIB
RUU PERTEMBAKAUAN
Senin, 23 Oktober 2017 | 10:28 WIB
RAPBN 2018
Rabu, 05 Oktober 2016 | 21:31 WIB
PRIVATISASI BUMN
berita pilihan
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:07 WIB
INDEKS KERAHASIAAN FINANSIAL GLOBAL
Kamis, 20 Februari 2020 | 15:57 WIB
PROYEKSI EKONOMI