AUSTRALIA

Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Oktober 2019 | 20:06 WIB
Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Komisaris Pajak Australian Tax Office Chris Jordan. (Foto: abc.net.au)

CANBERRA, DDTCNews – Pertarungan hukum antara Komisaris Pajak Australian Tax Office (ATO) Chris Jordan dan Vanda Gould, seorang akuntan di Sydney, terkait dengan pencemaran nama baik terus berlanjut.

Pengadilan Federal Australia mulai kemarin, Selasa (1/10/2019) memberikan akses informasi pribadi Gould kepada Jordan agar Jordan dapat melakukan pembelaan atas tuduhan pencemaran nama baik yang diajukan Gould kepadanya pada 2017.

“Pencemaran nama baik memang berhubungan dengan beberapa undang-undang perpajakan. Selain itu, sebagian besar dokumen yang dipegang ATO berisi informasi yang dapat dipergunakan Jordan untuk membantunya dalam pembelaan proses pencemaran nama baiknya,” kata Hakim White, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Gould mengajukan tuduhan pencemaran nama baik setelah Jordan dalam pidatonya di National Press Club di Canberra (5/7/2017), menuduh Gould terlibat dalam pencucian uang, penghindaran pajak, dan insider trading.

Jordan akhirnya membawa ATO ke pengadilan untuk meminta akses informasi terkait dengan data Gould yang dilindungi dan untuk membantunya menyelesaikan masalah pembelaan dan pencemaran nama baik ini.

Saat ini, Jordan memiliki kontrol atas sejumlah dokumen yang terkait dengan Gould seperti klien dan asosiasinya. Dokumen itu meliputi pernyataan tertulis dan barang bukti dari berbagai proses hukum, materi yang diperoleh petugas ATO selama pemeriksaan, dan surat yang diterima Gould dan ATO.

Baca Juga:
Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Perlawanan terhadap Gould ini bukan merupakan kali pertama bagi ATO. Pada November 2016, ATO juga melawan Gould dan memenangkan kasus tersebut. Dari kasus itu, Gould diwajibkan membayar tagihan Aus$16 juta terkait dengan fakta pencucian uang, penipuan pajak dan insider trading.

Jordan belum berkomentar banyak terkait dengan masalah ini. Ia hanya berargumen jika dia tidak mendapatkan akses ke dokumen tersebut, individu lain yang juga berselisih dengan Kantor Pajak Australia dapat mengajukan gugatan hukum yang sama terhadapnya.

Selain itu, seperti dilansir dari abc.net.au, apabila permintaan dokumen pribadi Gould itu ditolak Pengadilan Federal, maka akan berdampak pada administrasi peraturan perpajakan di Australia yang dapat menimbulkan kerugian negara. (MG-avo/Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya