Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

Kinerja Pajak Fluktuatif, Daerah Ini Andalkan Inovasi Teknologi

A+
A-
1
A+
A-
1
Kinerja Pajak Fluktuatif, Daerah Ini Andalkan Inovasi Teknologi

DELI Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatra Utara. Kabupaten ini memiliki posisi yang terbilang strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka, salah satu daerah pelayaran lintas negara.

Deli Serdang memiliki keanekaragaman sumber daya alam (SDA), mulai dari sektor kelautan, pertanian, perkebunan, air permukaan (sungai), kehutanan, pertambangan, hingga pariwisata.

Selain itu, ada beragam aset seni budaya yang berasal dari keragaman suku yang mendiami wilayah ini. Oleh karena itu, Deli Serdang memiliki moto “Bhinneka Perkasa Jaya” sebagai simbol keberagaman masyarakat.

Baca Juga: Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
MENGUTIP data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, produk domestik regional bruto (PDRB) daerah ini pada 2019 mencapai Rp10,11 triliun.

Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan terhadap PDRB mencatatkan posisi tertinggi. Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 40% PDRB disumbang dua sektor ini. Selain industri pengolahan dan perdagangan, sektor lainnya yang berkontribusi dominan ialah konstruksi (16%), pertanian kehutanan dan perikanan (10%), serta transportasi dan pergudangan (9%).

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada 2019 sebesar 5,18%. Laju pertumbuhan ekonomi ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,15%.

Baca Juga: Tinggal 3 Hari, Jangan Lewatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan


Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang (diolah)

Lebih lanjut, berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kabupaten Deli Serdang pada 2019 menembus Rp3,57 triliun.

Dana perimbangan masih menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp2,01 triliun atau 56% dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 23% dari total pendapatan daerah.

Baca Juga: Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Jika dilihat lebih detail dalam komponen PAD Kabupaten Deli Serdang, penerimaannya didominasi pajak daerah. Kontribusi pajak daerah pada 2019 mencapai Rp652,56 miliar atau sebesar 79% dari total PAD.

Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 14% atau mencapai Rp116,61 miliar. Sementara itu, retribusi daerah hanya senilai Rp34,18 miliar atau berkontribusi sebesar 4%.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

Baca Juga: Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Kinerja Pajak
PENERIMAAN pajak Kabupaten Deli Serdang pada periode 2015 hingga 2019 tergolong fluktuatif. Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2015 senilai Rp369,06 miliar atau 80% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami peningkatan pada 2016 dengan perolehan senilai Rp426,48 miliar.

Kinerja penerimaan pajak kembali membaik pada 2017 dengan capaian senilai Rp553,61 atau sebesar 114% dari target APBD. Sementara itu, pada 2018, kinerja pajak mengalami penurunan menjadi 85% dari target yang ditetapkan dengan capaian senilai Rp558,29 miliar.

Pada 2019, realisasi penerimaan pajak mencatatkan nilai tertinggi dengan capaian Rp652,56. Oleh karena target APBD yang melambung tinggi, capaiannya hanya sebesar 69% dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

Jenis dan Tarif Pajak
TARIF pajak daerah diatur berdasarkan pada Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan pada beleid tersebut, berikut daftar jenis dan tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan.
  3. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik dan tujuan penggunaan.

Tax Ratio
BERDASARKAN pada estimasi yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kabupaten Deli Serdang pada 2017 mencapai 0,70%.

Baca Juga: Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Adapun nilai rata-rata tax ratio di tingkat kabupaten/kota sebesar 0,54%. Indikator ini mengindikasikan kinerja pajak dan retribusi daerah Kabupaten Deli Serdang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan pada total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan pada kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan pada peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
Berdasarkan pada Perda Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan Fiskal yang Dijalankan Pemerintah

Masyarakat dapat mengakses portal resmi Bapenda Kabupaten Deli Serdang di laman bapenda.deliserdangkab.go.id untuk mengetahui informasi terkini mengenai perpajakan daerahnya. Dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak, Bapenda Kabupaten Deli Serdang terus melakukan berbagai strategi dan inovasi administrasi pajak.

Berbagai inovasi teknologi telah disediakan pihak pemerintah Kabupaten Deli Serdang, antara lain sistem informasi manajemen pajak daerah secara elektronik (e-pajak) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara Elektronik (e-SPPT). Melalui e-pajak, masyarakat baik yang berstatus wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dapat mengetahui berbagai informasi seputar kewajiban pajaknya.

Sementara itu, aplikasi e-SPPT dapat digunakan untuk wajib pajak yang ingin mengetahui besarnya tunggakan PBB dan petugas yang akan melaksanakan penyampaian SPPT ke wajib pajak. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi e-SPPT melalui smartphone.

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Untuk mendukung peningkatan penerimaan PAD, khususnya dari BPHTB. Bapenda Kabupaten Deli Serdang juga menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri dalam pengembangan aplikasi BPHTB Online. Melalui aplikasi ini masyarakat akan lebih mudah untuk melaksanakan pembayaran melalui seluruh saluran pembayaran Bank Mandiri, termasuk internet banking, ATM, dan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. (kaw)

Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kabupaten Deli

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya

Senin, 20 September 2021 | 16:45 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

Senin, 20 September 2021 | 11:00 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Kejar Penerimaan, Pemda Perlu Kebut Digitalisasi Pajak dan Retribusi

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final