Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ketua DPR RI Jamin RUU KUP Jadi Prioritas

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan kepastian akan nasib Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU tersebut akan menjadi prioritas pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.

Dalam pidato pembukaannya, RUU KUP menjadi bagian dari 17 RUU harus diselesaikan karena pembahasannya sudah melebihi lima kali masa persidangan.

"Terdapat 17 RUU yang pembahasannya sudah melebihi lima kali masa persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (18/5).

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI

RUU yang jadi bagian paket kebijakan reformasi perpajakan itu tidak sendirian dengan status prioritas. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut serta dalam pembahasan.

Hal ini memberikan kepastian akan nasib RUU KUP. Pasalnya beberapa waktu yang lalu berhembus kabar bahwa RUU ini ditarik oleh pemerintah dari pembahasan di parlemen.

Pernyataan politikus Partai Golkar ini juga mengkonfirmasi bantahan Menteri Keuangan perihal pencabutan pembahasan RUU KUP. Dalam rilis APBNKita, Kamis kemarin secara tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan tidak ada rencana pemerintah mencabut RUU KUP dari pembahasan di legislatif.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

"Tidak ada pencabutan dan kita mengharapkan RUU KUP bisa diselesaikan dengan DPR," katanya.

Selain dua produk RUU tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan amandemen untuk RUU Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Melalui pemutakhiran paket kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat reformasi perpajakan di tanah air. (Amu)

Baca Juga: Petugas Pajak Disebut Semena-mena Terhadap WP, Ini Respons DJP

"Terdapat 17 RUU yang pembahasannya sudah melebihi lima kali masa persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (18/5).

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI

RUU yang jadi bagian paket kebijakan reformasi perpajakan itu tidak sendirian dengan status prioritas. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut serta dalam pembahasan.

Hal ini memberikan kepastian akan nasib RUU KUP. Pasalnya beberapa waktu yang lalu berhembus kabar bahwa RUU ini ditarik oleh pemerintah dari pembahasan di parlemen.

Pernyataan politikus Partai Golkar ini juga mengkonfirmasi bantahan Menteri Keuangan perihal pencabutan pembahasan RUU KUP. Dalam rilis APBNKita, Kamis kemarin secara tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan tidak ada rencana pemerintah mencabut RUU KUP dari pembahasan di legislatif.

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

"Tidak ada pencabutan dan kita mengharapkan RUU KUP bisa diselesaikan dengan DPR," katanya.

Selain dua produk RUU tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan amandemen untuk RUU Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Melalui pemutakhiran paket kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat reformasi perpajakan di tanah air. (Amu)

Baca Juga: Petugas Pajak Disebut Semena-mena Terhadap WP, Ini Respons DJP
Topik : ditjen pajak, ruu kup, reformasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS