Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ketua DPR RI Jamin RUU KUP Jadi Prioritas

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan kepastian akan nasib Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU tersebut akan menjadi prioritas pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.

Dalam pidato pembukaannya, RUU KUP menjadi bagian dari 17 RUU harus diselesaikan karena pembahasannya sudah melebihi lima kali masa persidangan.

"Terdapat 17 RUU yang pembahasannya sudah melebihi lima kali masa persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (18/5).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

RUU yang jadi bagian paket kebijakan reformasi perpajakan itu tidak sendirian dengan status prioritas. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut serta dalam pembahasan.

Hal ini memberikan kepastian akan nasib RUU KUP. Pasalnya beberapa waktu yang lalu berhembus kabar bahwa RUU ini ditarik oleh pemerintah dari pembahasan di parlemen. 

Pernyataan politikus Partai Golkar ini juga mengkonfirmasi bantahan Menteri Keuangan perihal pencabutan pembahasan RUU KUP. Dalam rilis APBNKita, Kamis kemarin secara tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan tidak ada rencana pemerintah mencabut RUU KUP dari pembahasan di legislatif.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

"Tidak ada pencabutan dan kita mengharapkan RUU KUP bisa diselesaikan dengan DPR," katanya.

Selain dua produk RUU tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan amandemen untuk RUU Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Melalui pemutakhiran paket kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat reformasi perpajakan di tanah air. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

"Terdapat 17 RUU yang pembahasannya sudah melebihi lima kali masa persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (18/5).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

RUU yang jadi bagian paket kebijakan reformasi perpajakan itu tidak sendirian dengan status prioritas. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut serta dalam pembahasan.

Hal ini memberikan kepastian akan nasib RUU KUP. Pasalnya beberapa waktu yang lalu berhembus kabar bahwa RUU ini ditarik oleh pemerintah dari pembahasan di parlemen. 

Pernyataan politikus Partai Golkar ini juga mengkonfirmasi bantahan Menteri Keuangan perihal pencabutan pembahasan RUU KUP. Dalam rilis APBNKita, Kamis kemarin secara tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan tidak ada rencana pemerintah mencabut RUU KUP dari pembahasan di legislatif.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

"Tidak ada pencabutan dan kita mengharapkan RUU KUP bisa diselesaikan dengan DPR," katanya.

Selain dua produk RUU tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan amandemen untuk RUU Pajak Penghasilan (PPh), RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Melalui pemutakhiran paket kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat reformasi perpajakan di tanah air. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak
Topik : ditjen pajak, ruu kup, reformasi pajak
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 18 Juli 2019 | 17:55 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:34 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
Kamis, 18 Juli 2019 | 11:37 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI
Kamis, 18 Juli 2019 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 17 Juli 2019 | 19:45 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 17 Juli 2019 | 18:34 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 17 Juli 2019 | 17:24 WIB
EKONOMI DIGITAL