Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ketentuan Pajak Baru atas Royalti

A+
A-
2
A+
A-
2
Ketentuan Pajak Baru atas Royalti

Darussalam berpose di Berg Jerman

BERLIN, DDTCNews - Mulai tanggal 1 Januari 2018, Jerman akan memberlakukan ketentuan baru untuk mencegah pembebanan berlebih biaya royalti kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (royalty limitation rule). Ketentuan baru ini didasarkan pada pengesahan undang-undang yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei dan Juni 2017. ketentuan ini merupakan tindak lanjut Negara Jerman atas Rencana Aksi 5 Base Erosion Profit Shifting (BEPS) mengenai Harmful Tax Practices.

Pada dasarnya, Aksi 5 BEPS mengenai Harmful Tax Practices ditujukan untuk melawan praktikpreferential regime seperti intellectual property (IP)-box atau patent-box, yang memungkinkan perusahaan multinasional mendapatkan pembebasan pajak atas penghasilan royalti apabila harta tak berwujud didaftarkan pada negara tertentu. Preferential regime tersebut tidak dikatakan sebagai harmfulapabila memang ada substansi tertentu (seperti kegiatan R&D) di negara yang memberikan preferential regime tersebut (nexus approach).

Ketentuan tentang royalty limitation rule ini ditujukan untuk pembayaran royalti kepada preferential regime non-nexus yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan royalti. Dengan ketentuan baru ini, pembebanan biaya royalti oleh wajib pajak Jerman dibatasi secara proporsional antara perbedaan tarif efektif di tingkat penerima penghasilan royalti dengan tarif efektif normal Jerman yaitu 25%.

Baca Juga: Mengupas Prinsip Arm’s length Pasca-BEPS

Sebagai contoh, apabila tarif efektif penerima penghasilan royalti adalah 10% maka hanya 60% dari biaya royalti yang dapat dibebankan oleh wajib pajak Jerman yang membayar royalti tersebut (25%-tarif efektif / 25%).

Ketentuan mengenai royalty limitation rule ini berlaku untuk transaksi royalti sebagai berikut: (i) dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan (ii) dengan lawan transaksi yang terkena pajak efektif “rendah” karena menerapkan preferential regime non-nexus tertentu.

Dengan demikian, apabila penerima royalti merupakan pihak yang mengembangkan IP itu sendiri (melalui kegiatan R&D) maka royalty limitation rule ini tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan nexus approach dalam Rencana Aksi 5 BEPS.

Baca Juga: Mengenal Pajak Royalti di Indonesia

Namun, apabila penerima royalti mendapatkan IP nya dari transaksi jual beli (bukan dari aktivitas pengembangan sendiri), transaksi royalti ini akan tercakup dalam ketentuan royalty limitation rule. Sedangkan untuk royalti terkait penggunaan trademark, pembatasan pembebanan royalti akan berlaku terlepas dari aktivitas si penerima royalti.

Selain itu, ketentuan royalty limitation rule juga tidak berlaku apabila tarif “rendah” penerima royalti tidak disebabkan oleh preferential regime, namun merupakan konsekuensi dari ketentuan pajak yang yang berlaku secara umum. Menurut pemerintah Jerman, ketentuan baru ini sudah sejalan dengan rencana aksi BEPS, yang bertujuan untuk menutup loophole pajak yang diciptakan oleh harmful preferential tax regime seperti patent-box.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Koreksi Analisis Benchmarking di Tingkat Keberatan
Topik : Transfer Pricing, Royalti, Darussalam
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 11 April 2020 | 10:30 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 10 April 2020 | 07:55 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 09 April 2020 | 13:09 WIB
ANALISIS
Rabu, 08 April 2020 | 13:57 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK