Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ketentuan Pajak Baru atas Royalti

2
2

Darussalam berpose di Berg Jerman

BERLIN, DDTCNews - Mulai tanggal 1 Januari 2018, Jerman akan memberlakukan ketentuan baru untuk mencegah pembebanan berlebih biaya royalti kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (royalty limitation rule). Ketentuan baru ini didasarkan pada pengesahan undang-undang yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei dan Juni 2017. ketentuan ini merupakan tindak lanjut Negara Jerman atas Rencana Aksi 5 Base Erosion Profit Shifting (BEPS) mengenai Harmful Tax Practices.

Pada dasarnya, Aksi 5 BEPS mengenai Harmful Tax Practices ditujukan untuk melawan praktikpreferential regime seperti intellectual property (IP)-box atau patent-box, yang memungkinkan perusahaan multinasional mendapatkan pembebasan pajak atas penghasilan royalti apabila harta tak berwujud didaftarkan pada negara tertentu. Preferential regime tersebut tidak dikatakan sebagai harmfulapabila memang ada substansi tertentu (seperti kegiatan R&D) di negara yang memberikan preferential regime tersebut (nexus approach).

Ketentuan tentang royalty limitation rule ini ditujukan untuk pembayaran royalti kepada preferential regime non-nexus yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan royalti. Dengan ketentuan baru ini, pembebanan biaya royalti oleh wajib pajak Jerman dibatasi secara proporsional antara perbedaan tarif efektif di tingkat penerima penghasilan royalti dengan tarif efektif normal Jerman yaitu 25%.

Baca Juga: Ini yang Buat Perusahaan Multinasional Cenderung Pilih Banyak Utang

Sebagai contoh, apabila tarif efektif penerima penghasilan royalti adalah 10% maka hanya 60% dari biaya royalti yang dapat dibebankan oleh wajib pajak Jerman yang membayar royalti tersebut (25%-tarif efektif / 25%).

Ketentuan mengenai royalty limitation rule ini berlaku untuk transaksi royalti sebagai berikut: (i) dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan (ii)  dengan lawan transaksi yang terkena pajak efektif “rendah” karena menerapkan preferential regime non-nexus tertentu.

Dengan demikian, apabila penerima royalti merupakan pihak yang mengembangkan IP itu sendiri (melalui kegiatan R&D) maka royalty limitation rule ini tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan nexus approach dalam Rencana Aksi 5 BEPS.

Baca Juga: Akademisi: Ruang Pengkajian Transfer Pricing Masih Sangat Lebar

Namun, apabila penerima royalti mendapatkan IP nya dari transaksi jual beli (bukan dari aktivitas pengembangan sendiri), transaksi royalti ini akan tercakup dalam ketentuan royalty limitation rule. Sedangkan untuk royalti terkait penggunaan trademark, pembatasan pembebanan royalti akan berlaku terlepas dari aktivitas si penerima royalti.

Selain itu, ketentuan royalty limitation rule juga tidak berlaku apabila tarif “rendah” penerima royalti tidak disebabkan oleh preferential regime, namun merupakan konsekuensi dari ketentuan pajak yang yang berlaku secara umum. Menurut pemerintah Jerman, ketentuan baru ini sudah sejalan dengan rencana aksi BEPS, yang bertujuan untuk menutup loophole pajak yang diciptakan oleh harmful preferential tax regime seperti patent-box.

Baca Juga: Fakta & Kondisi Sebenarnya Jadi Inti Penyusunan TP Doc

Ketentuan tentang royalty limitation rule ini ditujukan untuk pembayaran royalti kepada preferential regime non-nexus yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan royalti. Dengan ketentuan baru ini, pembebanan biaya royalti oleh wajib pajak Jerman dibatasi secara proporsional antara perbedaan tarif efektif di tingkat penerima penghasilan royalti dengan tarif efektif normal Jerman yaitu 25%.

Baca Juga: Ini yang Buat Perusahaan Multinasional Cenderung Pilih Banyak Utang

Sebagai contoh, apabila tarif efektif penerima penghasilan royalti adalah 10% maka hanya 60% dari biaya royalti yang dapat dibebankan oleh wajib pajak Jerman yang membayar royalti tersebut (25%-tarif efektif / 25%).

Ketentuan mengenai royalty limitation rule ini berlaku untuk transaksi royalti sebagai berikut: (i) dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan (ii)  dengan lawan transaksi yang terkena pajak efektif “rendah” karena menerapkan preferential regime non-nexus tertentu.

Dengan demikian, apabila penerima royalti merupakan pihak yang mengembangkan IP itu sendiri (melalui kegiatan R&D) maka royalty limitation rule ini tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan nexus approach dalam Rencana Aksi 5 BEPS.

Baca Juga: Akademisi: Ruang Pengkajian Transfer Pricing Masih Sangat Lebar

Namun, apabila penerima royalti mendapatkan IP nya dari transaksi jual beli (bukan dari aktivitas pengembangan sendiri), transaksi royalti ini akan tercakup dalam ketentuan royalty limitation rule. Sedangkan untuk royalti terkait penggunaan trademark, pembatasan pembebanan royalti akan berlaku terlepas dari aktivitas si penerima royalti.

Selain itu, ketentuan royalty limitation rule juga tidak berlaku apabila tarif “rendah” penerima royalti tidak disebabkan oleh preferential regime, namun merupakan konsekuensi dari ketentuan pajak yang yang berlaku secara umum. Menurut pemerintah Jerman, ketentuan baru ini sudah sejalan dengan rencana aksi BEPS, yang bertujuan untuk menutup loophole pajak yang diciptakan oleh harmful preferential tax regime seperti patent-box.

Baca Juga: Fakta & Kondisi Sebenarnya Jadi Inti Penyusunan TP Doc
Topik : Transfer Pricing, Royalti, Darussalam
artikel terkait
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Kamis, 22 Februari 2018 | 15:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI PRANCIS
Senin, 11 September 2017 | 10:48 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 13 September 2017 | 14:52 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA (2)
berita pilihan
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 05:58 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST AUSTRIA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Minggu, 08 Juli 2018 | 08:22 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (1)
Jum'at, 03 November 2017 | 09:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA (1)
Rabu, 05 Desember 2018 | 15:57 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)
Kamis, 26 April 2018 | 11:35 WIB
LAPORAN DARI NEGARA TETANGGA
Rabu, 08 November 2017 | 10:46 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA