Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kerek Tax Ratio, DPR: Perbaikan Administrasi Saja Tidak Cukup

1
1

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun (kiri) dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’. (DDTCNews)

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Anggota dewan menilai perlu ada terobosan yang bersifat struktural untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak. Sejauh ini, tax ratio Indonesia bergerak moderat sekitar 10%.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dalam sesi diskusi publik bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ yang digelar oleh Pusat Studi Ekonomi dan Perpajakan (PSEP). Menurutnya terobosan besar harus dilakukan oleh otoritas fiskal.

“Dalam rezim self assessmenttax gap dari sisi kebijakan atau policy gap harus diperhatikan. Oleh karena itu, struktur kebijakan harus diperbaiki,” katanya di Cafe 88 PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

Politisi Partai Golkar tersebut menyakini perbaikan dan reformasi yang bersifat administrasi tidaklah cukup untuk meningkatkan kinerja penerimaaan pajak. Perubahan dan perbaikan yang bersifat fundamental perlu dilakukan.

Hal tersebut, salah satunya diterjemahkan dalam bentuk pemisahan kelembagaan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu. Opsi ini, menurutnya, hanya tinggal dieksekusi karena sudah termaktub dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi argumentasi perlunya DJP menjadi badan baru untuk mengurusi penerimaan negara.Pertama, dengan terbentuknya badan baru maka DJP mempunyai fleksibilitas dalam menentukan arah organisasi.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

“Dengan reformasi kelembagaan maka DJP akan lebih fleksibel, misal dalam menentukan kebutuhan SDM [sumber daya manusia] hingga membangun kerangka regulasi,” paparnya.

Kedua, terkait degan distribusi kewenangan Kemenkeu. Pada isu ini, Misbakhun berkeyakinan kewenangan yang dimiliki Kemenkeu terlampau besar. Pasalnya, otoritas fiskal mempunyai kendali penuh atas anggaran mulai dari penerimaan di DJP dan DJBC hingga alokasi anggaran melalui Ditjen Perbendaharaan.

“Pembentukan badan penerimaan sepenuhnya keputusan politik. Karena tidak mungkin Menkeu mau melepas kekuasaan yang besar tersebut karena 80% penerimaan berasal dari perpajakan,”tegasnya. (kaw)

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

“Dalam rezim self assessmenttax gap dari sisi kebijakan atau policy gap harus diperhatikan. Oleh karena itu, struktur kebijakan harus diperbaiki,” katanya di Cafe 88 PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

Politisi Partai Golkar tersebut menyakini perbaikan dan reformasi yang bersifat administrasi tidaklah cukup untuk meningkatkan kinerja penerimaaan pajak. Perubahan dan perbaikan yang bersifat fundamental perlu dilakukan.

Hal tersebut, salah satunya diterjemahkan dalam bentuk pemisahan kelembagaan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu. Opsi ini, menurutnya, hanya tinggal dieksekusi karena sudah termaktub dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi argumentasi perlunya DJP menjadi badan baru untuk mengurusi penerimaan negara.Pertama, dengan terbentuknya badan baru maka DJP mempunyai fleksibilitas dalam menentukan arah organisasi.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

“Dengan reformasi kelembagaan maka DJP akan lebih fleksibel, misal dalam menentukan kebutuhan SDM [sumber daya manusia] hingga membangun kerangka regulasi,” paparnya.

Kedua, terkait degan distribusi kewenangan Kemenkeu. Pada isu ini, Misbakhun berkeyakinan kewenangan yang dimiliki Kemenkeu terlampau besar. Pasalnya, otoritas fiskal mempunyai kendali penuh atas anggaran mulai dari penerimaan di DJP dan DJBC hingga alokasi anggaran melalui Ditjen Perbendaharaan.

“Pembentukan badan penerimaan sepenuhnya keputusan politik. Karena tidak mungkin Menkeu mau melepas kekuasaan yang besar tersebut karena 80% penerimaan berasal dari perpajakan,”tegasnya. (kaw)

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Kemenkeu, Ditjen Pajak
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI