Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kerek Tax Ratio, DPR: Perbaikan Administrasi Saja Tidak Cukup

1
1

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun (kiri) dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’. (DDTCNews)

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Anggota dewan menilai perlu ada terobosan yang bersifat struktural untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak. Sejauh ini, tax ratio Indonesia bergerak moderat sekitar 10%.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dalam sesi diskusi publik bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ yang digelar oleh Pusat Studi Ekonomi dan Perpajakan (PSEP). Menurutnya terobosan besar harus dilakukan oleh otoritas fiskal.

“Dalam rezim self assessment, tax gap dari sisi kebijakan atau policy gap harus diperhatikan. Oleh karena itu, struktur kebijakan harus diperbaiki,” katanya di Cafe 88 PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Politisi Partai Golkar tersebut menyakini perbaikan dan reformasi yang bersifat administrasi tidaklah cukup untuk meningkatkan kinerja penerimaaan pajak. Perubahan dan perbaikan yang bersifat fundamental perlu dilakukan.

Hal tersebut, salah satunya diterjemahkan dalam bentuk pemisahan kelembagaan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu. Opsi ini, menurutnya, hanya tinggal dieksekusi karena sudah termaktub dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi argumentasi perlunya DJP menjadi badan baru untuk mengurusi penerimaan negara.Pertama, dengan terbentuknya badan baru maka DJP mempunyai fleksibilitas dalam menentukan arah organisasi.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

“Dengan reformasi kelembagaan maka DJP akan lebih fleksibel, misal dalam menentukan kebutuhan SDM [sumber daya manusia] hingga membangun kerangka regulasi,” paparnya.

Kedua, terkait degan distribusi kewenangan Kemenkeu. Pada isu ini, Misbakhun berkeyakinan kewenangan yang dimiliki Kemenkeu terlampau besar. Pasalnya, otoritas fiskal mempunyai kendali penuh atas anggaran mulai dari penerimaan di DJP dan DJBC hingga alokasi anggaran melalui Ditjen Perbendaharaan.

“Pembentukan badan penerimaan sepenuhnya keputusan politik. Karena tidak mungkin Menkeu mau melepas kekuasaan yang besar tersebut karena 80% penerimaan berasal dari perpajakan,”tegasnya. (kaw)

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

“Dalam rezim self assessment, tax gap dari sisi kebijakan atau policy gap harus diperhatikan. Oleh karena itu, struktur kebijakan harus diperbaiki,” katanya di Cafe 88 PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Politisi Partai Golkar tersebut menyakini perbaikan dan reformasi yang bersifat administrasi tidaklah cukup untuk meningkatkan kinerja penerimaaan pajak. Perubahan dan perbaikan yang bersifat fundamental perlu dilakukan.

Hal tersebut, salah satunya diterjemahkan dalam bentuk pemisahan kelembagaan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu. Opsi ini, menurutnya, hanya tinggal dieksekusi karena sudah termaktub dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi argumentasi perlunya DJP menjadi badan baru untuk mengurusi penerimaan negara.Pertama, dengan terbentuknya badan baru maka DJP mempunyai fleksibilitas dalam menentukan arah organisasi.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

“Dengan reformasi kelembagaan maka DJP akan lebih fleksibel, misal dalam menentukan kebutuhan SDM [sumber daya manusia] hingga membangun kerangka regulasi,” paparnya.

Kedua, terkait degan distribusi kewenangan Kemenkeu. Pada isu ini, Misbakhun berkeyakinan kewenangan yang dimiliki Kemenkeu terlampau besar. Pasalnya, otoritas fiskal mempunyai kendali penuh atas anggaran mulai dari penerimaan di DJP dan DJBC hingga alokasi anggaran melalui Ditjen Perbendaharaan.

“Pembentukan badan penerimaan sepenuhnya keputusan politik. Karena tidak mungkin Menkeu mau melepas kekuasaan yang besar tersebut karena 80% penerimaan berasal dari perpajakan,”tegasnya. (kaw)

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Kemenkeu, Ditjen Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK