Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kena SP2DK Karena SPT Tidak Benar, Harus Pembetulan dan Revisi Lapkeu?

A+
A-
60
A+
A-
60
Kena SP2DK Karena SPT Tidak Benar, Harus Pembetulan dan Revisi Lapkeu?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Hutama. Saya adalah staf pajak di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Perusahaan saya menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dari KPP, yang meminta klarifikasi atas pembebanan cadangan premi di SPT PPh badan 2018.

Setelah kami analisis, kami menyadari bahwa pembebanan cadangan premi dalam SPT PPh badan tahun 2018 tidak sesuai dengan penghitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangi Sebagai Biaya s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan No. 219 Tahun 2012 (PMK 81/2009 s.t.d.d. PMK 2019/2012) . Hal ini menyebabkan cadangan premi yang kami bebankan terlalu besar sehingga pajak yang kami bayarkan terlalu kecil dari seharusnya.

Pertanyaannya, mengingat hal ini terjadi di tahun pajak yang sudah lama terlewat, apakah kami masih harus melakukan pembetulan atas SPT PPh badan tahun 2018? Kemudian, apakah kami juga harus membetulkan laporan keuangan tahun 2018 kami yang telah diaudit karena adanya pembetulan atas SPT PPh badan tahun 2018?

Hutama, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Hutama atas pertanyaannya. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

Adapun yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas mengacu pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP sebagai berikut:

“.... Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

  1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
  3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.”

Dengan demikian, apabila suatu SPT diketahui diisi tidak secara benar, lengkap, dan jelas maka wajib pajak harus untuk melakukan pembetulan SPT, termasuk SPT PPh badan tahun 2018 dari perusahaan Bapak Hutama yang ternyata diketahui tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar.

Seperti yang kita ketahui bersama, dasar penghitungan suatu pajak yang terutang adalah pembukuan, seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP sebagai berikut:

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP mengatur:

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasai 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

....

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.”

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP, dapat diartikan tidak ada perbedaan sistem antara standar akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, kecuali ada suatu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang secara khusus mengatur tata cara pembukuan atas suatu transaksi atau peristiwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan perusahaan Bapak Hutama tidak perlu melakukan pembetulan atas laporan keuangan tahun 2018. Hal ini dikarenakan kekurangan setoran pajak pada tahun 2018 sesuai dengan SPT PPh badan terjadi akibat adanya aturan perpajakan yang khusus mengatur tentang pembebanan cadangan premi (PMK 81/2009 s.t.d.d. PMK 219/2012).

Demiksian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, SPT, SP2DK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Mei 2021 | 19:00 WIB
SPANYOL

Kepemilikan Bitcoin Bakal Wajib Dilaporkan dalam SPT Tahunan

Senin, 24 Mei 2021 | 09:13 WIB
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jangkau Wilayah Desa, DJP Gelar Jemput Bola Penyampaian SPT Tahunan

Minggu, 23 Mei 2021 | 13:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Kepatuhan Lapor SPT di Kanwil Ini Capai 88%

Rabu, 19 Mei 2021 | 14:49 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penghitungan Biaya Pinjaman yang Diperbolehkan Secara Fiskal

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Melemah Terhadap Dolar AS