Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ken: Tunggakan Pajak Harus Dilunasi

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, wajib pajak (WP) disyaratkan untuk melunasi keseluruhan tunggakan pajak sebelum mengajukan Surat Pernyataan guna mendapatkan pengampunan.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugisteadi mengatakan WP bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk menanyakan informasi total tunggakan pajaknya, seluruh data WP sudah terdaftar dan tersimpan di kantor pelayanan pajak (KPP).

“WP bisa langsung datang ke KPP terdekat, tidak perlu ke Jakarta, karena di masing-masing KPP sudah ada data setiap WP, lalu mengisi formulir pendaftaran,” ucap Ken, dikutip dari keterangan tertulis.

Baca Juga: Spanduk 'Menunggak Pajak Daerah' Dipasang di 2 Tempat Usaha Ini

Dikutip dari UU Pengampunan Pajak, tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ken menuturkan, STP yang di dalamnya terdapat sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti sanksi Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 19 UU KUP tidak harus dilunasi. “Sebab, ketetapan pajak yang hanya terdapat sanksi administrasi bukan merupakan syarat tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh WP,” jelasnya.

Untuk itu, hanya ketetapan pajak yang di dalamnya melekat pokok pajak yang harus dilunasi sebelum mengajukan Surat pernyataan untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

“Kemudian, bagi WP Badan, tunggakan pajak yang dimohonkan kepada tax amnesty juga termasuk tunggakan pajak cabang dari WP tersebut. Karena cabang tersebut masih merupakan satu badan.” (Amu)

“WP bisa langsung datang ke KPP terdekat, tidak perlu ke Jakarta, karena di masing-masing KPP sudah ada data setiap WP, lalu mengisi formulir pendaftaran,” ucap Ken, dikutip dari keterangan tertulis.

Baca Juga: Spanduk 'Menunggak Pajak Daerah' Dipasang di 2 Tempat Usaha Ini

Dikutip dari UU Pengampunan Pajak, tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ken menuturkan, STP yang di dalamnya terdapat sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti sanksi Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 19 UU KUP tidak harus dilunasi. “Sebab, ketetapan pajak yang hanya terdapat sanksi administrasi bukan merupakan syarat tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh WP,” jelasnya.

Untuk itu, hanya ketetapan pajak yang di dalamnya melekat pokok pajak yang harus dilunasi sebelum mengajukan Surat pernyataan untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

“Kemudian, bagi WP Badan, tunggakan pajak yang dimohonkan kepada tax amnesty juga termasuk tunggakan pajak cabang dari WP tersebut. Karena cabang tersebut masih merupakan satu badan.” (Amu)

Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, tunggakan pajak
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN
Rabu, 12 Oktober 2016 | 10:53 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 17 November 2017 | 15:18 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK