Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ken Digeser dari Panja Tax Amnesty?

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai ditariknya Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi dari jabatannya sebagai ketua panitia kerja (Panja) UU Tax Amnesty tersebar di beberapa media cetak, Senin (30/5). Ini kabar yang mengagetkan di tengah jadwal pembahasan yang sudah mundur dari jadwal semula.

Di luar itu, masih ada berita melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I. Saat banyak pihak meragukan performa ekonomi RI, Menko Perekonomian Darmin Nasution tetap yakin efek 12 paket kebijakan ekonomi akan menggenjot laju perekonomian kuartal II ke atas 5%. Lalu kenapa BI malah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Telat Ikut Rapat, Ken Dicopot dari Panja

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menarik Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi dari jabatannya sebagai ketua panitia kerja (Panja) UU Tax Amnesty. Kabar yang berkembang menyebutkan, sepak terjangnya sebagai ketua panja mengecewakan karena terlambat hadir dalam rapat, dan menganggap gampang proses pengesahan RUU tax amnesty tanpa melakukan pembahasan mendalam dengan pemerintah.

  • Menko Ekonomi Optimis Ekonomi Membaik

Saat banyak pihak ragu dengan pertumbuhan ekonomi, Menko Perekonomian Darmin Nasution yakin efek 12 paket kebijakan ekonomi akan mulai terasa di kuartal II ini sehingga ekonomi tumbuh diatas 5%. Bertolak belakang dengan penyataan tersebut, BI justru menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,2%-5,6% menjadi 5%-5,4%, karena rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016.

  • Pelaporan Pajak dengan E-Filling tembus 7 Juta Pengguna

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 melalui e-Filling menembus target 7 juta pengguna, baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan agar kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya bisa disebarkan semua orang.

  • Inilah Perubahan Usulan Tarif Tax Amnesty

Dalam usulan barunya, Pemerintah mengajukan tarif tebusan 5% dari harta bersih setelah dikurangi utang bagi WP yang telah melakukan repatriasi dan 10% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tarif ini berlaku pada triwulan pertama setelah RUU berlaku. Pada triwulan kedua, usulan tarif lebih tinggi yakni 7% bagi WP yang melakukan repatriasi dan 15% bagi yang hanya mendeklarasikan aset.

  • Penerimaan Cukai Diusulkan Naik Rp 1,6T

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai sugeng Arianto mengatakan dalam RAPBNP 2016, pihaknya mengusulkan tambahan target penerimaan cukai sekitar Rp 1,6 triliun. Dengan demikian dalam RAPBNP target penerimaan total menjadi Rp 148 triliun.

  • Nasib Investasi RI Tergantung Revisi Target Pajak

Dilihat dari kondisi ekonomi dunia yang belum pulih seperti yang diharapkan, target pajak yang ditetapkan dalam APBN 2016 dinilai kurang realistis. Untuk itu, perlu ada revisi demi menjaga kredibilitas pemerintah di mata investor. Pemerintah gencar mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di pasar modal ataupun di sektor riil. Namun, pertumbuhan investasi ini nantinya akan tergantung dari pembahasan mengenai revisi target pajak yang akan dilakukan pemerintah.

  • Prancis Terus Buru Google

Pemerintah Prancis menggerebek markas Google dan McDonald di Paris pada Selasa (17/5) dan Rabu (18/5) lalu. Penggerebekan yang dilakukan bertujuan untuk memeriksa kedua perusahaan tersebut atas dugaan penggelapan pajak. Sumber dari Kementrian keuangan Prancis menyebutkan pada Februari lalu, otoritas pajak mereka mengincar 1,6 miliar euro dari aksi penyelewengan pajak google. Google dituding hanya membayar sedikit pajak di negara-negara Eropa. (Bsi)

  • Telat Ikut Rapat, Ken Dicopot dari Panja

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menarik Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi dari jabatannya sebagai ketua panitia kerja (Panja) UU Tax Amnesty. Kabar yang berkembang menyebutkan, sepak terjangnya sebagai ketua panja mengecewakan karena terlambat hadir dalam rapat, dan menganggap gampang proses pengesahan RUU tax amnesty tanpa melakukan pembahasan mendalam dengan pemerintah.

  • Menko Ekonomi Optimis Ekonomi Membaik

Saat banyak pihak ragu dengan pertumbuhan ekonomi, Menko Perekonomian Darmin Nasution yakin efek 12 paket kebijakan ekonomi akan mulai terasa di kuartal II ini sehingga ekonomi tumbuh diatas 5%. Bertolak belakang dengan penyataan tersebut, BI justru menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,2%-5,6% menjadi 5%-5,4%, karena rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016.

  • Pelaporan Pajak dengan E-Filling tembus 7 Juta Pengguna

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 melalui e-Filling menembus target 7 juta pengguna, baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan agar kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya bisa disebarkan semua orang.

  • Inilah Perubahan Usulan Tarif Tax Amnesty

Dalam usulan barunya, Pemerintah mengajukan tarif tebusan 5% dari harta bersih setelah dikurangi utang bagi WP yang telah melakukan repatriasi dan 10% untuk WP yang hanya mendeklarasikan hartanya. Tarif ini berlaku pada triwulan pertama setelah RUU berlaku. Pada triwulan kedua, usulan tarif lebih tinggi yakni 7% bagi WP yang melakukan repatriasi dan 15% bagi yang hanya mendeklarasikan aset.

  • Penerimaan Cukai Diusulkan Naik Rp 1,6T

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai sugeng Arianto mengatakan dalam RAPBNP 2016, pihaknya mengusulkan tambahan target penerimaan cukai sekitar Rp 1,6 triliun. Dengan demikian dalam RAPBNP target penerimaan total menjadi Rp 148 triliun.

  • Nasib Investasi RI Tergantung Revisi Target Pajak

Dilihat dari kondisi ekonomi dunia yang belum pulih seperti yang diharapkan, target pajak yang ditetapkan dalam APBN 2016 dinilai kurang realistis. Untuk itu, perlu ada revisi demi menjaga kredibilitas pemerintah di mata investor. Pemerintah gencar mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di pasar modal ataupun di sektor riil. Namun, pertumbuhan investasi ini nantinya akan tergantung dari pembahasan mengenai revisi target pajak yang akan dilakukan pemerintah.

  • Prancis Terus Buru Google

Pemerintah Prancis menggerebek markas Google dan McDonald di Paris pada Selasa (17/5) dan Rabu (18/5) lalu. Penggerebekan yang dilakukan bertujuan untuk memeriksa kedua perusahaan tersebut atas dugaan penggelapan pajak. Sumber dari Kementrian keuangan Prancis menyebutkan pada Februari lalu, otoritas pajak mereka mengincar 1,6 miliar euro dari aksi penyelewengan pajak google. Google dituding hanya membayar sedikit pajak di negara-negara Eropa. (Bsi)

artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI