PMK 54/2021

Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru Soal WP yang Boleh Melakukan Pencatatan

Muhamad Wildan | Jumat, 11 Juni 2021 | 13:30 WIB
Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru Soal WP yang Boleh Melakukan Pencatatan

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk melakukan pencatatan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 54/2021.

Kemenkeu menyatakan ketentuan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan.

"Perlu ada pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk yang memenuhi kriteria tertentu, yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan," bunyi bagian pertimbangan PMK 54/2021, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:
Pengadilan Pajak di Bawah MA, Kemenkeu Siap Koordinasikan

Sebagaimana diatur pada Pasal 10A PP 74/2011 s.t.d.d PP 9/2021, wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk melakukan pencatatan antara lain wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

Melalui Pasal 5 ayat (1) PMK 54/2021, wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang kegiatan usahanya secara keseluruhan dikenai PPh final atau bukan objek pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Wajib pajak bersangkutan juga dapat melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga:
Tarif PPN Belum Akan Dinaikkan Jadi 12 Persen, Ini Penjelasan BKF

Selanjutnya, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu tersebut wajib melakukan pencatatan atas peredaran bruto ataupun penghasilan bruto yang bukan objek pajak atau dikenai PPh final, baik yang berasal dari kegiatan usaha serta pekerjaan bebas ataupun yang bukan berasal dari kegiatan usaha serta pekerjaan bebas.

Selain itu, wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu itu juga harus melakukan pencatatan atas penghasilan bruto dari luar kegiatan usaha serta pekerjaan bebas yang dikenai PPh tidak final beserta biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut.

Apabila wajib pajak yang dimaksud memiliki lebih dari 1 jenis usaha atau pekerjaan bebas maka pencatatan harus dapat memberikan gambaran yang jelas atas setiap jenis usaha dan pekerjaan bebas yang bersangkutan.

Dengan berlakunya PMK 54/2021, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu Pasal 5 ayat (1) dapat melakukan pencatatan sejak awal tahun pajak berlakunya PMK 54/2021. Adapun PMK ini telah diundangkan sejak 2 Juni 2021 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 Mei 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengadilan Pajak di Bawah MA, Kemenkeu Siap Koordinasikan

Selasa, 30 Mei 2023 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Belum Akan Dinaikkan Jadi 12 Persen, Ini Penjelasan BKF

Selasa, 30 Mei 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Fiskal Mobil Listrik Dikritik, Sri Mulyani Bilang Begini

Selasa, 30 Mei 2023 | 11:20 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Coretax Jadi Motor Perubahan Berbagai Aspek Perpajakan

BERITA PILIHAN

Selasa, 30 Mei 2023 | 22:19 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Diperpanjang

Selasa, 30 Mei 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengadilan Pajak di Bawah MA, Kemenkeu Siap Koordinasikan

Selasa, 30 Mei 2023 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Belum Akan Dinaikkan Jadi 12 Persen, Ini Penjelasan BKF

Selasa, 30 Mei 2023 | 15:00 WIB PELAYANAN BEA CUKAI

Pengawasan Beberapa Kantor Bea Cukai Dialihkan, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 30 Mei 2023 | 14:34 WIB KONSULTASI PAJAK

Beri Sampel untuk Promosi ke Pelanggan, Bagaimana Perlakuan PPN-nya?

Selasa, 30 Mei 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Fiskal Mobil Listrik Dikritik, Sri Mulyani Bilang Begini

Selasa, 30 Mei 2023 | 14:10 WIB PODCAST CERMATI DJP

Ini Alasan Publik Harus Dilibatkan Saat Penyusunan Aturan Pajak

Selasa, 30 Mei 2023 | 14:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Metode Deduksi dalam Menghitung Nilai Pabean?

Selasa, 30 Mei 2023 | 12:38 WIB TAX CENTER DAN AKADEMISI

Membangun Konsultan Pajak Level Internasional, Hal Ini Perlu Disiapkan