Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Rilis Panduan Cegah Penghindaran Pajak dengan Cryptocurrency

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Rilis Panduan Cegah Penghindaran Pajak dengan Cryptocurrency

Ilustrasi. (DDTCNews)

MADRID, DDTCNews – Kementerian Keuangan Spanyol melalui badan negara admininstrasi pajak menerbitkan panduan dalam mengurangi potensi penggelapan pajak melalui mata uang digital (cryptocurrency) seperti bitcoin.

Otoritas menyebutkan tingginya animo masyarakat menggunakan mata uang digital sebagai alat pembayaran menimbulkan risiko pada bidang perpajakan. Untuk itu, perlu ada kebijakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

"Kemenkeu akan menerapkan 3 langkah kebijakan karena meningkatnya transaksi di pasar mata uang kripto menghasilkan risiko pajak. Kami mulai mengumpulkan informasi sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan terkait pajak," katanya, dikutip Jumat (5/2/2021).

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Kebijakan pertama yang dilakukan otoritas Negeri Matador adalah mengumpulkan informasi dan data dari bursa kripto domestik. Otoritas akan meminta operator bursa untuk menyetorkan data entitas bisnis dan individu yang memiliki aset mata uang digital.

Data dan informasi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela pemilik aset uang digital atas transaksi yang dilakukan. Pemerintah akan memberikan skema insentif untuk menggenjot kepatuhan sukarela tersebut.

Kemudian, pemerintah akan menganalisis komprehensif atas data dan informasi yang diperoleh dari operator bursa lokal. Proses bisnis tersebut menjadi langkah pengawasan yang lebih ketat untuk mengetahui sumber dana yang dimiliki pemilik aset untuk mendapatkan mata uang digital.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat kerja sama internasional dengan lebih aktif pada forum multilateral terkait dengan fenomena mata uang digital. Adapun tiga kebijakan tersebut bertumpu pada kemampuan otoritas dalam mengumpulkan data dan informasi pengguna mata uang digital.

"Ada kekhawatiran kemajuan teknologi justru menjadi alat organisasi kriminal untuk melakukan kejahatan keuangan melalui uang kripto," sebut otoritas.

Seperti dilansir new.bitcoin.com, sudah lebih dari 6.500 jenis mata uang digital yang beredar hingga akhir tahun lalu. Tren penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran pun mulai diantisipasi bank sentral Uni Eropa dengan mengembangkan mata uang euro digital. (rig)

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Topik : spanyol, cryptocurrency, bitcoin, penghindaran pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak