Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu dan BPK Raih Predikat A

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu dan BPK Raih Predikat A

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih predikat A dari hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Evaluasi tersebut dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat pengguna layanan, yang dilakukan dengan penilaian lapangan.

Baca Juga: RUU Hubungan Keuangan Pusat & Daerah Tingkatkan Local Taxing Power?

Dikutip dari laman Kemenpan-RB, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko mengatakan bobot untuk delapan area perubahan sebesar 60%, sedangkan indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat 40%. Evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang juga dilakukan setiap tahun.

“Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan Reformasi Birokasi di instansi tersebut. Hasil penilaian itu kita gabung, sehingga mucul indeks Reformasi Birokrasi,” ujarnya pada Kamis (20/7).

Didid menambahkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PANRB No. 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Baca Juga: Kemenkeu dan IMF Akan Gelar Konferensi Pajak Internasional

Peraturan tersebut sebagai payung hukum evaluasi terhadap reformasi birokrasi masing-masing instansi pemerintah untuk tahun 2015 dan 2016. Selain evaluasi terhadap K/L, Kemenpan-RB juga melakukan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah (pemda).

Evaluasi reformasi birokrasi ini dilakukan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L). Selain Kemenkeu dan BPK, hasil evaluasi menyebutkan 43 K/L memperoleh predikat BB, 31 K/L mendapat nilai B, masing-masing tiga K/L dengan predikat CC dan C.

Sementara itu, lanjutnya, berbagai upaya dilakukan Kemenpan-RB untuk mempercepat reformasi birokrasi baik di pusat maupun daerah, diantaranya tengah dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri PANRB No. 14/2014 sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas reformasi birokrasi. (Amu)

Baca Juga: Wamenkeu Buka Diskusi PEMNA 2017

Topik : kemenkeu ri, indeks reformasi birokrasi, kemenpan-rb

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak