Berita
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah, Ini Pesan Ketua BPK

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah, Ini Pesan Ketua BPK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pemeriksa Keuangan menilai auditor negara seharusnya dapat mereview atas pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan review atas pelaksanaan desentralisasi fiskal harus menjadi bagian dari pekerjaan strategis auditor negara ke depannya.

Hal itu dikarenakan kebijakan desentralisasi fiskal yang ada saat ini masih jauh dari kata ideal sejak reformasi bergulir 1998. Untuk diketahui, desentralisasi fiskal merupakan salah satu agenda reformasi.

Baca Juga: BPKP: Banyak Pelaksana Program Menilai APIP Merecoki Kegiatan

"Kemandirian fiskal daerah masih sangat rendah sehingga diperlukan peningkatan komitmen daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2020).

Menurut Agung, dimensi desentralisasi dan kemandirian fiskal daerah tidak hanya sebatas kepada tanggung jawab daerah mengelola belanja APBD, pajak dan retribusi daerah, serta kewenangan memakai dana transfer daerah.

Namun, desentralisasi fiskal juga membuka peran daerah untuk melakukan pinjaman daerah dan menerbitkan obligasi daerah sehingga kapasitas fiskal meningkat dan menghasilkan pelayanan publik yang efektif, responsif dan berkesinambungan.

Baca Juga: Audit Anggaran Covid-19, BPK Dalami Kebijakan Pemda & Rumah Sakit

BPK menggunakan beberapa kriteria untuk meninjau implementasi desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah. Kriteria tersebut menggunakan basis kualitatif dalam bentuk Code of Good Practices of Fiscal Decentralization (CGPFD).

Kriteria tersebut juga dilengkapi dengan kriteria yang bersifat kuantitatif, yakni indeks kemandian fiskal daerah (fiscal autonomy index). Kedua kriteria ini menjadi alat BPK dalam memeriksa kinerja.

Agung berharap Auditor Utama Keuangan Negara V dan VI yang membawahi BPK Perwakilan dapat memahami review desentralisasi fiskal ini.

Baca Juga: 13 Cara Pemprov Genjot Setoran Pajak, Salah Satunya Gandeng Minimarket

Hal ini penting karena setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK perwakilan di daerah mempunyai kapasitas menjelaskan kriteria ideal dari desentralisasi fiskal untuk perbaikan daerah pada tahun selanjutnya.

“Jadi BPK Perwakilan harus bisa menjelaskan tentang pengembangan kriteria yang menyebabkan keluarnya angka-angka pada laporan keuangan dan mengapa diperlukan review atas desentralisasi fiskal,” tuturnya. (rig)

Baca Juga: Pagu APBD 2020 Banyak Berubah, Gubernur Ingatkan Disiplin Fiskal
Topik : BPK, kemandirian fiskal daerah, APBD, desentralisasi fiskal, auditor negara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 30 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Rabu, 26 Agustus 2020 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 23 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOTA TANJUNGPINANG
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON
Selasa, 29 September 2020 | 14:22 WIB
E-FAKTUR 3.0
Selasa, 29 September 2020 | 14:09 WIB
KABUPATEN CIREBON