BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pengolahan data peserta tax amnesty yang saat ini sedang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) tidak hanya untuk mengelompokkan jenis harta tetapi juga sebagai sarana mendeteksi wajib pajak potensial yang belum mengikuti tax amnesty. Berita ini mewarnai halaman beberapa surat kabar pagi ini, Senin (17/10).
Pengolahan data dilakukan dengan mencocokkan database peserta tax amnesty dengan informasi yang dimiliki DJP. Nantinya, wajib pajak potensial yang diketahui belum berpartisipasi akan diimbau untuk mengikuti tax amnesty pada periode II dan III.
Direktur penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hasil matching data memang menunjukkan masih besarnya potensi keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan tax amnesty.
Tercatat dari 20,2 juta wajib pajak yang wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) hanya 2,09% yang sudah mengikuti tax amnesty.
Kabar lainnya, wajib pajak kaya masih menjadi target utama pemerintah dalam periode II tax amnesty. Berikut ringkasan beritanya:
Pada periode II ini, pemerintah masih akan menyasar kelompok terkaya atau prominent people di Indonesia. Realisasi program tax amnesty saat ini masih menunjukkan partisipasi kelompok terkaya masih minim. Indikasinya sampai dengan 12 Oktober baru 2.272 wajib pajak yang berpartisipasi atau 8,7% dari total wajib pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Khusus. Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Prijohandojo Kristianto menyatakan kelompok terkaya di Indonesia memang belum semuanya mengikuti tax amnesty. Pemerintah disarankan untuk menggandeng asosiasi dan konsultan pajak.
Neraca perdagangan September 2016 dinilai berpeluang surplus US$1 miliar yang didorong kenaikan harga komoditas ekspor. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2016 sebesar US$293,6 juta. Direktur Eksekutif Departemen Kebijkan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan harga beberapa komoditas akan mengalami kenaikan terutama batu bara dan minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Seperti diketahui dalam setahun terakhir harga batu bara naik 50% (year-on-year/yoy), harga CPO naik 30% (yoy), harga karet naik 8% (yoy) dan komoditas logam juga meningkat 5% (yoy).
Pemerintah memastikan akan melibatkan pihak swasta dalam pembiayaan proyek tanggul raksasa Jakarta atau yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pihak swasta yang akan dilibatkan adalah perusahaan yang memiliki lahan sepanjan pantai utara Jakarta akan diminta ikut berpartisipasi membiayai proyek. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji skema pembiayaan proyek NCICD tersebut.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengantisipasi penyalahgunaan koperasi simpan-pinjam sebagai tempat menyimpan uang hasil kejahatan atau tindakan pencucian uang. Dengan demikian koperasi simpan pinjam yang selama ini melakukan praktik yang menyimpang akan dihentikan segera kegiatannya. Bahkan pemerintah bisa mencabut izin dari koperasi tersebut.
Nilai transaksi yang berhasil diraup dalam pameran internasional Trade Expo Indonesia (TEI) yang diadakan di Jakarta mencapai US$974,76 juta atau sekita Rp12,6 triliun. Angka tersebut meningkat 7,2% dibandingkan tahun lalu. Negara dengan prospek transaksi terbesar adalah India, Malaysia, Swiss, Mesir dan Prancis. Mereka meminati produk-produk Indonesia seperti makanan dan minuman, elektronik, rempah-rempah, dan kopi. Kopi nusantara telah menyumbang pemasukan nilai transaksi sebesar US$55,3 juta. (Amu)
