Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kebijakan Skala Lokal Jadi Andalan Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

0
0

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Tren perlambatan ekonomi global diproyeksi masih terus berlanjut hingga akhir tahun fiskal 2019. Kebijakan antisipatif mulai dipikirkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu antisipasi pemerintah adalah menelurkan kebijakan dalam skala lokal. Hal ini menjadi jurus untuk menggenjot kegiatan investasi di dalam negeri.

“Kita harus mendorong lebih banyak investasi di sektor industri dan pariwisata. Mungkin kita tidak perlu harus berpikir [kebijakan] nasional. Kita lihat saja beberapa daerah yang pas untuk mendorong pariwisata atau industri agrobisnis,” katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

Mantan Gubernur BI tersebut menyatakan kondisi perekonomian domestik saat ini relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Menghangatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, menurutnya, menjadi katalisator gejolak ekonomi dalam satu bulan terakhir.

Oleh karena itu, kerangka kebijakan harus dibuat secara spesifik. Hal ini krusial agar memastikan kebijakan bisa tepat sasaran untuk menarik investasi masuk terutama yang berasal dari penanaman modal luar negeri.

“Menperin sudah punya industri apa saja dalam skema industri 4.0. Sekarang kita bicarakan yang lebih presisi. Kalau kita berharap [kebijakan] yang nasional begitu kan abstrak, bisa-bisa tidak terealisasi. Kita harus berusaha lebih konkret. Jenis industri apa saja dan berapa. Jadi harus mulai spesifik,” paparnya.

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

Darmin menyakini dengan pilihan kebijakan skala lokal akan menjadi solusi di tengah situasi ekonomi yang tidak kondusif. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam jangka panjang.

“Artinya kita mengantisipasi pelemahan ekonomi dunia. Kita ingin ekonomi kita itu relatif baik, kalau bisa malah sedikit lebih baik dari tahun-tahun yang lalu,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

“Kita harus mendorong lebih banyak investasi di sektor industri dan pariwisata. Mungkin kita tidak perlu harus berpikir [kebijakan] nasional. Kita lihat saja beberapa daerah yang pas untuk mendorong pariwisata atau industri agrobisnis,” katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

Mantan Gubernur BI tersebut menyatakan kondisi perekonomian domestik saat ini relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Menghangatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, menurutnya, menjadi katalisator gejolak ekonomi dalam satu bulan terakhir.

Oleh karena itu, kerangka kebijakan harus dibuat secara spesifik. Hal ini krusial agar memastikan kebijakan bisa tepat sasaran untuk menarik investasi masuk terutama yang berasal dari penanaman modal luar negeri.

“Menperin sudah punya industri apa saja dalam skema industri 4.0. Sekarang kita bicarakan yang lebih presisi. Kalau kita berharap [kebijakan] yang nasional begitu kan abstrak, bisa-bisa tidak terealisasi. Kita harus berusaha lebih konkret. Jenis industri apa saja dan berapa. Jadi harus mulai spesifik,” paparnya.

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

Darmin menyakini dengan pilihan kebijakan skala lokal akan menjadi solusi di tengah situasi ekonomi yang tidak kondusif. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam jangka panjang.

“Artinya kita mengantisipasi pelemahan ekonomi dunia. Kita ingin ekonomi kita itu relatif baik, kalau bisa malah sedikit lebih baik dari tahun-tahun yang lalu,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, investasi
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP