KANWIL DJP JAWA BARAT II

Kantor Pajak Blokir Puluhan Rekening WP, Tunggakan Tembus Rp 52 Miliar

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Juni 2023 | 16:00 WIB
Kantor Pajak Blokir Puluhan Rekening WP, Tunggakan Tembus Rp 52 Miliar

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II dan 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemblokiran secara serentak terhadap rekening milik 30 wajib pajak yang memiliki tunggakan. Tindakan ini dilakukan pada Mei 2023 lalu.

Pelaksanaan blokir serentak dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kesebelas KPP dengan menggandeng 32 bank tempat rekening wajib pajak terdaftar. Total nilai tunggakan pajak yang tercatat mencapai Rp52,11 miliar.

"Tindakan penagihan aktif ini merupakan upaya untuk mengamankan penerimaan negara," tulis Kanwil DJP Jawa Barat II dalam keterangan tertulis dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (8/6/2023).

Baca Juga:
Operasi Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Ketat Awasi Usaha Jasa Titipan

Pemblokiran merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyitaan. Aset milik wajib pajak yang disita oleh JSPN akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Kantor Pajak Lakukan Pendekatan Persuasif

Sebelum memblokir rekening milik wajib pajak, DJP menyampaikan surat teguran, surat paksa, dan mengambil langkah-langkah persuasif terlebih dahulu guna mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Untuk mencabut rekening yang diblokir, wajib pajak harus melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Bila utang pajak tak kunjung dilunasi, kantor pajak dapat melakukan pemindahbukuan atas aset dari rekening milik wajib pajak ke kas negara.

Baca Juga:
Catat! Automatic Blocking System Segera Diterapkan untuk Piutang Pajak

"Pencabutan blokir hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan. Apabila wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, KPP akan menindaklanjuti dengan permintaan pemindahbukuan dari rekening penanggung pajak ke kas negara," sambung Kanwil DJP Jawa Barat II dalam keterangannya.

Kanwil berharap pemblokiran rekening dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak dan mendorong wajib pajak yang lain untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang masih memiliki utang pajak pun diimbau untuk segera melakukan pelunasan utang pajak agar wajib pajak terhindar dari pemblokiran oleh DJP. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 30 September 2023 | 15:00 WIB PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Operasi Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Ketat Awasi Usaha Jasa Titipan

Sabtu, 30 September 2023 | 07:30 WIB KANWIL DJP KALTIMTARA

Gara-Gara Pakai Faktur Pajak Fiktif, Karyawan PT Ditahan Kejaksaan

Kamis, 28 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pelaksanaan Penagihan terhadap Pengurus dari Persekutuan

BERITA PILIHAN
Minggu, 01 Oktober 2023 | 16:00 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Masih Ada Waktu! Yuk, Isi Survei Pajak dan Politik Ini

Minggu, 01 Oktober 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Ketentuan Benturan Kepentingan Pegawai Pajak Bakal Diperinci

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PHTB Rumah Sederhana Kena PPh Final 1 Persen, Begini Aturannya

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:00 WIB UJI MATERIIL

MA Cabut Aturan KPU soal Mantan Terpidana Jadi Caleg

Minggu, 01 Oktober 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Permohonan Impor Barang Kiriman oleh Perusahaan Jasa Titipan

Minggu, 01 Oktober 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bawa Minol dari Luar Negeri Cuma Boleh 1 Liter, Lebihnya Dimusnahkan

Minggu, 01 Oktober 2023 | 09:00 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tagih PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Otomatis di K/L

Minggu, 01 Oktober 2023 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bali Bakal Pungut Pajak Turis, Kemenparekraf Adakan Sosialisasi

Minggu, 01 Oktober 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Bea Masuk Produk Digital Dibahas di WTO, Begini Sikap Indonesia