Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Jokowi Minta Pimpinan Daerah Usut Penghambat Investasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Minta Pimpinan Daerah Usut Penghambat Investasi

JAKARTA, DDTCNews – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemimpin daerah untuk mempercepat perizinan investasi. Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan selagi tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia masih cukup tinggi.

Jokowi menegaskan Indonesia sejatinya memiliki momentum yang baik untuk mengundang investor mengembangkan modalnya di Indonesia. Mengingat, Indonesia sudah diakui oleh lembaga pemeringkat internasional dari Moodys, S&P hingga Fitch Rating yang memberikan peringkat Investment Grade.

“Kepercayaan investor itu adalah suatu momentum, maka kuncinya adalah investasi dan ekspor yang bisa mendongkrak perekonomian nasional. Masalah yang menghambat investor adalah proses perizinannya, padahal ribuan investor sudah berdiri di depan gerbang,” ujarnya di Istana Presiden Jakarta, Selasa (23/1).

Baca Juga: Jokowi Bertemu Macron & Modi, Bahas Situasi Ukraina Hingga Soal Pangan

Dia pun menjelaskan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga sempat mengumpulkan investor sekaligus duta besar khusus untuk membahas masalah terkait dengan akselarasi investasi di Indonesia dan menguak berbagai persoalan yang menjadi penghambatnya, khususnya soal perizinan investasi.

“Saya kerap sampaikan bahwa Indonesia sedang dalam fase yang sehat, tapi kenapa tidak bisa berlari kencang? Akhirnya terkuak ada masalah di proses perizinan yang menghambat Indonesia berlari cepat,” ungkapnya.

Di samping pertemuannya dengan pimpinan daerah seperti Gubernur dan Ketua DPRD, Jokowi ingin mengarahkan seluruh pejabat itu memiliki panduan dan visi yang sama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang masih terjadi di daerah.

Baca Juga: Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

“Dalam waktu dekat harus membuat single submission yang didahului pembentukan Satgas Daerah, seiring dengan memberi tugas masing-masing. Maka seluruh pimpinan daerah bisa satu bahasa dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah penghambat laju investasi,” paparnya.

Selain itu, Jokowi menambahkan momentum baik yang tengah dimiliki Indonesia tercermin pada cadangan devisa sebesar US$130 miliar, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah tembus pada angka 6.500 dan menggagalkan prediksi segelintir kalangan yang sempat memproyeksi IHSG hanya tembus 6.000.

Kemudian, beberapa daerah hingga saat ini sudah mengalami dan merasakan kenaikan harga batu bara, harga minyak kelapa sawit. Lebih jauh, Jokowi juga mencatat adanya provinsi yang memiliki kekuatan pada komoditas perekonomiannya dari sebelumnya hanya 2% menjadi 5%. (Amu)

Baca Juga: Jokowi Kembali Rombak Kabinet, Ini Nama Menteri yang Dilantik

Topik : jokowi, perizinan investasi, investasi ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Mei 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sepekan Larangan Ekspor CPO, KSP: Harga Migor Curah Cenderung Turun

Sabtu, 30 April 2022 | 15:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Bicara dengan Zelenksyy dan Putin, Jokowi Sodorkan Solusi Damai

Sabtu, 30 April 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Bahlil Yakin Larangan Ekspor Bahan Baku Migor Tak Hambat Investasi

Sabtu, 30 April 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Wah! Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta Ternyata Masih Bisa Dipotong Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak