KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Muhamad Wildan | Jumat, 02 Desember 2022 | 17:30 WIB
Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tidak perlu mengikuti jejak negara-negara Barat untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Jokowi mengatakan bila suatu negara hanya mengikuti langkah negara Barat maka untuk selamanya negara tersebut akan berada di belakang negara-negara Barat dan tidak mampu menjadi negara maju.

"Kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan.Apalagi berangkatnya saja paling belakang, ya di belakang terus," ujar Jokowi, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang terbuka. Hanya saja, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin pada 1950-an hingga 1960-an.

Jokowi mengatakan pada tahun-tahun tersebut negara Amerika Latin membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal. Namun, negara Amerika Latin tak mewajibkan para pemodal asing membangun kemitraan dengan pelaku usaha domestik.

"Kita ini terbuka. Silakan datang, berpartner dengan private sector, berpartner dengan BUMN sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Di Amerika Latin, mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi enggak ada transfernya," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Untuk melompat menjadi negara maju, Indonesia perlu membangun ekosistem manufaktur sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang merupakan dasar untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Nikel itu reserve kita nomor 1, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 dunia, punya semuanya untuk membangun ekosistem EV battery. Kita hanya kurang litium, enggak punya," ujar Jokowi.

Bila ekosistem baterai kendaraan listrik berhasil dibangun, Jokowi meyakini 60% baterai untuk kendaraan listrik di dunia akan dipasok oleh Indonesia dan akan terlihat dampaknya terhadap perekonomian pada 2026 hingga 2027.

"Perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan, lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri karena industri otomotif ke depan, mobil listrik itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand. Inilah yang harus kita tangkap," kata Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya