Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Jika CbCR Bisa Diakses Publik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?

A+
A-
3
A+
A-
3
Jika CbCR Bisa Diakses Publik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?

Researcher DDTC Dea Yustisia berfoto di Sungai Yamuna, Agra, India.  Sebelum mengikuti konferensi pajak internasional di Mumbai, 11 delegasi DDTC berkesempatan mengunjungi beberapa wilayah di India. 

CBCR (Country-by-Country Report) adalah bagian tak terpisahkan dari BEPS Action 13, satu di antara empat BEPS Action Plan yang wajib diimplementasikan oleh negara anggota Inclusive Framework. Dalam perkembangannya, permintaan mengenai CBCR yang dapat diakses publik atau yang dikenal sebagai Public CBCR semakin meluas di era transparansi perpajakan saat ini.

Peran Public CBCR bagi negara sedang berkembang kemudian menjadi ulasan dalam diskusi panel yang bertajuk ‘Developing Countries in the Emerging International Tax Order: Challenges and Prospects’ yang diselenggarakan di Mumbai, India pada 5—7 Desember 2019. Penulis, Tax Researcher DDTC Dea Yustisia, merupakan salah satu dari 11 delegasi DDTC yang mengikuti konferensi tersebut.

Annet Wanyana Oguttu (Universitas Petronia) sebagai pembawa materi pada sesi ini menyampaikan bahwa CBCR sejatinya memang dirancang untuk dapat diakses oleh publik. Terlebih, embrio CBCR digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pembentukan Experts on International Standards of Accounting and Reporting (GEISAR) pada 1970-an. Seperti diketahui, PBB sangat mendukung hak pemajakan untuk negara sumber penghasilan.

Baca Juga: Melihat Implikasi Proposal OECD pada Penerimaan Pajak Global

Tidak dapat dipungkiri, data dalam CBCR merupakan aset untuk menentukan alokasi laba yang lebih adil, terutama untuk negara sedang berkembang. Sol Picciotto (Lancaster University) yang juga menjadi salah satu panelis mengatakan di tengah ketidakpastian konsensus global untuk Pilar 1, Public CBCR yang menganggap perusahaan multinasional sebagai satu entitas dapat menjadi sumber informasi penting.

“Untuk menganalisis dampak ekonomi suatu negara, terutama untuk penerimaan pajak dan investasi,” katanya.

Hal ini juga selaras dengan salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyebutkan peran penting CBCR untuk mencegah adanya pengalihan laba perusahaan multinasional. Selain itu, terdapat keuntungan adanya Public CBCR bagi pembuat kebijakan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai alat analisis apabila ingin melakukan reformasi pajak. Bagi perusahaan sendiri, dokumen ini akan sangat membantu dalam pemetaan risiko investasi di suatu negara.

Baca Juga: Mengukur Strategi Kebijakan India dalam Menangani Penghindaran Pajak

Kontra

Kendati demikian, di tengah banyaknya dukungan atas hadirnya Public CBCR, beberapa pihak menyangsikan manfaatnya bagi negara sedang berkembang. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, dokumen ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban administrasi perpajakan.

Rajesh Ramloll (Financial Services Comission, Mauritius) mengatakan kapasitas otoritas pajak di negara sedang berkembang untuk menyusun kebijakan mengenai pendokumentasian CBCR banyak yang masih berantakan. Pada akhirnya, hal ini akan memberatkan perusahaaan. Terlebih, sistem laporan keuangan yang berbeda antaryurisdiksi juga berkontribusi pada rendahnya validitas data CBCR itu sendiri untuk menganalisis dampak ekonominya.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Semua Negara Berebut Bagian yang Adil

Kedua, terdapat kekhawatiran mengenai kebocoran rahasia dagang kepada kompetitor, misalnya berupa harga pembelian untuk suatu formula eksklusif yang digunakan perusahaan. Ketiga, adanya risiko reputasi berupa mispersepsi masyarakat mengenai model bisnis yang dilakukan perusahaan multinasional. Dalam konteks pajak, kedua alasan terakhir tersebut dapat berkontribusi pada meningkatnya sengketa transfer pricing yang dapat merugikan negara sedang berkembang.

Diskusi yang dipimpin oleh Rachel Saw (IBFD) ini kemudian menyimpulkan bahwa Public CBCR masih harus menempuh jalan panjang apabila ingin memberikan keuntungan bagi negara sedang berkembang. Di tengah berbagai keunggulannya, negara-negara ini kemudian diharapkan untuk memperkuat aspek legalnya terlebih dahulu sebelum publik dapat mengakses dokumen tersebut.

Salah satu aspek legal itu berkenaan dengan regulasi yang menjamin hak-hak wajib pajak atas penyalahgunaan informasi perusahaan. Hal ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian karena memberikan kepastian hukum yang jelas.*

Baca Juga: Tangkal Penghindaran Pajak, Proposal OECD Dinilai Belum Cukup

Topik : CbCR, BEPS, OECD, transparansi, India, HRDP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 06 Oktober 2020 | 18:56 WIB
PAJAK DIGITAL
Senin, 05 Oktober 2020 | 15:58 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 02 Oktober 2020 | 09:27 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 01 Oktober 2020 | 16:55 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
berita pilihan
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 15:00 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KABUPATEN BULELENG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:00 WIB
MALAYSIA
Kamis, 29 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 29 Oktober 2020 | 10:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 29 Oktober 2020 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH