BERITA PAJAK HARI INI

Jelang AEoI, Opsi Perppu Dipertimbangkan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Februari 2017 | 09:35 WIB
Jelang AEoI, Opsi Perppu Dipertimbangkan

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Kamis (23/2) kabar datang dari pemerintah yang tengah mempertimbangkan opsi pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk melakukan aksesi pertukaran informasi secara otomatis untuk tujuan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.

Seusai rapat terbatas tentang implementasi Pertukaran Informasi Otomatis, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly mengatakan, Perppu tersebut menjadi opsi karena pemerintah menilai revisi UU KUP maupun UU Perbankan masih akan berlangsung dalam waktu lama.

Adapun, UU Perbankan tidak masuk dalam Prolegnas, sementara UU KUP sedang dalam pembahasan di DPR dan anggota dewan yang masuk dalam masa reses. Yasonna mengatakan Indonesia dikejar tenggat pada September 2017 untuk segera melakukan aksesi terhadap ketentuan AEoI.

Baca Juga:
Pakai TER, Ini Kata DJP Soal PPh Pasal 21 pada Bulan Diterimanya THR

Kabar lainnya datang dari Presiden Joko Widodo yang memerintahkan kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun regulasi yang diperlukan untuk AEoI dan rencana pemberian insentif pajak bagi industri padat karya. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Implementasi AEoI Sebagai Momentuk untuk Menggenjot Tax Ratio

Presiden Joko Widodo menyatakan implementasi AEoI pada tahun depan dinilai bisa menjadi momentum untuk menggenjot tax ratio Indonesia yang saat ini berkisar 10% -11%. Presiden mengemukakan rezim AEoI harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Pasalnya, hal ini telah menjadi komitmen Indonesia untuk bergabung dengan 101 negara lainnya di dunia dalam kerja sama pertukaran informasi pajak secara otomatis. Oleh karena itu, untuk menyambut AEoI, Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun regulasi yang diperlukan.

  • Begini Perubahan Skema Pajak Freeport

PT Freeport Indonesia keberatan atas perubahan skema pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Dalam beleid tersebut, Freeport harus mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan akan dikenakan tarif pajak prevailing atau tarif pajak mengikuti peraturan. Tidak lagi mengikuti tarif nailed down atau pajak tetap seperti yang ada di dalam Kontrak Karya (KK). Dalam IUPK tarif PPh Badan menjadi 25%. Namun, ada tambahan lain seperti dividen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, dan pajak penjualan (sales tax) sebesar 2,3%-3%.

Baca Juga:
Sentralisasi Aplikasi Pajak Bakal Tingkatkan Efisiensi Kerja Fiskus
  • Insentif PPh 5% bagi Padat Karya dan Orientasi Ekspor

Pemerintah tengah menggodok pemberian insentif bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor. Salah satu insentif yang diusulkan adalah diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 5%. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini skema insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pembahasan lebih lanjut terkait dengan insentif ini akan dilakukan pekan depan dengan Kementerian Keuangan.

  • Ditjen Pajak Buka Peluang Tax Settlement

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih membuka peluang untuk melakukan tax settlement terhadap pemain over the top (OTT) global Google seperti dengan pola pendekatan Pemerintah Inggris. Kepala Kantor Wilayah Pajak DKI Khusus Muhammad Haniv mengemukakan langkah tax settelement ini pernah dilakukan oleh London dengan membuat aturan baru untuk seluruh pemain OTT. Dia menambahkan saat ini Ditjen Pajak tengah mencari sejumlah data pendukung untuk mengungkap nilai pajak Google yang sebenernya.

  • Banjir Berpotensi Dorong Inflasi Februari

Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah daerah tergenang banjir. Bank Indonesia mengatakan adanya banjir di beberapa daerah ini diperkirakan akan berdampak pada kenaikan tekanan inflasi nasional. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan berdasarkan hasil survei harga mingguan terkini yang dilakukan, inflasi bulan ini masih berada di kisaran 0,35%. Angka tersebut masih jauh lebih baik dibanding dengan bulan Januari 2017 yang tercatat cukup tinggi yakni sebesar 0,97%.

  • Suku Bunga Deposito Terus Menurun

Suku bunga deposito diproyeksikan terus menurun hingga akhir tahun ini, melanjutkan penurunan yang terjadi pada Januari 2017. Bank Indonesia mencatat terjadi penurunan suka bunga deposito sebesar 6 bps pada periode Januari 2017, melanjutkan penurunan bunga deposito yang terjadi sepanjang tahun 2016 yang turun sekitar 122 bps. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai TER, Ini Kata DJP Soal PPh Pasal 21 pada Bulan Diterimanya THR

Rabu, 27 Maret 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Sentralisasi Aplikasi Pajak Bakal Tingkatkan Efisiensi Kerja Fiskus

Selasa, 26 Maret 2024 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Harta Dibagi atau Belum, Penagihan Pajak ke Ahli Waris Sesuai Porsi

Senin, 25 Maret 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Periode Lapor SPT Tahunan PPh OP Sisa Sepekan! Sri Mulyani Serukan Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 30 Maret 2024 | 08:00 WIB PAJAK DAERAH

Kendalikan Inflasi, Pemda Diminta Segera Beri Insentif PBBKB

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?