Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Revaluasi Aset Masih Berlanjut

0
0

Jakarta, DDTCNews – Insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) atas revaluasi aktiva tetap masih terus dijalankan. Untuk revaluasi aset yang dilakukan hingga 30 Juni 2016 akan dikenakan tarif 4%.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi  menyatakan, insentif itu juga masih akan berlanjut mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2016 dengan tarif 6%. Dasar hukum dari insentif pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.10/2015 yang sudah berlaku sejak 2015 lalu.

 “Kami akan terus menghimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan langka ini sampai akhir 2016,” katanya dalam satu pernyataan tertulis.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Tarif yang ditawarkan dalam kebijakan ini lebih rendah daripada tarif umum PPh atas revaluasi aset menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, yaitu sebesar 10%.

Kebijakan insentif ini ditujukan bagi wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi yang melakukan pembukuan,termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.

Tarif PPh final itu akan dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan kantor jasa penilai publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

Adapun hal yang perlu diperhatikan, apabila permohonan diajukan dengan menggunakan nilai perkiraan penilaian kembali dari wajib pajak, maka wajib pajak  tersebut wajib melunasi PPh final terutang sebelum diajukannya permohonan dan dilengkapinya persyaratan dokumen.

Dengan memanfaatkan insentif ini, wajib pajak dapat merestrukturisasi postur dan nilai aktiva dalam laporan keuangannya dengan beban pajak lebih rendah. Lebih jauh, bagi pemerintah insentif ini diberikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong penerimaan pajak tahun ini. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?

 “Kami akan terus menghimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan langka ini sampai akhir 2016,” katanya dalam satu pernyataan tertulis.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Tarif yang ditawarkan dalam kebijakan ini lebih rendah daripada tarif umum PPh atas revaluasi aset menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, yaitu sebesar 10%.

Kebijakan insentif ini ditujukan bagi wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi yang melakukan pembukuan,termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.

Tarif PPh final itu akan dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan kantor jasa penilai publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

Adapun hal yang perlu diperhatikan, apabila permohonan diajukan dengan menggunakan nilai perkiraan penilaian kembali dari wajib pajak, maka wajib pajak  tersebut wajib melunasi PPh final terutang sebelum diajukannya permohonan dan dilengkapinya persyaratan dokumen.

Dengan memanfaatkan insentif ini, wajib pajak dapat merestrukturisasi postur dan nilai aktiva dalam laporan keuangannya dengan beban pajak lebih rendah. Lebih jauh, bagi pemerintah insentif ini diberikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong penerimaan pajak tahun ini. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, revaluasi aset
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN
Rabu, 12 Oktober 2016 | 10:53 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 17 November 2017 | 15:18 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK