Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Penggunaan Lahan Dirilis

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Penggunaan Lahan Dirilis

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pada akhir Januari 2019, Pemerintah China mengumumkan kebijakan insentif pajak baru terkait dengan tata guna lahan (land use tax). Insentif pajak diberikan kepada sektor pertanian dan sektor infrastruktur.

Dalam wawancaranya dengan Xinhua, pemerintah mempercepat pembentukan sistem fiskal, perpajakan, dan keuangan moneter. Tujuannya adalah untuk peningkatan pemenuhan konsumsi pangan dan memperbaiki kualitas hidup warga.

“Pemerintah memberikan pembebasan pajak bagi pelaku usaha pertanian dan sektor lainnya. Sementara itu, bagi pelaku di sektor infrastruktur, pemerintah akan memberikan pengurangan pajak,” demikian keterangan tertulis Pemerintah China yang dikutip dariTax Notes International Volume 93 No.5 (12/2/2019).

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Sektor Jasa Bakal Dapat Insentif Pajak Khusus

Terkait dengan sektor pertanian, pedagang grosir dan pedagang eceran produk pertanian akan dibebaskan dari pajak atas tata guna lahan. Selain itu, pelaku usaha di sektor infrastruktur juga menerima pembebasan pajak atas properti. Kedua insentif pajak tersebut diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat meningkatkan distribusi produk pertanian.

Terlepas adanya dua pelaku usaha yang memperoleh pembebasan pajak, ada dua pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama, pembebasan pajak atas properti hanya berlaku bagi pelaku usaha di sektor infrastruktur ketika bangunannya akan digunakan secara langsung untuk menyediakan layanan pertanian di pasar grosir dan pasar petani.

Kedua, pembebasan pajak atas properti yang dibangun atas tanah dan tata guna lahan hanya akan berlaku selama tiga tahun. Kementerian Keuangan China mengumumkan bahwa pembebasan pajak dimulai 9 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2021.

Baca Juga: Pengurang Pajak atas Natura Ekspatriat Diperpanjang Hingga 2023

Di sisi lainnya, khusus di sektor infrastruktur, pemerintah akan memberikan pemotongan pajak terhadap perusahaan teknologi tinggi. Bahkan, pemerintah juga akan memotong biaya yang ditanggung oleh perusahaan teknologi tinggi yang mendukung pembangunan perumahan dan konstruksi di Xiongan, daerah pinggiran Beijing.

Tujuan pemerintah melakukan pemotongan pajak dan biaya bagi perusahaan teknologi tinggi, yaitu agar ia dapat berkontribusi dalam sektor pembangunan perumahan dan konstruksi di daerah Xiongan. Pemerintah berencana untuk membentuk 'wajah' Xiongan menjadi kota pintar yang akan menekan kemacetan Beijing. Dengan demikian, pemerintah akan segera melakukan inovasi dalam kebijakan perpajakan. (Amu)

Baca Juga: Petugas Pajak Periksa Oppo dan Xiaomi, Asosiasi Pengusaha: Tidak Wajar
Topik : berita pajak internasional, china, pajak tanah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 September 2021 | 15:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

AS Berisiko Gagal Bayar Utang, Sri Mulyani Waspadai Dampaknya Bagi RI

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Senin, 20 September 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya