Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Tata Cara Penyelesaian Barang Hasil Penindakan Pelanggaran Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Tata Cara Penyelesaian Barang Hasil Penindakan Pelanggaran Cukai

DALAM penegakan hukum di bidang cukai, terdapat prosedur penyelesaian atas barang kena cukai (BKC) dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana yang dilakukan wajib pajak. Lantas, bagaiamana tata cara penyelesaiannya?

Tata cara penyelesaian barang hasil penindakan pelanggaran cukai tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) dan aturan turunannya.

Adapun aturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara (PMK 39/2014).

Baca Juga: Pembebasan Pajak PMK 92/2021 Juga Bisa untuk Barang Bawaan Penumpang

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PMK 39/2014, BKC dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dapat dirampas negara. Maksud dari barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan BKC.

Misalnya, sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut BKC serta peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat BKC. Pelaksanaan perampasan BKC dan barang-barang lain tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam proses perampasan, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai dan menerima penyerahan BKC dan barang-barang lain yang dinyatakan dirampas untuk negara. BKC dan barang-barang lain yang dirampas tersebut diperoleh dari jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 39/2014.

Baca Juga: Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

Apabila penyerahan BKC dan barang-barang lain telah dilakukan maka dibuatkan berita acara serah terima. Setelah dibuatnya berita acara serah terima, BKC dan barang-barang lain tersebut dinyatakan menjadi milik negara.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 PMK 39/204, BKC dan barang-barang lain yang diterima direktur penindakan dan penyidikan, kepala kantor wilayah, atau kepala kantor tersebut akan ditimbun di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC.

Selain itu, untuk BKC dan barang-barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal akan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan DJBC. Sebagai informasi, pelanggar tidak dikenal adalah orang yang tidak diketahui yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai, baik ketetuan administrasi maupun ketentuan pidana.

Baca Juga: Gara-Gara Vape, Pembahasan Aturan Perpajakan Tembakau Berlangsung Alot

Barang-barang tersebut untuk sementara ditempatkan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC. Merujuk pada Pasal 6 PMK 39/2014, jika setelah 14 hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang-barang tersebut selanjutnya dinyatakan menjadi milik negara.

Sesuai dengan Pasal 7 PMK 39/2014, untuk BKC yang belum diselesaikan kewajiban cukainya dan pemiliknya tidak diketahui, juga dapat dinyatakan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan DJBC. BKC yang dikuasai negara tersebut ditempatkan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC.

Setelah BKC dan barang-barang lain ditimbun dan dikuasai negara, pihak DJBC harus segera mengumumkan secara resmi melalui media massa atau papan pengumuman pada kantor yang bersangkutan mengenai kewajiban bagi pemilik BKC yang dikuasai negara. (kaw)

Baca Juga: Bea Cukai Rilis Peraturan Baru Soal Kerahasiaan Data Penumpang Pesawat

Topik : kelas pajak, cukai, kelas cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 17:34 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (4)

Pemanggilan Tersangka oleh Penyidik Pajak, Bagaimana Ketentuannya?

Selasa, 13 Juli 2021 | 18:17 WIB
PMK 92/2021

Dukung Suplai Oksigen, Sri Mulyani Ubah PMK Fasilitas Perpajakan

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu