CUKAI (17)

Ini Tata Cara Penyelesaian Barang Hasil Penindakan Pelanggaran Cukai

Hamida Amri Safarina | Senin, 07 Juni 2021 | 16:44 WIB
Ini Tata Cara Penyelesaian Barang Hasil Penindakan Pelanggaran Cukai

DALAM penegakan hukum di bidang cukai, terdapat prosedur penyelesaian atas barang kena cukai (BKC) dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana yang dilakukan wajib pajak. Lantas, bagaiamana tata cara penyelesaiannya?

Tata cara penyelesaian barang hasil penindakan pelanggaran cukai tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) dan aturan turunannya.

Adapun aturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara (PMK 39/2014).

Baca Juga:
Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PMK 39/2014, BKC dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dapat dirampas negara. Maksud dari barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan BKC.

Misalnya, sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut BKC serta peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat BKC. Pelaksanaan perampasan BKC dan barang-barang lain tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam proses perampasan, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai dan menerima penyerahan BKC dan barang-barang lain yang dinyatakan dirampas untuk negara. BKC dan barang-barang lain yang dirampas tersebut diperoleh dari jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 39/2014.

Baca Juga:
Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Apabila penyerahan BKC dan barang-barang lain telah dilakukan maka dibuatkan berita acara serah terima. Setelah dibuatnya berita acara serah terima, BKC dan barang-barang lain tersebut dinyatakan menjadi milik negara.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 PMK 39/204, BKC dan barang-barang lain yang diterima direktur penindakan dan penyidikan, kepala kantor wilayah, atau kepala kantor tersebut akan ditimbun di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC.

Selain itu, untuk BKC dan barang-barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal akan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan DJBC. Sebagai informasi, pelanggar tidak dikenal adalah orang yang tidak diketahui yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai, baik ketetuan administrasi maupun ketentuan pidana.

Baca Juga:
Sri Mulyani Revisi Penyelesaian Barang Cukai yang Dirampas Negara

Barang-barang tersebut untuk sementara ditempatkan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC. Merujuk pada Pasal 6 PMK 39/2014, jika setelah 14 hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang-barang tersebut selanjutnya dinyatakan menjadi milik negara.

Sesuai dengan Pasal 7 PMK 39/2014, untuk BKC yang belum diselesaikan kewajiban cukainya dan pemiliknya tidak diketahui, juga dapat dinyatakan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan DJBC. BKC yang dikuasai negara tersebut ditempatkan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC.

Setelah BKC dan barang-barang lain ditimbun dan dikuasai negara, pihak DJBC harus segera mengumumkan secara resmi melalui media massa atau papan pengumuman pada kantor yang bersangkutan mengenai kewajiban bagi pemilik BKC yang dikuasai negara. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Minggu, 21 April 2024 | 08:00 WIB PER-4/BC/2024

DJBC Terbitkan Aturan Baru soal Penghapusan Piutang Bea dan Cukai

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak