Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Ini Target Tax Ratio 2020

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Target Tax Ratio 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih terus berusaha untuk meningkatkan tax ratio pada tahun depan. Agenda ini akan dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat (Rakorbangpus) 2019 di Kantor Bappenas. Menurutnya, peningkatan tax ratio wajib dilakukan untuk menjaga keberlangsungan anggaran negara.

Untuk tahun anggaran 2020, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan berada pada rentang 11,8%—12,3%. Angka tersebut naik dari capaian tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42 terhadap PDB.

Baca Juga: Menkeu Instruksikan DJBC Bantu Ekspor Jamu dan Obat Herbal

Tax ratio akan dinaikkan tapi kita juga jaga kondisi perekonomian dan daya saing,” katanya, Selasa (30/4/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan untuk mengerek tax ratio, otoritas akan bekerja secara hati-hati. Dengan demikian, tidak ada risiko munculnya distorsi bagi perekonomian nasional karena agresifnya otoritas pajak mengumpulkan penerimaan.

Menurutnya, memperbaiki kinerja tax ratio merupakan pekerjaan penting bagi keberlanjutan anggaran negara. Apalagi, hingga saat ini, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara secara total. Dengan demikian, kemandirian fiskal dalam jangka panjang dapat dicapai.

Baca Juga: Pemerintah akan Bikin Aturan Baru untuk Perluas Basis Pajak

Sri Mulyani tidak memungkiri tax ratio yang cenderung turun dalam lima tahun terakhir. Berbagai faktor yang menjadi penyebabnya antara lain pemberian fasilitas fiskal hingga gejolak harga komoditas. Gejolak harga komoditas, sambungnya, berpengaruh pada penerimaan pajak.

“Tax ratio yang cenderung turun karena gejolak harga komoditas. Kita juga lakukan tax amnesty. Ada pula penurunan tarif untuk UMKM dan kenaikan PTKP. Itu semua mengurangi penerimaan dalam jangka pendek. Sekarang kita mau naikkan tax ratio dan akan dilakukan secara hati-hati,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Sri Mulyani, Dirjen Pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 14:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Senin, 30 November 2020 | 12:15 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Senin, 30 November 2020 | 11:32 WIB
BEA METERAI
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:01 WIB
JEPANG
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK