Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Komentar Sri Sultan Soal Tax Amnesty

0
0
Sri Sultan Hamengku Bawono X (Foto: Pemkot Yogyakarta)

YOGYAKARTA, DDTCNews — Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bawono X berharap kehadiran amnesti pajak tidak hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional semata namun dirasakan manfaatnya bagi daerah. Terlebih mendorong dan mengarahkan investasi daerah khususnya di sektor riil dan industri padat karya.

"Program amnesti pajak ini saya harapkan semoga bisa berhasil dalam memicu pertumbuhan perekonomian tidak hanya di pusat tetapi juga dirasakan daerah. Itu kan keputusan pemerintah pusat ya jalankan saja," tutur Sultan HB X kepada KR di Kompleks Kepatihan, Jumat (29/7).

Sultan HB X mengungkapkan meskipun dana-dana repatriasi yang dari luar negeri tersebut diarahkan pada investasi minimal dengan jangka tiga tahun, namun belum tentu dampaknya dirasakan daerah. Terlebih untuk penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya nantinya.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

"Belum tentu korelasinya untuk investasi dan menyerap tenaga kerja karena permasalahannya uang dari luar di tarik ke tanah air dan ditata dulu. Jadi belum tentu sampai ke investasi daerah," imbuh Raja Kraton Yogyakarta ini, seperti dilansir krjogja.com.

Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi menjelaskan dengan adanya uji materi atau 'Judicial Review' terhadap Undang-Undang  Amnesti Pajak ini daerah bisa memberikan masukan. Tidak hanya menguntungkan bagi nasional, diharapkan amnesti pajak ini juga memberikan manfaat untuk daerah di segala sektor.

"Kita manfaatkan pengkajian ulang kembali UU Pengampunan Pajak ini untuk memberikan masukan dan penyempurnaan agar dana-dana tersebut dapat dinikmati daerah. Tentunya adanya 'fresh money' yang sangat besar ini juga bisa dioptimalkan perekonomian daerah" ungkap Gatot. (Bsi)

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Sultan HB X mengungkapkan meskipun dana-dana repatriasi yang dari luar negeri tersebut diarahkan pada investasi minimal dengan jangka tiga tahun, namun belum tentu dampaknya dirasakan daerah. Terlebih untuk penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya nantinya.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

"Belum tentu korelasinya untuk investasi dan menyerap tenaga kerja karena permasalahannya uang dari luar di tarik ke tanah air dan ditata dulu. Jadi belum tentu sampai ke investasi daerah," imbuh Raja Kraton Yogyakarta ini, seperti dilansir krjogja.com.

Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi menjelaskan dengan adanya uji materi atau 'Judicial Review' terhadap Undang-Undang  Amnesti Pajak ini daerah bisa memberikan masukan. Tidak hanya menguntungkan bagi nasional, diharapkan amnesti pajak ini juga memberikan manfaat untuk daerah di segala sektor.

"Kita manfaatkan pengkajian ulang kembali UU Pengampunan Pajak ini untuk memberikan masukan dan penyempurnaan agar dana-dana tersebut dapat dinikmati daerah. Tentunya adanya 'fresh money' yang sangat besar ini juga bisa dioptimalkan perekonomian daerah" ungkap Gatot. (Bsi)

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty
Topik : pengampunan pajak, tax amnesty, sri sultan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Rabu, 24 Juli 2019 | 15:07 WIB
REVISI UU PAJAK PENGHASILAN
Rabu, 24 Juli 2019 | 14:05 WIB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Rabu, 24 Juli 2019 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 23 Juli 2019 | 18:20 WIB
KELEMBAGAAN PAJAK
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:50 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:16 WIB
PP 45/2019
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:13 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 09:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN