Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Kata Sri Mulyani Soal Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews -- Program pengampunan pajak merupakan sebuah kebijakan perpajakan yang perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain supaya menjadi bagian dari salah satu kebijakan fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program pengampunan pajak bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan perpajakan mengenai pengampunan pajak perlu bersinergi dengan kebijakan fiskal lainnya.

"Kembalinya saya sebagai Menteri Keuangan merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi diri saya pribadi, saya harapkan APBN akan menjadi instrumen simulasi dan memperbaiki pondasi perekonomian Indonesia, serta program tax amnesty diharapkan menjadi salah satu dari kebijakan fiskal," ucap Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (27/7).

Baca Juga: Sri Mulyani Sampaikan Orasi Ilmiah Tentang SDM Kompetitif

Dia menambahkan pembangunan perekonomian nasional membutuhkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Lembaga (K/L). Kerja sama secara sinergi mampu memperkokoh pondasi perekonomian nasional yang sedang melemah, baik dari sisi dalam negeri, maupun dari sisi luar negeri.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal bukan merupakan kebijakan yang stand alone atau berdiri sendiri, namun merupakan kebijakan yang harus bersinergi dan berharmonisasi dengan kebijakan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menggunakan instrumen fiskal menjadi efektif untuk tujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan sosial.

Hingga saat ini, katanya, sudah banyak target-target yang telah dicanangkan oleh pemerintah dari berbagai keputusan yang dibuat untuk mempercepat peningkatan kondisi perekonomian nasional. Dengan waktu yang sangat mendesak, maka menjadi tugas penting Menkeu untuk mendiskusikan ulang dengan pejabat eselon I Kemenkeu untuk memperbaiki pelaksanaannya.

Baca Juga: Ini Sederet Tugas Dirjen Perbendaharaan yang Baru dari Menkeu

"Melaksanakan tugas untuk membangun dan membangkitkan perekonomian nasional merupakan tugas Menkeu yang sangat penting," ujarnya. (Bsi)

"Kembalinya saya sebagai Menteri Keuangan merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi diri saya pribadi, saya harapkan APBN akan menjadi instrumen simulasi dan memperbaiki pondasi perekonomian Indonesia, serta program tax amnesty diharapkan menjadi salah satu dari kebijakan fiskal," ucap Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (27/7).

Baca Juga: Sri Mulyani Sampaikan Orasi Ilmiah Tentang SDM Kompetitif

Dia menambahkan pembangunan perekonomian nasional membutuhkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Lembaga (K/L). Kerja sama secara sinergi mampu memperkokoh pondasi perekonomian nasional yang sedang melemah, baik dari sisi dalam negeri, maupun dari sisi luar negeri.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal bukan merupakan kebijakan yang stand alone atau berdiri sendiri, namun merupakan kebijakan yang harus bersinergi dan berharmonisasi dengan kebijakan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menggunakan instrumen fiskal menjadi efektif untuk tujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan sosial.

Hingga saat ini, katanya, sudah banyak target-target yang telah dicanangkan oleh pemerintah dari berbagai keputusan yang dibuat untuk mempercepat peningkatan kondisi perekonomian nasional. Dengan waktu yang sangat mendesak, maka menjadi tugas penting Menkeu untuk mendiskusikan ulang dengan pejabat eselon I Kemenkeu untuk memperbaiki pelaksanaannya.

Baca Juga: Ini Sederet Tugas Dirjen Perbendaharaan yang Baru dari Menkeu

"Melaksanakan tugas untuk membangun dan membangkitkan perekonomian nasional merupakan tugas Menkeu yang sangat penting," ujarnya. (Bsi)

Topik : jokowi, sri mulyani, tax amnesty, pengampunan pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI