Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Dia 7 Agenda Kebijakan Perpajakan 2021!

A+
A-
7
A+
A-
7
Ini Dia 7 Agenda Kebijakan Perpajakan 2021!

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyiapkan sedikitnya 7 agenda kebijakan perpajakan yang akan dilakukan pada 2021.

Plt Kepala Pusat Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan ke-7 kebijakan perpajakan 2021 merupakan pedoman umum regulasi yang akan dijalankan oleh Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

"Kebijakan fiskal 2021 diarahkan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi dan memperkuat reformasi struktural termasuk dalam kebijakan perpajakan," katanya dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Jawaban Irlandia Ketika Didesak Susun Ulang Kebijakan Pajak Perusahaan

Kebijakan pertama dalam ranah perpajakan yang akan dilakukan adalah tetap menyediakan ruang insentif fiskal bagi dunia usaha. Kebijakan ini akan dilakukan secara lebih terukur kepada segmen usaha yang membutuhkan insentif.

Kedua, melakukan kebijakan relaksasi prosedural dan administrasi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, melakukan pembaruan dan perbaikan regulasi pajak. Keempat, melakukan kebijakan optimalisasi perluasan basis pajak.

Agenda perluasan basis pajak ini akan dilakukan melalui banyak kegiatan seperti meningkatkan kepatuhan sukarela, pengawasan dalam proses penegakan hukum dan melakukan reformasi dengan 5 pilar utama pada sisi organisasi, SDM, teknologi dan database, proses bisnis dan regulasi.

Baca Juga: Bagaimana Upaya Mewujudkan Optimal Tax System?

Selanjutnya perluasan basis pajak dilakukan dengan simplifikasi administrasi dan pembaruan sistem inti administrasi pajak atau coretax. Kebijakan kelima, menyediakan insentif untuk kegiatan vokasi, penelitian dan pengembangan (litbang) dan perlindungan lingkungan hidup.

Keenam, terkait dengan pengembangan layanan berbasis digital untuk urusan kepabeanan dan cukai. Ketujuh, otoritas fiskal akan mencoba untuk menambah barang kena cukai (BKC) pada 2021.

"Konsolidasi fiskal secara bertahap dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional dan pada akhirnya membuat APBN yang prudent itu harus dipertahankan," imbuh Pande. (Bsi)

Baca Juga: BKF: Nominal Belanja Perpajakan Antarnegara Tak Dapat Dibandingkan

Topik : kebijakan pajak 2021, kebijakan cukai 2021, badan kebijakan fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi