Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ini Alasan Indonesia Harus Barter Informasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Alasan Indonesia Harus Barter Informasi

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia bakal ikut ambil bagian dalam rencana pertukaran data secara global atau yang lebih dikenal dengan istilah automatic-exchange of information (AEOI) bersama negara-negara lain anggota G20 dan OECD.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, melalui kerja sama ini pemerintah Indonesia memperoleh data transaksi perusahaan-perusahaan tanah air yang beroperasi dan bertransaksi di berbagai negara, sehingga pengumpulan pajak oleh negara akan lebih optimal. Selama ini, kata dia, banyak negara-negara lain yang merasakan uang transaksi dari hasil menjual kekayaan hasil bumi Indonesia.

"Contohnya ada yang transaksi jual beli batu bara di Indonesia, namun transaksinya di Singapura. Jadi Singapura yang merasakan pajak batu bara Indonesia. Kan aneh, transaksi batu bara di Singapura, padahal kalau digali tanahnya sedalam apapun di Singapura tidak ada batu baranya," kata Bambang dalam pidatonya pada acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/5).

Baca Juga: OECD: 84 Juta Rekening Luar Negeri Sudah Terpantau Otoritas Pajak

Menurutnya, fenomena serupa, di mana perusahaan multinasional memindahkan basis pajaknya ke negara lain juga banyak dialami negara lain termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini membuat negara adidaya seperti Amerika sekalipun pernah frustrasi tidak bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka.

Karena itu AS menerbitkan aturan domestik tentang Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), aturan yang mewajibkan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak AS yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut kepada otoritas pajak AS (IRS).

Baca Juga: OECD: Tren Pertukaran Informasi Perpajakan di Afrika Melesat

"Konsep pajak adalah, pajak harus dibayarkan di mana transaksi itu berlangsung. Yang terjadi sekarang adalah profit shifting (pengalihan keuntungan). Pendapatan di-shifting ke negara yang pajaknya lebih ringan. Semua negara mengalami keluhan yang sama, termasuk di Amerika. Sulit mendapatkan pajak yang optimal," papar Bambang.

Kondisi ini memberikan dampak yang lebih serius karena negara-negara tersebut kesulitan melakukan pembangunan lantaran penerimaan negara dari pajak tak terpenuhi.

Belum lagi, kurangnya cadangan dana di perbankan negara tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lantaran uangnya disimpan ke luar negeri, ke negara-negara yang menawarkan pajak ringan alias tax haven.

Baca Juga: Duh, Ditjen Pajak Sebut Pertukaran Informasi Keuangan Terhambat Corona

"Tandanya apa lagi? Tandanya lagi, adalah budget defisit di berbagai negara. Apa lagi saat ini dengan harga minyak dunia turun, sulit menemukan negara dengan budget yang surplus. Negara maju juga frustrasi dengan rendahnya pajak yang bisa mereka dapatkan, karena mereka nggak bisa melakukan pembangunan dengan pajak yang tidak optimal," kata dia.

Untuk itu, katanya seperti dilansir detik.com, dibutuhkan keterbukaan informasi antar negara agar bisa melacak berbagai kegiatan transaksi bisnis di berbagai negara. Dengan cara ini potensi penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.

"Dengan adanya ini no more bank secrecy, nowhere to hide (tak ada lagi kerahasiaan bank, tak ada tempat untuk bersembunyi)," pungkas dia. (Bsi)

Baca Juga: Bertambah Lagi, Ini Daftar Yurisdiksi yang Tukar Informasi dengan DJP
Topik : pertukaran informasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 November 2019 | 09:44 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Jum'at, 08 November 2019 | 17:38 WIB
ERA TRANSPARANSI
Senin, 21 Oktober 2019 | 11:30 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Senin, 14 Oktober 2019 | 16:44 WIB
TRANSPARANSI PAJAK
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA