Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Indonesia Harus Barter Informasi

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia bakal ikut ambil bagian dalam rencana pertukaran data secara global atau yang lebih dikenal dengan istilah automatic-exchange of information (AEOI) bersama negara-negara lain anggota G20 dan OECD.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, melalui kerja sama ini pemerintah Indonesia memperoleh data transaksi perusahaan-perusahaan tanah air yang beroperasi dan bertransaksi di berbagai negara, sehingga pengumpulan pajak oleh negara akan lebih optimal. Selama ini, kata dia, banyak negara-negara lain yang merasakan uang transaksi dari hasil menjual kekayaan hasil bumi Indonesia.

"Contohnya ada yang transaksi jual beli batu bara di Indonesia, namun transaksinya di Singapura. Jadi Singapura yang merasakan pajak batu bara Indonesia. Kan aneh, transaksi batu bara di Singapura, padahal kalau digali tanahnya sedalam apapun di Singapura tidak ada batu baranya," kata Bambang dalam pidatonya pada acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/5).

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

Menurutnya, fenomena serupa, di mana perusahaan multinasional memindahkan basis pajaknya ke negara lain juga banyak dialami negara lain termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini membuat negara adidaya seperti Amerika sekalipun pernah frustrasi tidak bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka.

Karena itu AS menerbitkan aturan domestik tentang Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), aturan yang mewajibkan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak AS yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut kepada otoritas pajak AS (IRS).

Baca Juga: Memanfaatkan Kesepakatan AEoI

"Konsep pajak adalah, pajak harus dibayarkan di mana transaksi itu berlangsung. Yang terjadi sekarang adalah profit shifting (pengalihan keuntungan). Pendapatan di-shifting ke negara yang pajaknya lebih ringan. Semua negara mengalami keluhan yang sama, termasuk di Amerika. Sulit mendapatkan pajak yang optimal," papar Bambang.

Kondisi ini memberikan dampak yang lebih serius karena negara-negara tersebut kesulitan melakukan pembangunan lantaran penerimaan negara dari pajak tak terpenuhi.

Belum lagi, kurangnya cadangan dana di perbankan negara tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lantaran uangnya disimpan ke luar negeri, ke negara-negara yang menawarkan pajak ringan alias tax haven.

Baca Juga: Perlindungan Data Wajib Pajak: Belajar dari Uni Eropa

"Tandanya apa lagi? Tandanya lagi, adalah budget defisit di berbagai negara. Apa lagi saat ini dengan harga minyak dunia turun, sulit menemukan negara dengan budget yang surplus. Negara maju juga frustrasi dengan rendahnya pajak yang bisa mereka dapatkan, karena mereka nggak bisa melakukan pembangunan dengan pajak yang tidak optimal," kata dia.

Untuk itu, katanya seperti dilansir detik.com, dibutuhkan keterbukaan informasi antar negara agar bisa melacak berbagai kegiatan transaksi bisnis di berbagai negara. Dengan cara ini potensi penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.

"Dengan adanya ini no more bank secrecy, nowhere to hide (tak ada lagi kerahasiaan bank, tak ada tempat untuk bersembunyi)," pungkas dia. (Bsi)

Baca Juga: Wah, DJP Mulai Lirik Data Nasabah Fintech

"Contohnya ada yang transaksi jual beli batu bara di Indonesia, namun transaksinya di Singapura. Jadi Singapura yang merasakan pajak batu bara Indonesia. Kan aneh, transaksi batu bara di Singapura, padahal kalau digali tanahnya sedalam apapun di Singapura tidak ada batu baranya," kata Bambang dalam pidatonya pada acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/5).

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

Menurutnya, fenomena serupa, di mana perusahaan multinasional memindahkan basis pajaknya ke negara lain juga banyak dialami negara lain termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini membuat negara adidaya seperti Amerika sekalipun pernah frustrasi tidak bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka.

Karena itu AS menerbitkan aturan domestik tentang Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), aturan yang mewajibkan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak AS yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut kepada otoritas pajak AS (IRS).

Baca Juga: Memanfaatkan Kesepakatan AEoI

"Konsep pajak adalah, pajak harus dibayarkan di mana transaksi itu berlangsung. Yang terjadi sekarang adalah profit shifting (pengalihan keuntungan). Pendapatan di-shifting ke negara yang pajaknya lebih ringan. Semua negara mengalami keluhan yang sama, termasuk di Amerika. Sulit mendapatkan pajak yang optimal," papar Bambang.

Kondisi ini memberikan dampak yang lebih serius karena negara-negara tersebut kesulitan melakukan pembangunan lantaran penerimaan negara dari pajak tak terpenuhi.

Belum lagi, kurangnya cadangan dana di perbankan negara tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lantaran uangnya disimpan ke luar negeri, ke negara-negara yang menawarkan pajak ringan alias tax haven.

Baca Juga: Perlindungan Data Wajib Pajak: Belajar dari Uni Eropa

"Tandanya apa lagi? Tandanya lagi, adalah budget defisit di berbagai negara. Apa lagi saat ini dengan harga minyak dunia turun, sulit menemukan negara dengan budget yang surplus. Negara maju juga frustrasi dengan rendahnya pajak yang bisa mereka dapatkan, karena mereka nggak bisa melakukan pembangunan dengan pajak yang tidak optimal," kata dia.

Untuk itu, katanya seperti dilansir detik.com, dibutuhkan keterbukaan informasi antar negara agar bisa melacak berbagai kegiatan transaksi bisnis di berbagai negara. Dengan cara ini potensi penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.

"Dengan adanya ini no more bank secrecy, nowhere to hide (tak ada lagi kerahasiaan bank, tak ada tempat untuk bersembunyi)," pungkas dia. (Bsi)

Baca Juga: Wah, DJP Mulai Lirik Data Nasabah Fintech
Topik : pertukaran informasi
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL