Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Ini Alasan Indonesia Harus Barter Informasi

0

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia bakal ikut ambil bagian dalam rencana pertukaran data secara global atau yang lebih dikenal dengan istilah automatic-exchange of information (AEOI) bersama negara-negara lain anggota G20 dan OECD.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, melalui kerja sama ini pemerintah Indonesia memperoleh data transaksi perusahaan-perusahaan tanah air yang beroperasi dan bertransaksi di berbagai negara, sehingga pengumpulan pajak oleh negara akan lebih optimal. Selama ini, kata dia, banyak negara-negara lain yang merasakan uang transaksi dari hasil menjual kekayaan hasil bumi Indonesia.

"Contohnya ada yang transaksi jual beli batu bara di Indonesia, namun transaksinya di Singapura. Jadi Singapura yang merasakan pajak batu bara Indonesia. Kan aneh, transaksi batu bara di Singapura, padahal kalau digali tanahnya sedalam apapun di Singapura tidak ada batu baranya," kata Bambang dalam pidatonya pada acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/5).

Baca Juga: Ikut AEoI, Ratusan Ribu Rekening Terjaring

Menurutnya, fenomena serupa, di mana perusahaan multinasional memindahkan basis pajaknya ke negara lain juga banyak dialami negara lain termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini membuat negara adidaya seperti Amerika sekalipun pernah frustrasi tidak bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka.

Karena itu AS menerbitkan aturan domestik tentang Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), aturan yang mewajibkan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak AS yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut kepada otoritas pajak AS (IRS).

Baca Juga: Tukar Informasi, Sistem Pencocokan Data Dikembangkan

"Konsep pajak adalah, pajak harus dibayarkan di mana transaksi itu berlangsung. Yang terjadi sekarang adalah profit shifting (pengalihan keuntungan). Pendapatan di-shifting ke negara yang pajaknya lebih ringan. Semua negara mengalami keluhan yang sama, termasuk di Amerika. Sulit mendapatkan pajak yang optimal," papar Bambang.

Kondisi ini memberikan dampak yang lebih serius karena negara-negara tersebut kesulitan melakukan pembangunan lantaran penerimaan negara dari pajak tak terpenuhi.

Belum lagi, kurangnya cadangan dana di perbankan negara tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lantaran uangnya disimpan ke luar negeri, ke negara-negara yang menawarkan pajak ringan alias tax haven.

Baca Juga: Global Forum EoI Beri RI Peringkat Largely Compliant

"Tandanya apa lagi? Tandanya lagi, adalah budget defisit di berbagai negara. Apa lagi saat ini dengan harga minyak dunia turun, sulit menemukan negara dengan budget yang surplus. Negara maju juga frustrasi dengan rendahnya pajak yang bisa mereka dapatkan, karena mereka nggak bisa melakukan pembangunan dengan pajak yang tidak optimal," kata dia.

Untuk itu, katanya seperti dilansir detik.com, dibutuhkan keterbukaan informasi antar negara agar bisa melacak berbagai kegiatan transaksi bisnis di berbagai negara. Dengan cara ini potensi penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.

"Dengan adanya ini no more bank secrecy, nowhere to hide (tak ada lagi kerahasiaan bank, tak ada tempat untuk bersembunyi)," pungkas dia. (Bsi)

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan, DJP dan Ditjen Imigrasi Saling Bertukar Data

"Contohnya ada yang transaksi jual beli batu bara di Indonesia, namun transaksinya di Singapura. Jadi Singapura yang merasakan pajak batu bara Indonesia. Kan aneh, transaksi batu bara di Singapura, padahal kalau digali tanahnya sedalam apapun di Singapura tidak ada batu baranya," kata Bambang dalam pidatonya pada acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/5).

Baca Juga: Ikut AEoI, Ratusan Ribu Rekening Terjaring

Menurutnya, fenomena serupa, di mana perusahaan multinasional memindahkan basis pajaknya ke negara lain juga banyak dialami negara lain termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini membuat negara adidaya seperti Amerika sekalipun pernah frustrasi tidak bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka.

Karena itu AS menerbitkan aturan domestik tentang Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), aturan yang mewajibkan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak AS yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut kepada otoritas pajak AS (IRS).

Baca Juga: Tukar Informasi, Sistem Pencocokan Data Dikembangkan

"Konsep pajak adalah, pajak harus dibayarkan di mana transaksi itu berlangsung. Yang terjadi sekarang adalah profit shifting (pengalihan keuntungan). Pendapatan di-shifting ke negara yang pajaknya lebih ringan. Semua negara mengalami keluhan yang sama, termasuk di Amerika. Sulit mendapatkan pajak yang optimal," papar Bambang.

Kondisi ini memberikan dampak yang lebih serius karena negara-negara tersebut kesulitan melakukan pembangunan lantaran penerimaan negara dari pajak tak terpenuhi.

Belum lagi, kurangnya cadangan dana di perbankan negara tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lantaran uangnya disimpan ke luar negeri, ke negara-negara yang menawarkan pajak ringan alias tax haven.

Baca Juga: Global Forum EoI Beri RI Peringkat Largely Compliant

"Tandanya apa lagi? Tandanya lagi, adalah budget defisit di berbagai negara. Apa lagi saat ini dengan harga minyak dunia turun, sulit menemukan negara dengan budget yang surplus. Negara maju juga frustrasi dengan rendahnya pajak yang bisa mereka dapatkan, karena mereka nggak bisa melakukan pembangunan dengan pajak yang tidak optimal," kata dia.

Untuk itu, katanya seperti dilansir detik.com, dibutuhkan keterbukaan informasi antar negara agar bisa melacak berbagai kegiatan transaksi bisnis di berbagai negara. Dengan cara ini potensi penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.

"Dengan adanya ini no more bank secrecy, nowhere to hide (tak ada lagi kerahasiaan bank, tak ada tempat untuk bersembunyi)," pungkas dia. (Bsi)

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan, DJP dan Ditjen Imigrasi Saling Bertukar Data
Topik : pertukaran informasi
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Sabtu, 10 September 2016 | 14:30 WIB
KINERJA BUMN
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:31 WIB
BERITA DARI VIENNA
Jum'at, 12 Oktober 2018 | 16:49 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
0