Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Ini 7 Sektor Usaha yang Dapat Guyuran Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini 7 Sektor Usaha yang Dapat Guyuran Insentif Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan paket insentif untuk kegiatan usaha dalam rangka menarik investasi. Tujuh sektor usaha menjadi bidikan pemerintah untuk diguyur fasilitas fiskal ke depannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan saat ini Kemenkeu dan Kemenperin tengah mengkaji sektor usaha yang layak untuk diberikan insentif. Tujuh sektor usaha mencuat karena dianggap strategis bagi perekonomian nasional.

“Kita harus betul-betul melihat per industri dan per lokasi seperti Menteri Perindustrian sudah mengidentifikasi ada 7 sektor industri yang potensial. Nanti masing-masing memiliki persoalan. Jadi kita akan melakukan follow up kebutuhan [industri],” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (21/6/2019).

Baca Juga: Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

Ketujuh sektor usaha tersebut antara lain industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan industri berbasis kimia. Kemudian, sektor usaha jasa keuangan dan properti juga masuk hitungan untuk diberikan fasilitas fiskal seperti pengurangan beban pajak.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, pemberian insentif ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu untuk memberikan insentif yang secara instan bisa dinikmati manfaatnya oleh pelaku usaha dan perekonomian nasional.

Dia lantas mencontohkan beberapa kebijakan relaksasi yang sudah dan akan dilakukan otoritas fiskal. Untuk yang sudah dijalankan antara lain insentif berupa tax holiday dan tax allowance. Selanjutnya insentif akan digulirkan untuk sektor usaha lain seperti super tax deduction kegiatan vokasi serta litbang.

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jadwal Rapat Kemenkeu Mulai Bulan Depan, Ada Apa?

Adapun untuk sektor jasa keuangan, Kemenkeu berencana untuk memangkas PPh final atas bunga obligasi untuk infrastruktur. Tarif akan dipangkas dari 15% menjadi 5%. Sementara, sektor properti sudah diberikan ralaksasi ambang batas baik untuk rumah sederhana dan hunian kelas premium.

“Kemudian tarif PPh Pasal 22 hunian mewah juga turun dari 5% menjadi 1% dan juga validasi PPh penjualan tanah juga akan disederhanakan. Itu semua agar sektor properti menggeliat lebih fokus,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Kerja Sama Litbang? Biar Dapat Insentif, Harus Buat Proposal Bersama
Topik : insentif pajak, insentif fiskal, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 09:25 WIB
SPECTAXCULAR 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 09:15 WIB
ARGENTINA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
berita pilihan
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 15:00 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KABUPATEN BULELENG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:00 WIB
MALAYSIA
Kamis, 29 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 29 Oktober 2020 | 10:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 29 Oktober 2020 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH