BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana memberikan insentif super deduction tax untuk 36 kelompok kegiatan vokasi atau kompetensi keahlian. Rencana pemerintah ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (18/4/2019).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan ada 36 kompetensi keahlian untuk vokasi yang bisa mendapatkan insentif berupa tambahan pengurang penghasilan bruto tersebut. Adapun daftar 36 kelompok itu akan tercantum dalam regulasi yang direncanakan berupa peraturan pemerintah (PP).
“Kelompok kompetensi keahlian sudah ada. Kami akan finalisasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian,” katanya.
36 kelompok ini terbagi menjadi dua yakni 16 jenis keahlian vokasi kategori umum dan 20 kompetensi keahlian khusus yang terbagi menjadi lima kategori. Insentif untuk kegiatan vokasi rencananya akan diterbitkan bersama dengan insentif untuk litbang (research and development/R&D).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mematok tambahan pengurang penghasilan bruto sekitar 100% hingga 200%. Pada pertengahan bulan lalu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan insentif tersebut.
Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak (WP) badan. Hingga Senin (15/4/2019), jumlah WP badan yang telah melaporkan SPT baru mencapai 347.000 atau 23,6% dari WP wajib SPT 1,5 juta.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Sebanyak 16 kompetensi keahlian vokasi kategori umum yang direncanakan bisa mendapatkan insentif super tax deduction antara lain elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, serta fabrikasi logam.
Ada pula keahlian kontrol proses, kontrol mekanik, automasi industri, mekatronika, kimia industri, kimia analisis, perbaikan dan perawatan audio video, serta perawatan dan perbaikan alat berat.
Selain itu, insentif super deduction juga rencananya diberikan untuk 20 kompetensi keahlian yang terbagi menjadi lima kategori. Kelima kategori ini adalah otomotif, furnitur, perkapalan, tekstil dan garmen, serta logistik industri.
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan hingga saat ini rencana insentif yang diatur dalam PP masih terus digodok. Dia pun belum bisa memastikan waktu rilis beleid tersebut. “Mudah-mudahan segera terbit.”
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pelaporan SPT secara onlinemelalui e-filing terus bertambah. Porsi pelaporan melalui e-filing yang dilakukan WP badan tercatat sebanyak 65%.
“SPT yang disampaikan secara online sejauh ini sekitar 65%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 33%,” ujarnya.
Utang luar negeri (ULN) swasta per Februari 2019 tercatat mengalami kenaikan 10,8% (year on year/yoy). Ada empat sektor yang mendominasi kenaikan ULN swasta. Pertama, sektor pengadaan listrik, gas, uap, atau air panas (LGA). Kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi. Keempat, sektor industri pengolahan.
“Porsi ULN keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.
