Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak

2
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana memberikan insentif super deduction tax untuk 36 kelompok kegiatan vokasi atau kompetensi keahlian. Rencana pemerintah ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (18/4/2019).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan ada 36 kompetensi keahlian untuk vokasi yang bisa mendapatkan insentif berupa tambahan pengurang penghasilan bruto tersebut. Adapun daftar 36 kelompok itu akan tercantum dalam regulasi yang direncanakan berupa peraturan pemerintah (PP).

“Kelompok kompetensi keahlian sudah ada. Kami akan finalisasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian,” katanya.

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

36 kelompok ini terbagi menjadi dua yakni 16 jenis keahlian vokasi kategori umum dan 20 kompetensi keahlian khusus yang terbagi menjadi lima kategori. Insentif untuk kegiatan vokasi rencananya akan diterbitkan bersama dengan insentif untuk litbang (research and development/R&D).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mematok tambahan pengurang penghasilan bruto sekitar 100% hingga 200%. Pada pertengahan bulan lalu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan insentif tersebut.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak (WP) badan. Hingga Senin (15/4/2019), jumlah WP badan yang telah melaporkan SPT baru mencapai 347.000 atau 23,6% dari WP wajib SPT 1,5 juta.

Baca Juga: Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Rincian Jenis Kompetensi

Sebanyak 16 kompetensi keahlian vokasi kategori umum yang direncanakan bisa mendapatkan insentif super tax deduction antara lain elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, serta fabrikasi logam.

Ada pula keahlian kontrol proses, kontrol mekanik, automasi industri, mekatronika, kimia industri, kimia analisis, perbaikan dan perawatan audio video, serta perawatan dan perbaikan alat berat.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Seret, Pengawasan WP Mulai Digencarkan Lagi

Selain itu, insentif super deduction juga rencananya diberikan untuk 20 kompetensi keahlian yang terbagi menjadi lima kategori. Kelima kategori ini adalah otomotif, furnitur, perkapalan, tekstil dan garmen, serta logistik industri.

  • Berharap Segera Terbit

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan hingga saat ini rencana insentif yang diatur dalam PP masih terus digodok. Dia pun belum bisa memastikan waktu rilis beleid tersebut. “Mudah-mudahan segera terbit.”

  • Porsi Penyampaian Lewat E-Filing Bertambah

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pelaporan SPT secara onlinemelalui e-filing terus bertambah. Porsi pelaporan melalui e-filing yang dilakukan WP badan tercatat sebanyak 65%.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

“SPT yang disampaikan secara online sejauh ini sekitar 65%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 33%,” ujarnya.

  • Ini 4 Sektor yang Mendominasi Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta

Utang luar negeri (ULN) swasta per Februari 2019 tercatat mengalami kenaikan 10,8% (year on year/yoy). Ada empat sektor yang mendominasi kenaikan ULN swasta. Pertama, sektor pengadaan listrik, gas, uap, atau air panas (LGA). Kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi. Keempat, sektor industri pengolahan.

“Porsi ULN keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

“Kelompok kompetensi keahlian sudah ada. Kami akan finalisasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian,” katanya.

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

36 kelompok ini terbagi menjadi dua yakni 16 jenis keahlian vokasi kategori umum dan 20 kompetensi keahlian khusus yang terbagi menjadi lima kategori. Insentif untuk kegiatan vokasi rencananya akan diterbitkan bersama dengan insentif untuk litbang (research and development/R&D).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mematok tambahan pengurang penghasilan bruto sekitar 100% hingga 200%. Pada pertengahan bulan lalu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan insentif tersebut.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak (WP) badan. Hingga Senin (15/4/2019), jumlah WP badan yang telah melaporkan SPT baru mencapai 347.000 atau 23,6% dari WP wajib SPT 1,5 juta.

Baca Juga: Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Rincian Jenis Kompetensi

Sebanyak 16 kompetensi keahlian vokasi kategori umum yang direncanakan bisa mendapatkan insentif super tax deduction antara lain elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, serta fabrikasi logam.

Ada pula keahlian kontrol proses, kontrol mekanik, automasi industri, mekatronika, kimia industri, kimia analisis, perbaikan dan perawatan audio video, serta perawatan dan perbaikan alat berat.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Seret, Pengawasan WP Mulai Digencarkan Lagi

Selain itu, insentif super deduction juga rencananya diberikan untuk 20 kompetensi keahlian yang terbagi menjadi lima kategori. Kelima kategori ini adalah otomotif, furnitur, perkapalan, tekstil dan garmen, serta logistik industri.

  • Berharap Segera Terbit

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan hingga saat ini rencana insentif yang diatur dalam PP masih terus digodok. Dia pun belum bisa memastikan waktu rilis beleid tersebut. “Mudah-mudahan segera terbit.”

  • Porsi Penyampaian Lewat E-Filing Bertambah

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pelaporan SPT secara onlinemelalui e-filing terus bertambah. Porsi pelaporan melalui e-filing yang dilakukan WP badan tercatat sebanyak 65%.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

“SPT yang disampaikan secara online sejauh ini sekitar 65%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 33%,” ujarnya.

  • Ini 4 Sektor yang Mendominasi Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta

Utang luar negeri (ULN) swasta per Februari 2019 tercatat mengalami kenaikan 10,8% (year on year/yoy). Ada empat sektor yang mendominasi kenaikan ULN swasta. Pertama, sektor pengadaan listrik, gas, uap, atau air panas (LGA). Kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi. Keempat, sektor industri pengolahan.

“Porsi ULN keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, vokasi, riset, r&d
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI