Ini 3 KPP Terbaik Pilihan Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa inovasi yang dihadirkan sebagai bagian dari pelayanan kepada wajib pajak (WP) membuat tiga unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) mendapat penghargaan.

Melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-434/PJ/2019 tertanggal 29 April 2019, Dirjen Pajak Robert Pakpahan memutuskan tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbaik tahun ini. Ketiga KPP tersebut adalah KPP Pratama Batang, KPP Pratama Cikupa, dan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

DJP, seperti dikutip dari laman resminya, mengatakan faktor utama yang menjadi pembeda adalah inovasi yang dimiliki oleh tiap unit kerja (KPP). Inovasi, sambungnya, harus memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat direplikasi, dan berkelanjutan.

“Unit kerja yang menjadi KPP terbaik umumnya memiliki inovasi berdampak nyata, sudah berjalan lebih dari satu tahun, memiliki basis data yang akurat, serta adanya data kuantitatif yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian,” terang DJP, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Adapun salah satu inovasi yang dilakukan KPP Pratama Cikupa adalah menyediakan lokel dan ruang khusus penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) jenis Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan. Layanan itu dibentuk mengingat tingkat transaksi properti di lingkup KPP Pratama Cikupa tergolong tinggi. Para pengembang besar terdaftar dalam KPP tersebut.

Loket dan ruang khusus itu tidak bercampur dengan pelayanan lain. Selain itu, mereka juga memiliki petugas khusus sehingga layanan yang diajukan WP bisa cepat selesai. Produk hukum sudah bisa diterima WP dalam 1—2 hari.

Sementara, KPP Pratama Batang membuat aplikasi DIPSIE Pengawasan Pembayaran untuk memudahkan account representative(AR) dalam mengawasi WP. AR mampu melihat kenaikan dan penurunan pembayaran pajak dan fluktuasi setoran WP per sektor dan per jenis pajak.

Aplikasi lain dibuat oleh KPP Jakarta Gambir Tiga dengan sebutan aplikasi Awas Monas. Aplikasi ini dibuat untuk mengadministrasikan penerbitan Surat Permintaan Penyelesaian atas Data/Keterangan (SP2DK) hingga tindak lanjutnya sampai tuntas.

Selain inovasi-inovasi tersebut kepemimpinan kepala kantor dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi, menganalisis penyelesaian permasalahan, serta membangun hubungan internal dan eksternal juga menjadi kunci keberhasilan. Mereka juga dinilai memiliki tim yang kompak dengan militansi yang tinggi.

“Penyeleksian dan pemilihan ini menjadi penting sebagai sarana evaluasi layanan kepada para pemangku kepentingan, utamanya WP,” imbuh DJP. (kaw)