Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 3 KPP Terbaik Pilihan Dirjen Pajak

2
2

Ilustrasi logo DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa inovasi yang dihadirkan sebagai bagian dari pelayanan kepada wajib pajak (WP) membuat tiga unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) mendapat penghargaan.

Melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-434/PJ/2019 tertanggal 29 April 2019, Dirjen Pajak Robert Pakpahan memutuskan tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbaik tahun ini. Ketiga KPP tersebut adalah KPP Pratama Batang, KPP Pratama Cikupa, dan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

DJP, seperti dikutip dari laman resminya, mengatakan faktor utama yang menjadi pembeda adalah inovasi yang dimiliki oleh tiap unit kerja (KPP). Inovasi, sambungnya, harus memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat direplikasi, dan berkelanjutan.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

“Unit kerja yang menjadi KPP terbaik umumnya memiliki inovasi berdampak nyata, sudah berjalan lebih dari satu tahun, memiliki basis data yang akurat, serta adanya data kuantitatif yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian,” terang DJP, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Adapun salah satu inovasi yang dilakukan KPP Pratama Cikupa adalah menyediakan lokel dan ruang khusus penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) jenis Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan. Layanan itu dibentuk mengingat tingkat transaksi properti di lingkup KPP Pratama Cikupa tergolong tinggi. Para pengembang besar terdaftar dalam KPP tersebut.

Loket dan ruang khusus itu tidak bercampur dengan pelayanan lain. Selain itu, mereka juga memiliki petugas khusus sehingga layanan yang diajukan WP bisa cepat selesai. Produk hukum sudah bisa diterima WP dalam 1—2 hari.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Sementara, KPP Pratama Batang membuat aplikasi DIPSIE Pengawasan Pembayaran untuk memudahkan account representative(AR) dalam mengawasi WP. AR mampu melihat kenaikan dan penurunan pembayaran pajak dan fluktuasi setoran WP per sektor dan per jenis pajak.

Aplikasi lain dibuat oleh KPP Jakarta Gambir Tiga dengan sebutan aplikasi Awas Monas. Aplikasi ini dibuat untuk mengadministrasikan penerbitan Surat Permintaan Penyelesaian atas Data/Keterangan (SP2DK) hingga tindak lanjutnya sampai tuntas.

Selain inovasi-inovasi tersebut kepemimpinan kepala kantor dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi, menganalisis penyelesaian permasalahan, serta membangun hubungan internal dan eksternal juga menjadi kunci keberhasilan. Mereka juga dinilai memiliki tim yang kompak dengan militansi yang tinggi.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

“Penyeleksian dan pemilihan ini menjadi penting sebagai sarana evaluasi layanan kepada para pemangku kepentingan, utamanya WP,” imbuh DJP. (kaw)

DJP, seperti dikutip dari laman resminya, mengatakan faktor utama yang menjadi pembeda adalah inovasi yang dimiliki oleh tiap unit kerja (KPP). Inovasi, sambungnya, harus memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat direplikasi, dan berkelanjutan.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

“Unit kerja yang menjadi KPP terbaik umumnya memiliki inovasi berdampak nyata, sudah berjalan lebih dari satu tahun, memiliki basis data yang akurat, serta adanya data kuantitatif yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian,” terang DJP, seperti dikutip pada Senin (13/5/2019).

Adapun salah satu inovasi yang dilakukan KPP Pratama Cikupa adalah menyediakan lokel dan ruang khusus penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) jenis Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan. Layanan itu dibentuk mengingat tingkat transaksi properti di lingkup KPP Pratama Cikupa tergolong tinggi. Para pengembang besar terdaftar dalam KPP tersebut.

Loket dan ruang khusus itu tidak bercampur dengan pelayanan lain. Selain itu, mereka juga memiliki petugas khusus sehingga layanan yang diajukan WP bisa cepat selesai. Produk hukum sudah bisa diterima WP dalam 1—2 hari.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Sementara, KPP Pratama Batang membuat aplikasi DIPSIE Pengawasan Pembayaran untuk memudahkan account representative(AR) dalam mengawasi WP. AR mampu melihat kenaikan dan penurunan pembayaran pajak dan fluktuasi setoran WP per sektor dan per jenis pajak.

Aplikasi lain dibuat oleh KPP Jakarta Gambir Tiga dengan sebutan aplikasi Awas Monas. Aplikasi ini dibuat untuk mengadministrasikan penerbitan Surat Permintaan Penyelesaian atas Data/Keterangan (SP2DK) hingga tindak lanjutnya sampai tuntas.

Selain inovasi-inovasi tersebut kepemimpinan kepala kantor dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi, menganalisis penyelesaian permasalahan, serta membangun hubungan internal dan eksternal juga menjadi kunci keberhasilan. Mereka juga dinilai memiliki tim yang kompak dengan militansi yang tinggi.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

“Penyeleksian dan pemilihan ini menjadi penting sebagai sarana evaluasi layanan kepada para pemangku kepentingan, utamanya WP,” imbuh DJP. (kaw)

Topik : KPP, DJP, Ditjen Pajak, pelayanan pajak
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI