Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Australia

JAKARTA, DDTC – Indonesia dan Australia memperkuat kerja sama di bidang perekonomian. Kedua negara akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan terbaik di setiap negara.

Dalam Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Australian Treasurer Josh Frydenberg MP menandatangani memorandum of understanding(MoU) pada Senin (5/11/2018) di Canberra.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kemenkeu, beberapa cakupan bidang kerja sama tersebut adalah kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat menghargai komitmen pemerintah Australia dalam kerja sama yang baik antarnegara. Kementerian Keuangan sangat terbantu dengan pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan reformasi perpajakan.

“Melalui Prospera, sejumlah staf senior Treasury ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.

Kerja sama kali ini, sambungnya, memperbaharui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada 2013. Saat itu, Australian Treasurer dan Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue/BEPD).

Setiap tahun, papar Nufransa, Treasury dan BKF mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang. Kegiatan diadakan di lokasi yang bergantian.

Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain menyangkut topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. Ini melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi (High Level Policy Dialogue/HLPD) yang telah dibentuk pada 2006 dengan fokus pengembangan kapasitas dan hubungan teknis.

Sebagai negara yang secara geografis berdekatan, Indonesia dan Australia telah banyak menjalin kerja sama. Dalam isu perekonomian dan fiskal, Indonesia dan Australia perlu selalu menjalankan pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman masing-masing negara.

“Terkait kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan, serta ekonomi Internasional,” imbuhnya. (kaw)