Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Huawei Korea Diduga Hindari Pajak

0
0
businesskorea.co.kr

SEOUL, DDTCNews – National Tax Service (NTS) melakukan investigasi pajak terhadap anak perusahaan asal China, yakni Huawei Korea atas dugaan telah melakukan praktek penghindaran pajak melalui perusahaan cangkangnya di luar negeri.

Salah satu petugas pajak di NTS Korea mengungkapkan pihaknya sedang berupaya untuk fokus terhadap kasus Huawei ini. Dugaan utamanya, Huawei Korea telah menggunakan harga di bawah harga normal ketika melakukan ekspor ke luar negeri, baik atas ekspor barang maupun jasa.

“Kami juga menyelidiki apakah Huawei sengaja menaikkan harga dia tas harga normal ketika melakukan impor baik itu produk maupun jasa terkait hubungan perdagangannya dengan kantor pusat,” ujar petugas pajak tersebut.

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Kasus yang menyeret perusahaan pembuatan peralatan telekomunikasi ini telah resmi dibawa ke kantor pajak regional di bawah naungan Departemen Investigasi Internasional di Junggu, Seoul, sejak satu minggu yang lalu.

Beberapa pengamat industri di Korea memprediksi meskipun NTS meluncurkan hasil investigasinya terhadap Huawei Korea terkait kasus penghindaran pajak, volume penjualan Huawei justru tetap mencapai level yang signifikan.

Selain itu, pengamat juga mengatakan Departemen Investigasi Internasional pasti akan mencari dokumen perdagangan antara Huawei Korea dengan kantor pusatnya.

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak

Sebelumnya, seperti dilansir melalui businesskorea.co.kr, Huawei sempat tersandung kasus dengan Samsung Electronics. Huawei Korea mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Samsung Electronic.

Namun Samsung Electronic justru berusaha menuntut balik tersebut dengan nilai 13,7 miliar won dalam kompensasinya melawan Huawei. Perseteruan dengan Samsung Electronics inilah yang kemudian membuat kasus penghindaran pajak Huawei ini menyita banyak perhatian publik. (Amu)

Baca Juga: Partai Republik AS Usul Kenaikan Tarif Pajak Marginal Orang Pribadi

“Kami juga menyelidiki apakah Huawei sengaja menaikkan harga dia tas harga normal ketika melakukan impor baik itu produk maupun jasa terkait hubungan perdagangannya dengan kantor pusat,” ujar petugas pajak tersebut.

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Kasus yang menyeret perusahaan pembuatan peralatan telekomunikasi ini telah resmi dibawa ke kantor pajak regional di bawah naungan Departemen Investigasi Internasional di Junggu, Seoul, sejak satu minggu yang lalu.

Beberapa pengamat industri di Korea memprediksi meskipun NTS meluncurkan hasil investigasinya terhadap Huawei Korea terkait kasus penghindaran pajak, volume penjualan Huawei justru tetap mencapai level yang signifikan.

Selain itu, pengamat juga mengatakan Departemen Investigasi Internasional pasti akan mencari dokumen perdagangan antara Huawei Korea dengan kantor pusatnya.

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak

Sebelumnya, seperti dilansir melalui businesskorea.co.kr, Huawei sempat tersandung kasus dengan Samsung Electronics. Huawei Korea mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Samsung Electronic.

Namun Samsung Electronic justru berusaha menuntut balik tersebut dengan nilai 13,7 miliar won dalam kompensasinya melawan Huawei. Perseteruan dengan Samsung Electronics inilah yang kemudian membuat kasus penghindaran pajak Huawei ini menyita banyak perhatian publik. (Amu)

Baca Juga: Partai Republik AS Usul Kenaikan Tarif Pajak Marginal Orang Pribadi
Topik : berita pajak internasional, huawei, korea
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 15 Februari 2019 | 16:51 WIB
AUSTRALIA
Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:40 WIB
SELANDIA BARU
Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:30 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 15 Februari 2019 | 14:45 WIB
BELANDA
Kamis, 14 Februari 2019 | 18:08 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Februari 2019 | 14:39 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 14 Februari 2019 | 13:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Februari 2019 | 11:59 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Februari 2019 | 10:16 WIB
PAJAK DIGITAL
Rabu, 13 Februari 2019 | 19:15 WIB
GHANA