Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

A+
A-
50
A+
A-
50
Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 89,58% peserta lomba debat #MariBicara DDTCNews sepakat Badan Penerimaan Pajak (BPP) dibentuk untuk menggantikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka yakin DJP akan mampu meningkatkan kapasitasnya setelah menjadi BPP.

Setelah disaring, terdapat 48 peserta yang berpendapat dalam debat tersebut. Sebanyak 43 di antaranya setuju dengan BPP, dan menginginkan agar DJP menjadi lembaga yang lebih independen, setara dengan kementerian dan berada langsung di bawah presiden.

Sementara itu, sisanya tetap menginginkan DJP berada di bawah Kementerian Keuangan. Dari seluruh pendapat yang masuk itu, DDTCNews menetapkan pendapat Predi Sinaga, mahasiswa STAN dari Pagar Batu, Palipi, Samosir, Sumatera Utara sebagai pemenang debat periode 1-15 November 2019.

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

“BPP akan mempunyai wewenang lebih luas membuat kebijakan yang selama ini tidak mengimbangi dinamika ekonomi dan menghambat penerimaan pajak. BPP akan bergerak lebih cepat dari semula yang harus menimbang kebijakan Kementerian Keuangan dalam membuat regulasi,” kata Predi.

Selain itu, tren di berbagai negara menunjukkan desain otoritas pajak yang berada di bawah kementerian semakin banyak ditinggalkan. Menurut OECD, idealnya otoritas pajak memiliki sembilan wewenang yang tidak boleh dibatasi oleh kementerian.

Ammar Ramadhan, peserta debat lainnya, juga mendukung dibentuknya BPP untuk menggantikan institusi DJP. Dia mengatakan saat ini DJP dapat meniru apa yang terjadi di negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia.

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

“Saat ini, DJP, hanya memiliki dua dari sembilan kewenangan tadi, yaitu membuat peraturan dan mengenakan sanksi administrasi. Karena itu, BPP diharapkan bisa memperluas kewenangan tersebut, tetapi tetap berkoordinasi dengan Kemenkeu sehingga menjadi lembaga semi-independen,” katanya.

Namun, tidak semua peserta debat setuju dengan Ammar. Peserta debat lainnya, Okevanrianus mengatakan permasalahannya sebetulnya lebih kepada perbaikan birokrasi. “Perubahan DJP menjadi BPP tidak akan memberi arti apa-apa jika akar permasalahannya masih sama,” katanya.

Karena itu, lanjut Okevarianus, DJP seharusnya dapat memperbaiki citra yang selama ini dicap sebagai institusi ‘debt collector’. DJP sebaiknya menjalin sinergi dengan wajib pajak, sehingga ada simbiosis mutualisme atau timbal keadaan yang saling membutuhkan.

Baca Juga: Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

Ia juga menegaskan posisi DJP di masa datang bukan merupakan tujuan utama. Pokok yang terpenting membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Dengan begitu, DJP bisa memperkuat kepercayaan masyarakat yang sudah diraihnya dengan mencapai target penerimaan pajak. (Bsi)

Topik : debat, ditjen pajak, BPP, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Rabu, 04 Desember 2019 | 16:23 WIB
Jelas klo dikangkangin kementrian..terlalu tidak independen terutama segi pembiayaan pengembangan.. kebijannya pun agak lelet.. semsetinya di periode 1 sdh ada Tax Reform yang komplit yang mengatur juga keberadaan Instansi terkait dalam hal data perpajakan. sampai skg..IT DJP bisa dibilang mandeg ... Baca lebih lanjut

Mardiyanto

Jum'at, 15 November 2019 | 20:18 WIB
Saat ini Djp bak berburu di kebun binatang yg dikejar hanya yg terdaftar, bgmn yg belum terdaftar sbg wajib pajak, termasuk pihak2 yang tidak mengikuti/ masa bodoh dg program tax amnesty yg lalu

Bambang Prasetia

Rabu, 04 Desember 2019 | 16:28 WIB
Tax Amnesty itu kurang adil .. dan scr ilmu hukum pidana ..tidak bisa tiba2 orang melanggar hukum kok diampuni.. emangnya Tuhan.. Ada apa dibalik itu...kasihan dan dirugikan bagi yang selam ini bayar pajak relatif benar dan jujur .. SiKaya akan tambah kaya dong ... dan gak diskriminasi spt itu... be ... Baca lebih lanjut

Mardiyanto

Jum'at, 15 November 2019 | 20:14 WIB
Bpp adalah solusi yg tepat agar bisa merubah lembaga yg mengelola penerimaan negara tsb bisa bersinergi dengan wajib pajak, bukan lagi sebagai lembaga yang ditakuti masyarakat
1
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021