Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Fasilitas Tax Holiday Bakal Diperluas hingga Lima Sektor Usaha

A+
A-
1
A+
A-
1
Fasilitas Tax Holiday Bakal Diperluas hingga Lima Sektor Usaha

ilustrasi.

NAYPYIDAW, DDTCNews—Pemerintah Myanmar menetapkan lima sektor usaha prioritas untuk setiap 14 negara bagian. Nanti, setiap sektor bisnis prioritas itu akan mendapat fasilitas tax holiday selama 3-7 tahun.

Selama ini, sektor usaha prioritas Myanmar adalah pertanian, manufaktur, dan infrastruktur. Namun kini, sektor usaha prioritas itu diperluas untuk menarik lebih banyak investor datang ke negara tersebut.

Diawali pada negara bagian Chin, pemerintah menetapkan lima sektor investasi prioritas adalah perhotelan dan pariwisata, listrik, pertanian, peternakan, serta pengembangan zona industri.

Baca Juga: Kerja Sama Litbang? Biar Dapat Insentif, Harus Buat Proposal Bersama

Berikutnya adalah negara bagian Kayah. Di Kayah, sektor usaha yang menjadi prioritas di antaranya seperti sektorperhotelan dan pariwisata, pertanian, manufaktur, kelistrikan, dan pertambangan.

Di negara bagian Kayin, lima sektor investasi prioritas utamanya adalah pertanian, hotel dan pariwisata, manufaktur, logistik, dan listrik. Selama ini, sektor pariwisata dan pertanian menjadi penggerak utama ekonomi Negara Bagian Kayah.

Lima sektor investasi prioritas teratas di negara bagian Rakhine adalah pertanian dan layanan terkaitnya, peternakan dan perikanan, layanan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan transportasi, serta hotel dan pariwisata.

Baca Juga: Tekan Ekonomi Informal, Belasan Triliun Digelontorkan Hingga 2023

Para investor bisa mendapat tax holiday hingga tujuh tahun, untuk setiap sektor yang dipromosikan di Kayah, Kayin dan Rakhine.

Lima sektor investasi prioritas di negara bagian Shan adalah perhotelan dan pariwisata, pertanian, listrik, manufaktur terutama berbasis agro, dan layanan teknologi informasi.

Sementara itu, lima sektor investasi prioritas di wilayah Sagaing adalah pertanian, peternakan, pengembangan infrastruktur, hotel dan pariwisata, dan pertambangan.

Baca Juga: Mengulas Ekonomi Digital sebagai Lanskap Baru Perpajakan Internasional

Di wilayah Mandalay, lima sektor investasi prioritasnya meliputi manufaktur, perhotelan dan pariwisata, pertanian, peternakan, serta properti, terutama perumahan berbiaya rendah.

Lima sektor investasi prioritas di wilayah Magway adalah pertanian, peternakan, listrik, manufaktur, serta perhotelan dan pariwisata.

Di negara bagian Kachin, lima sektor investasi prioritasnya adalah pertanian, manufaktur, perhotelan dan pariwisata, logistik, serta properti.

Baca Juga: Pajak Turis di Eropa Masih Berlaku Meski Pandemi Corona, Ini Alasannya

Lima sektor investasi prioritas di Mon adalah pertanian, peternakan dan perikanan, manufaktur, layanan perawatan kesehatan, dan ekowisata. Industri pariwisata memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara bagian tersebut.

Di wilayah Ayeyarwady, lima sektor investasi prioritasnya adalah pertanian, peternakan dan perikanan, hotel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi, serta listrik.

Lima sektor investasi prioritas di wilayah Tanintharyi adalah pembangunan jalan dan jembatan, listrik, peternakan, pembibitan dan perikanan, sumber daya alam dengan fokus produksi mutiara dan pertambangan, serta pertanian.

Baca Juga: Apakah Semua Industri Farmasi Bisa Dapat PPN Ditanggung Pemerintah?

Setiap investasi dalam lima sektor yang dipromosikan di Shan, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, Ayeyarwady, Mon, dan Kachin bisa mendapat tax holiday selama lima atau tujuh tahun.

Sementara itu, lima sektor investasi prioritas di Wilayah Persatuan Nay Pyi Taw adalah pertanian, peternakan dan perikanan, manufaktur, layanan distribusi dan transportasi, serta layanan pendidikan. Setiap investasi di sektor yang dipromosikan di Wilayah Serikat Nay Pyi Taw bisa mendapat tax holiday untuk lima tahun.

Dilansir dari Myanmar Times, untuk wilayah Bago, sektor investasi prioritasnya adalah listrik terutama pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan zona industri, membangun resor alam, pembangunan perumahan murah, dan peternakan.

Baca Juga: Pajak Warisan Bos Samsung Bakal Pengaruhi Harga Saham, Ini Sebabnya

Sementara di wilayah Yangon, sektor investasi prioritasnya meliputi manufaktur, infrastruktur, teknologi informasi, hotel dan pariwisata, serta layanan pendidikan. Setiap investasi dalam sektor yang dipromosikan bisa mendapat tax holiday tiga atau lima tahun. (rig)

Topik : tax holiday, sektor usaha prioritas, insentif pajak, myanmar, investasi, internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 19:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:30 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:00 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:15 WIB
13 TAHUN DDTC
Kamis, 29 Oktober 2020 | 15:00 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KABUPATEN BULELENG
Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:00 WIB
MALAYSIA
Kamis, 29 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 29 Oktober 2020 | 10:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 29 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 29 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 29 Oktober 2020 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH