Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Estimasi Pembayaran Penerimaan Negara Lewat E-Commerce Rp100 Triliun

A+
A-
2
A+
A-
2
Estimasi Pembayaran Penerimaan Negara Lewat E-Commerce Rp100 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pembayaran penerimaan negara melalui platform marketplace e-commerce diestimasi mencapai Rp100 triliun pada tahun ini. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (8/11/2019).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembayaran pajak melalui e-commerce pada 23 Agustus 2019 hingga 6 November 2019 tercatat senilai Rp68,35 miliar. Nilai pembayaran itu terkumpul dari sekitar 26.903 transaksi.

“Sampai dengan akhir 2019 diperkirakan penerimaan negara melalui e-commerce mencapai Rp100 miliar,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto.

Baca Juga: DJP Buat Aplikasi untuk Lampirkan SSP dalam Pelaporan Insentif Pajak

Realisasi tersebut, sambungnya, sudah sesuai dengan ekspektasi otoritas fiskal karena ada kemudahan pembayaran yang bisa dinikmati oleh wajib pajak, terutama untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti kepatuhan formal wajib pajak yang mulai tumbuh dari tahun lalu tapi masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Otoritas masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga akhir tahun.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Genjot Pajak Kendaraan, Pemerintah Sisir Para Penunggak Pajak
  • Penambahan Marketplace

Hingga sekarang, platform marketplace e-commerce yang sudah melayani pembayaran penerimaan pajak adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Pemerintah mengaku berencana menambah jumlah marketplace yang dapat menerima pembayaran penerimaan negara.

Namun, dalam penambahan tersebut, otoritas akan tetap mempertimbangkan kondisi penyedia layanan. Beberapa pertimbangan tersebut mencakup keamanan, serta uji sistem Kementerian Keuangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pembayaran pajak melalui marketplace e-commerce merupakan upaya yang positif, terutama untuk mendapatkan potensi penerimaan dari UMKM.

Baca Juga: Pengadilan Pajak: Batas Akhir Pengajuan Banding Tertangguh 83 Hari
  • Rekapitulasi, Sosialisasi, dan Pembayaran

Managing Partner DDTC Darussalam mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh otoritas fiskal. Dewasa ini, platform digital memiliki jaringan yang luas dengan penggunaan teknologi terkini. Hal tersebut jelas memberikan efisiensi dan kemudahan.

Menurut dia, peran platform digital bisa dioptimalkan dalam beberapa aspek, mulai dari kerja sama di sisi rekapitulasi data transaksi, sosialisasi tata cara kepatuhan pajak, hingga aspek pembayaran pajak yang lebih mudah dan cepat.

  • Kepatuhan Formal

Berdasarkan data DJP, kepatuhan formal wajib pajak hingga 7 November 2019 tercatat sebesar 71%. Angka tersebut setara dengan penyampaian 12,97 juta surat pemberitahuan (SPT) tahunan dari total wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT tahunan sebanyak 18,3 juta. Jumlah tersebut sudah sedikit lebih banyak dibandingkan akhir tahun lalu sekitar 12,55 juta SPT tahunan.

Baca Juga: Hal-hal yang Perlu Diketahui Soal PPh Final UMKM 0,5%

“Kita berusaha tingkatkan dengan pendekatan, terutama wajib pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan yang kami miliki data penghasilan, transaksi, atau harta, termasuk dari data keuangannya,” kata Hestu Yoga Saksama.

  • Beban Utang

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, beban pembayaran bunga utang secara nominal selama periode 2014 – 2019 rata-rata naik sebesar 15,7%. Sementara, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik dari 1,26% pada 2014 menjadi 1,7% dari PDB pada 2019.

Peningkatan rasio bunga utang terhadap PDB tersebut juga berimbas pada kemampuan membayar bunga utang yang menurun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memungkiri adanya risiko kenaikan beban pemerintah dalam membayar bunga utang. Namun, dia menegaskan pengelolaan utang akan dilakukan sangat hati-hati. (kaw)

Baca Juga: Pembukaan Layanan Pengajuan Banding & Gugatan Secara Langsung Mundur
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan negara, pajak, marketplace, e-commerce
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 26 Mei 2020 | 13:55 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 12:08 WIB
THAILAND
Selasa, 26 Mei 2020 | 11:52 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 12:14 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 27 Mei 2020 | 11:28 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 27 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 10:19 WIB
REALISASI INVESTASI