Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DPR Setuju Jaksa Dapat Tunjangan Risiko yang Bebas Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Setuju Jaksa Dapat Tunjangan Risiko yang Bebas Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – Komite Keuangan DPR menyetujui rencana Pemerintah Filipina untuk memberikan tunjangan risiko pekerjaan (hazard pay) kepada jaksa dan tunjangan tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.

Perwakilan Kementerian Keuangan Julie Bato mengatakan pemerintah dan DPR masih perlu melakukan beberapa kali pembahasan lagi untuk mengesahkan pemberian tunjangan risiko yang bebas pajak untuk jaksa.

Namun yang pasti, UU Perpajakan saat ini mengatur penghasilan yang bebas pajak paling besar senilai P90.000 atau setara dengan Rp26,7 juta. "Kami menemukan [dalam UU Perpajakan] bahwa itu (hazard pay) harus dikenakan pajak penghasilan," katanya, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Bersiap! Program Pemutihan Pajak Kendaraan Segera Diluncurkan

Sementara itu, wakil juru bicara Kemenkeu Rufus Rodriguez mengatakan tunjangan risiko yang diusulkan tidak boleh dikenakan pajak karena termasuk bantuan luar biasa. Sejumlah pegawai negara juga sudah menerima tunjangan risiko tersebut, termasuk hakim.

Sejak 2016, Rodriguez menyebut setidaknya 8 jaksa penuntut umum terbunuh sehubungan dengan pekerjaan mereka. Pemberian tunjangan risiko akan membuat mereka merasa mendapat perhatian dari negara.

"Meskipun tidak pernah ada harga yang bisa dibayar atas nyawa mereka, pemberian tunjangan tambahan akan menunjukkan adanya dukungan dan pengakuan tentang pentingnya jaksa penuntut," ujarnya seperti dilansir cnnphilippines.com.

Baca Juga: Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Pemerintah tengah mengusulkan pemberian tunjangan khusus yang bebas pajak kepada jaksa penuntut umum mengingat risiko pekerjaan mereka yang berat. Keputusan mengenai pemberian tunjangan itu diharapkan akan diambil dalam sidang pleno pada 17 Mei 2021. (rig)

Topik : filipina, tunjangan, jaksa, insentif pajak, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 Juni 2021 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 19:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 17:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA