KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

DJP Jaktim Kukuhkan 224 Relawan Pajak, Berasal dari 15 Kampus

Muhamad Wildan | Rabu, 07 Februari 2024 | 10:30 WIB
DJP Jaktim Kukuhkan 224 Relawan Pajak, Berasal dari 15 Kampus

Relawan pajak dari 15 perguruan tinggi di Jaktim saat pengukuhan dan pembekalan bersama Kanwil DJP Jaktim.

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menggelar kegiatan pengukuhan dan pembekalan untuk 224 relawan pajak.

Plt Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Dasto Ledyanto berharap para relawan pajak dapat mengikuti program ini hingga akhir.

"Saya bangga dengan adik-adik mahasiswa yang secara sukarela mau berpartisipasi menjadi relawan pajak," ujar Dasto, dikutip Rabu (7/2/2024).

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program relawan pajak di Jakarta Timur antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA), Universitas Darma Persada (UNSADA), Universitas Mpu Tantular, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), dan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI).

Selanjutnya, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS), Institut Bisnis Nusantara (IBN), Institut Bisnis dan Multimedia (IBM) ASMI, Universitas Kalbis, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Mohammad Husni Thamrin, Universitas Islam Jakarta (UID), serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kusuma Negara.

Seluruh relawan pajak mendapatkan berbagai materi yang akan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Materi yang diberikan antara lain tentang pendayagunaan relawan pajak, kehumasan, hingga communication skill.

Baca Juga:
4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Adapun materi teknis yang diberikan yakni tentang SPT Tahunan orang pribadi 1770 S dan 1770 SS, SPT UMKM, dan implementasi NIK sebagai NPWP oleh Penyuluh Pajak Ahli Pertama Yolanda Angelina Togatorop.

Setelah penyampaian materi, seluruh relawan pajak mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Siapa Account Representative (AR) dari DJP untuk Anda? Cek Lewat Ini

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024