INSENTIF PAJAK

Ditjen Pajak Siapkan Pedoman Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 April 2020 | 17:26 WIB
Ditjen Pajak Siapkan Pedoman Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) akan menyiapkan pedoman untuk implementasi pemangkasan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% tahun ini sebagaimana yang tercantum dalam Perpu No.1/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan DJP masih menggodok pedoman mekanisme penyesuaian tarif PPh Badan, terutama dalam penyesuaian angsuran PPh Pasal 25.

"Kami sedang menyiapkan penegasan untuk penurunan angsuran PPh 25 tahun 2020 ini," katanya Selasa (7/4/2020).

Baca Juga:
Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Hestu mengakui penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% menimbulkan variasi kasus untuk tata cara penyesuaian angsuran PPh Pasal 25. Apalagi, perubahan tarif dilakukan di tengah tahun pajak atau dalam tahun berjalan.

Untuk itu, penyesuaian tarif PPh Badan menimbulkan banyak pertanyaan dari wajib pajak. Contoh, bila wajib pajak sudah melaporkan SPT Badan sebelum Perpu terbit, lantas apakah angsuran dapat berubah pada masa pajak berikutnya setelah Perpu terbit.

Selain perihal pedoman, lanjut Hestu, aplikasi pada DJP Online juga tengah disiapkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif PPh Badan. Penyesuaian sistem IT ini juga berlaku untuk insentif pajak yang tertuang di dalam PMK No. 23/2020.

Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

“Selain yang kemarin kami sudah sampaikan melalui siaran pers, masih banyak variasi yang perlu ditegaskan. Ditunggu saja ya,” ujar Hestu.

Untuk diketahui, pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif pajak dalam penanganan virus Corona atau Covid-19. Dalam Perpu No. 1/2020, setidaknya ada empat relaksasi perpajakan yang disiapkan Presiden Jokowi.

Pertama, penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Kedua, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Ketiga, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Keempat, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

07 April 2020 | 22:29 WIB

Aplikasi espt buatan manusia dimana orang Indonesia sudah byk sekali yg mengerti teknologi. segera update espt agar wp mudah dlm melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama pelaporan pajak yg hampir mendekati tanggal jatuh tempo

07 April 2020 | 17:36 WIB

Perlu segera diterbitkan supaya gak ada kesalahan teknis dari WP-nya juga

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya