Berita
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Ditjen Pajak Rilis PER-29/2017, Ini Poin-poin Pentingnya

A+
A-
6
A+
A-
6
Ditjen Pajak Rilis PER-29/2017, Ini Poin-poin Pentingnya

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara (PER-29) yang merupakan aturan turunan dari PMK-213/PMK-03/2016 (PMK-213) mengenai dokumentasi transfer pricing.

Secara umum, beleid ini juga selaras dengan proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action No 13 serta panduan mengenai implementasi Laporan per Negara (Country-by-Country Reporting/CbCR) yang dirilis oleh OECD.

Berikut adalah poin-poin update terpenting tentang kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan, dan penyampaian CbCR yang disarikan dari PER-29/2017.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Penjelasan atas Definisi ‘Entitas Induk’ serta Pihak yang Wajib Menyampaikan CbCR

Melengkapi definisi entitas induk dalam PMK-213, PER-29 mejelaskan bahwa entitas induk merupakan entitas yang juga tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain dalam grup usaha lainnya atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Hal ini berdampak pada kewajiban penyampaian CbCR. Sebab hanya entitas induk yang memenuhi ambang batas Rp11 triliun yang wajib menyampaikan CbCR. Sedangkan untuk wajib pajak dalam negeri yang bukan merupakan entitas induk, kewajiban penyampaian CbCR hanya dilakukan apabila entitas induk wajib pajak berada di negara yang tidak mewajibakan CbCR, tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi atau memiliki kedua hal tersebut namun CbCR secara faktual ‘tidak dapat diperoleh’ oleh Indonesia.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Dengan demikian PER-29 telah menjadikan peraturan CbCR Indonesia lebih sejalan dengan konsep ‘ultimate parent entity’ dalam standar OECD.

Kewajiban Notifikasi

Terlepas dari wajib pajak yang wajib menyampaikan CbCR atau tidak, semua wajib pajak yang merupakan anggota grup usaha atau memiliki transaksi afiliasi wajib menyampaikan notifikasi tentang CbCR kepada Ditjen Pajak.

Baca Juga: Per 8 April 2020, Pelaporan SPT Tahunan Masih Turun 20%

Notifikasi yang dimaksud berisi pernyataan mengenai identitas beserta yuridiksi anggota grup usaha, yang akan menyelenggarakan CbCR. Hal ini bermaksud untuk memudahkan Ditjen Pajak dalam meminta CbCR melalui mekanisme pertukaran informasi antarnegara.

Setelah penyampaian notifikasi tersebut, wajib pajak akan diberikan tanda terima yang dapat digunakan sebagai pengganti CbCR untuk dilampirkan pada SPT PPh Badan Tahunan. Adapun notifkasi tersebut harus disampaikan melalui DJP online atau secara manual apabila DJP online tidak dapat digunakan. Batas waktunya adalah 16 bulan sejak akhir tahun pajak, untuk CbCR 2016 atau 12 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk CbCR 2017 dan seterusnya.

Pengumuman Negara Mitra yang Tidak Memenuhi Kualifikasi Pertukaran Informasi

Baca Juga: Deadline Lapor SPT Tahunan WP OP & Badan Sama, Sistem IT DJP Siap?

Untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban CbCR oleh wajib pajak yang bukan merupakan entitas induk, PER-29 mengatur bahwa Ditjen Pajak setiap akhir tahun akan mengumumkan daftar negara mitra yang memiliki perjanjian internasional, qualifying competent authority agreement (QCAA), maupun memiliki QCAA tetapi Laporan per Negara tidak dapat diperoleh oleh Ditjen Pajak.

Setelah diumumkannya daftar negara mitra tersebut, wajib pajak (bukan entitas induk) yang dilimpahkan kewajiban CbCR mempunyai waktu 3 bulan untuk menyampaikan CbCR. Apabila dalam jangka waktu tersebut, wajib pajak belum menyampaikan CbCR, maka Ditjen Pajak akan mengirimkan surat permintaan kepada wajib pajak terkait, dan memberikan perpanjangan waktu selama 30 hari sejak tanggal surat permintaan tersebut.

Format Elektronik XML Schema

Baca Juga: Ditjen Pajak Siapkan Pedoman Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25

PER-29 juga memberikan penjelasan mengenai penyampaian CbCR yaitu dalam bentuk elektronik dengan ekstensi Extensible Markup Language (XML). Sebagai informasi dalam standar internasional sebagaimana dirumuskan oleh OECD, telah disepakati bahwa CbCR di setiap negara akan disampaikan dalam format elektronik yang sama untuk memudahkan pertukaran informasi secara otomatis, yaitu dengan XML Schema. Pertukaran informasi CbCR pertama diperkirakan akan terjadi di Juli/September 2018.

Sekadar informasi, saat ini telah ada 68 negara yang menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) atas CbCR, yang artinya telah berkomitmen untuk saling mempertukarkan informasi CbCR secara otomatis. Jumlah ini menurut data OECD per Desember 2017. (Amu)

Baca Juga: Tidak Ubah Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan, Ini Komitmen DJP

Berikut adalah poin-poin update terpenting tentang kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan, dan penyampaian CbCR yang disarikan dari PER-29/2017.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Penjelasan atas Definisi ‘Entitas Induk’ serta Pihak yang Wajib Menyampaikan CbCR

Melengkapi definisi entitas induk dalam PMK-213, PER-29 mejelaskan bahwa entitas induk merupakan entitas yang juga tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain dalam grup usaha lainnya atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Hal ini berdampak pada kewajiban penyampaian CbCR. Sebab hanya entitas induk yang memenuhi ambang batas Rp11 triliun yang wajib menyampaikan CbCR. Sedangkan untuk wajib pajak dalam negeri yang bukan merupakan entitas induk, kewajiban penyampaian CbCR hanya dilakukan apabila entitas induk wajib pajak berada di negara yang tidak mewajibakan CbCR, tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi atau memiliki kedua hal tersebut namun CbCR secara faktual ‘tidak dapat diperoleh’ oleh Indonesia.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Dengan demikian PER-29 telah menjadikan peraturan CbCR Indonesia lebih sejalan dengan konsep ‘ultimate parent entity’ dalam standar OECD.

Kewajiban Notifikasi

Terlepas dari wajib pajak yang wajib menyampaikan CbCR atau tidak, semua wajib pajak yang merupakan anggota grup usaha atau memiliki transaksi afiliasi wajib menyampaikan notifikasi tentang CbCR kepada Ditjen Pajak.

Baca Juga: Per 8 April 2020, Pelaporan SPT Tahunan Masih Turun 20%

Notifikasi yang dimaksud berisi pernyataan mengenai identitas beserta yuridiksi anggota grup usaha, yang akan menyelenggarakan CbCR. Hal ini bermaksud untuk memudahkan Ditjen Pajak dalam meminta CbCR melalui mekanisme pertukaran informasi antarnegara.

Setelah penyampaian notifikasi tersebut, wajib pajak akan diberikan tanda terima yang dapat digunakan sebagai pengganti CbCR untuk dilampirkan pada SPT PPh Badan Tahunan. Adapun notifkasi tersebut harus disampaikan melalui DJP online atau secara manual apabila DJP online tidak dapat digunakan. Batas waktunya adalah 16 bulan sejak akhir tahun pajak, untuk CbCR 2016 atau 12 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk CbCR 2017 dan seterusnya.

Pengumuman Negara Mitra yang Tidak Memenuhi Kualifikasi Pertukaran Informasi

Baca Juga: Deadline Lapor SPT Tahunan WP OP & Badan Sama, Sistem IT DJP Siap?

Untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban CbCR oleh wajib pajak yang bukan merupakan entitas induk, PER-29 mengatur bahwa Ditjen Pajak setiap akhir tahun akan mengumumkan daftar negara mitra yang memiliki perjanjian internasional, qualifying competent authority agreement (QCAA), maupun memiliki QCAA tetapi Laporan per Negara tidak dapat diperoleh oleh Ditjen Pajak.

Setelah diumumkannya daftar negara mitra tersebut, wajib pajak (bukan entitas induk) yang dilimpahkan kewajiban CbCR mempunyai waktu 3 bulan untuk menyampaikan CbCR. Apabila dalam jangka waktu tersebut, wajib pajak belum menyampaikan CbCR, maka Ditjen Pajak akan mengirimkan surat permintaan kepada wajib pajak terkait, dan memberikan perpanjangan waktu selama 30 hari sejak tanggal surat permintaan tersebut.

Format Elektronik XML Schema

Baca Juga: Ditjen Pajak Siapkan Pedoman Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25

PER-29 juga memberikan penjelasan mengenai penyampaian CbCR yaitu dalam bentuk elektronik dengan ekstensi Extensible Markup Language (XML). Sebagai informasi dalam standar internasional sebagaimana dirumuskan oleh OECD, telah disepakati bahwa CbCR di setiap negara akan disampaikan dalam format elektronik yang sama untuk memudahkan pertukaran informasi secara otomatis, yaitu dengan XML Schema. Pertukaran informasi CbCR pertama diperkirakan akan terjadi di Juli/September 2018.

Sekadar informasi, saat ini telah ada 68 negara yang menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) atas CbCR, yang artinya telah berkomitmen untuk saling mempertukarkan informasi CbCR secara otomatis. Jumlah ini menurut data OECD per Desember 2017. (Amu)

Baca Juga: Tidak Ubah Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan, Ini Komitmen DJP
Topik : ditjen pajak, dokumen transfer pricing, PER 29 2017
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 30 Maret 2020 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 29 Maret 2020 | 14:52 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 28 Maret 2020 | 09:00 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 27 Maret 2020 | 17:37 WIB
PENGAWASAN
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS